Haji Makin Canggih, Mengapa Jemaah Masih Mencari Kiai?

Haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Ia adalah puncak kehormatan sosial sekaligus penanda tuntasnya kewajiban seorang Muslim.

Bagi Muslim Indonesia, untuk sampai ke Tanah Suci, mereka harus menabung bertahun-tahun, bekerja keras, dan menjalani penantian panjang. Biayanya tidak sedikit, jalannya pun tidak selalu mudah. Karena itu, ketika hari keberangkatan akhirnya berada di pelupuk mata, perasaan calon jemaah pun bercampur aduk antara syukur yang mendalam, haru, bahagia, sekaligus cemas berdebar kendati segera menjadi tamu Allah.

Mereka mulai membersihkan diri, meminta maaf kepada keluarga dan kerabat, menyiapkan mental, fisik, dan ekonomi. Ilmu manasik diperdalam. Buku panduan dibaca, prosedur dipelajari, jadwal dicermati, video ditonton, hingga simulasi ibadah dilakukan.

Secara kelembagaan, seluruh persiapan itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sistem haji di Indonesia telah dibangun dengan perangkat birokrasi, regulasi, panduan, layanan, dan prosedur yang semakin lengkap.

Namun ada satu hal yang menarik, ketika semua persiapan itu hendak dijalani, banyak jemaah justru kembali bertanya kepada kiai. Di sinilah pertanyaan penting muncul: mengapa, di tengah sistem penyelenggaraan haji yang begitu birokratis dan terorganisir, para jemaah tetap membutuhkan otoritas keagamaan seperti kiai sebagai tempat bertanya, meminta nasihat, bahkan mencari kepastian?

Jawabannya mungkin terletak pada satu hal sederhana, negara mengatur perjalanan hajinya, tetapi kiai membantu menuntun makna ibadahnya.

The Hajj, Reinvented: Pilgrimage, Mobility and Inter-State Organizations in Saudi Arabia and Indonesia (Harvard, 2026), karya Dadi Darmadi turut memberikan penjelasan. Dalam habitus masyarakat berhaji, Darmadi menyebut peran kiai paling vital dibandingkan peran birokrasi. Kiai adalah orang yang bisa menerjemahkan bahasa birokratis tentang aktivitas haji.

Darmadi menulis, “Yet despite this extensive institutional apparatus, an older form of authority remains central. The religious scholar, whether referred to as kyai or ustaz, continues to guide, interpret, and mediate the experience of pilgrims.” (hlm. 1). Jadi, di tengah birokrasi yang semakin kompleks, otoritas keagamaan tidak kehilangan relevansinya, justru tetap menjadi pusat pengalaman berhaji.

Kiai menjadi penerjemah dari semua aturan haji. Negara pembuat regulasi, kiailah yang menyediakan kepastian religius (religious certainty) jemaah haji.

Sebagai contoh, pertanyaan-pertanyaan sering dilontarkan para jemaah: Apakah thawaf saya sah jika terdorong jamaah lain? Bagaimana jika saya lupa niat? Apakah saya harus membayar dam? Bagaimana jika terpisah dari rombongan? Atau bagaimana kalau saya tersesat, bolehkah saya membawa jimat, bagaimana menentukan miqat, bagaimana kalau makanan terlambat, bagaimana bus tidak datang?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu selalu berakhir di hadapan kiai. Pertanyaan itu memang bersifat administratif dan cukup bisa dijawab oleh ketua kloter saja. Namun bagi jemaah dari desa yang baru pertama kali ke luar negeri, aturan itu sering membingungkan. Lebih-lebih njelimet. Jemaah butuh sosok yang memiliki otoritas dan trust.

Kiai Masih Relevan

Menurut Dadi Darmadi, kehadiran kiai justru membantu prosedur administratif yang diselenggarakan oleh sistem modern oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Birokrasi modern tidak menghilangkan peran kiai. Hal ini menjadi kritik bahwa modernisasi penyelenggaraan haji ternyata tidak menggeser otoritas (tradisi) kiai, sebagaimana banyak dikatakan dalam teori-teori modernisasi. Tapi justru sebaliknya.

Dalam hal ini Darmadi mengatakan secara tegas: “The central argument of this work is that modern pilgrimage does not eliminate older forms of authority; it reorganizes them.” (hlm. 2). Dengan kata lain, modernitas bukan menghapus tradisi, melainkan menata ulang cara tradisi bekerja di dalam birokrasi modern.

Dari sekian banyak kasus, kiai tidak hanya menjelaskan tata cara ibadah. Kiai melampaui perannya, yakni menerjemahkan logika negara ke dalam bahasa agama.

Dalam buku Orang Madura Naik Haji (2017), berbagai perilaku unik bahkan konyol dalam perjalanan haji dicatat dengan menarik. Ada jemaah yang ingin mengganti nama setelah berhaji, membawa oleh-oleh tertentu dari Makkah, hingga mengikuti tradisi mengantar keberangkatan jemaah dengan konvoi. Bagi sebagian jemaah, perkara-perkara semacam ini bukan sekadar kebiasaan. Ia menyentuh keyakinan, tradisi, dan cara mereka memaknai kesakralan ibadah haji.

Di titik inilah kiai kembali memegang peran penting. Ketika aturan negara atau kebijakan penyelenggara terasa asing bagi jemaah, kiai menjadi tempat untuk bertanya, menimbang, sekaligus mencari ketenangan.

Contoh mutakhir terlihat ketika pemerintah Arab Saudi membatasi akses ke Raudhah. Bagi jemaah yang terbiasa memandang Raudhah sebagai ruang istimewa untuk beribadah dan berdoa, pembatasan itu bisa saja dipahami sebagai hambatan. Kiai kemudian hadir memberikan penjelasan: pembatasan bukan berarti mengurangi nilai ibadah, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan dan ketertiban jemaah.

Hal serupa terjadi ketika jadwal dan mekanisme lempar jumrah diatur secara ketat untuk mencegah penumpukan massa. Kiai dapat menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap pengaturan tersebut bukan sekadar soal disiplin administratif. Di dalamnya terdapat prinsip hifz an nafs (menjaga jiwa) salah satu tujuan utama syariat Islam.

Dengan begitu, kiai tidak sekadar menjawab pertanyaan tentang boleh dan tidak boleh. Ia menerjemahkan bahasa kebijakan menjadi bahasa agama, dan mengubah aturan yang terasa membatasi menjadi sesuatu yang dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kemaslahatan jemaah.

Kiai sebagai Cultural Broker

Inilah yang oleh Darmadi disebut sebagai peran cultural broker. Kiai menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda: dunia birokrasi modern yang penuh dengan regulasi dan teknologi; dengan dunia religius jemaah yang dipenuhi harapan memperoleh haji mabrur, kecemasan terhadap sah atau tidaknya ibadah, serta kerinduan untuk menjadi tamu Allah dengan sebaik-baiknya.

Darmadi menulis, “Bureaucracies expand, yet they depend on actors who can translate administrative requirements into moral and religious terms.” (hlm. 2).

Menurut buku ini, haji tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai perjalanan spiritual ataupun semata-mata proyek administrasi negara. Tapi haji merupakan ruang perjumpaan antara agama, negara, mobilitas manusia, diplomasi internasional, dan otoritas keagamaan. Negara mengelola pergerakan jutaan manusia dengan sistem yang semakin kompleks, sementara kiai memastikan bahwa seluruh kompleksitas itu tetap bermuara pada makna ibadah.

Menurut saya, argumen inilah yang paling menohok dalam pembahasan tentang haji. Selama ini, banyak penelitian melihat birokratisasi sebagai proses mengurangi peran aktor-aktor tradisional. Darmadi justru menunjukkan arah yang berbeda. Modernisasi penyelenggaraan haji tidak menghapus tradisi, melainkan mereorganisasinya. Otoritas kiai tidak lenyap di tengah negara modern, tapi memperoleh fungsi baru sebagai mediator antara birokrasi dan spiritualitas.

Di sisi lain, disertasi antrpologi ini terasa ganjil. Sebab fokus penelitian lebih dominan bertumpu pada jaringan kiai dan pesantren Nahdlatul Ulama. Buku ini belum memberikan seporsi analisis tentang pengalaman pada kelompok Muslim lain atau jemaah perempuan. Padahal kedua entitas itu sangat krusial di Indonesia. Walakin, naskah The Hajj, Reinvented ini tetap penting dibaca sekaligus memandang birokrasi haji, negara, bisnis dan peran kiai dalam konteks Indonesia.

Agus Wedi
Penikmat kajian sosial dan Keagamaan