Jakarta, NU Online
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian nasional harus berpihak kepada kepentingan bangsa dan rakyat. Menurutnya, harga berbagai sumber daya alam Indonesia selama ini masih banyak ditentukan pihak luar, sementara sebagian keuntungannya mengalir ke luar negeri.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan amanat sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026).
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan ekspor SDA melalui satu pintu serta mendorong investasi besar-besaran di sektor industrialisasi berbasis hilirisasi.
“Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baginya, kekayaan alam merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus demi kepentingan generasi mendatang.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Kesejahteraan untuk kelompok rentan
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa anak-anak yang berasal dari kelompok paling lemah dan miskin, harus memperoleh gizi yang cukup. Ia juga menekankan, petani harus mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga yang terjangkau, sementara nelayan perlu memperoleh akses pasar yang adil serta dukungan dan pemberdayaan yang memadai.
“Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa menjadi rakyat yang kuat,” katanya.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa para pekerja harus memperoleh kesempatan kerja, penghidupan, dan upah yang bukan hanya cukup tapi mensejahterakan.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan dibantu,” terangnya.
Pada momen tersebut, teks Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sedangkan Pembukaan UUD 1945 dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.
Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri upacara tersebut, di antaranya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo.
Comments are closed.