Dengarkan artikel di bawah ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dulu mahasiswa ditakuti penguasa karena legitimasi moralnya. Kini, foto bersama elite, tudingan penerimaan uang, hingga polarisasi organisasi memunculkan pertanyaan baru, yakni apakah gerakan mahasiswa sedang menghadapi krisis independensi dan pengaruh tertentu, atau justru krisis kepercayaan publik?
Dalam sejarah politik Indonesia modern, mahasiswa menempati posisi yang unik. Mereka bukan sekadar kelompok usia yang sedang menempuh pendidikan tinggi, melainkan aktor sosial yang berulang kali hadir sebagai korektor kekuasaan.
Dari 1966 hingga 1998, dari gerakan antikorupsi hingga berbagai mobilisasi kebijakan publik pascareformasi, mahasiswa membangun reputasi sebagai kekuatan moral yang relatif otonom dari kepentingan politik praktis.
Namun, citra tersebut belakangan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kasus Presiden BEM Universitas Mulawarman yang melepas jabatannya setelah foto pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo viral memunculkan kembali perdebatan lama mengenai batas antara dialog dan kedekatan politik.
Sebelumnya, publik juga dikejutkan oleh pengakuan eks Ketua BEM FH Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin yang menyatakan menerima uang Rp20 juta setelah menggelar demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Juni 2026.
Dua peristiwa tersebut bukanlah isu yang berdiri sendiri. Ia muncul di tengah lanskap gerakan mahasiswa yang semakin terfragmentasi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan kemunculan berbagai kelompok mahasiswa yang saling mengklaim legitimasi representasi, saling berseberangan dalam isu yang sama, bahkan kerap tampil sebagai tandingan satu sama lain.
Fenomena ini menjadi semakin terlihat sejak 2021 ketika polarisasi organisasi mahasiswa nasional berkembang secara lebih masif dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Akibatnya, pertanyaan publik tidak lagi hanya tertuju pada substansi tuntutan mahasiswa, melainkan juga pada motif yang melatarbelakanginya. Jika dahulu aksi mahasiswa diasumsikan lahir dari dorongan idealisme, kini sebagian masyarakat mulai mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan politik dari suatu gerakan, siapa yang mendanai mobilisasi massa, hingga relasi apa yang terbangun di balik layar antara aktivis dan elite kekuasaan.
Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena terjadi di tengah akumulasi fenomena aktivis yang bertransformasi menjadi elite politik, pejabat pemerintahan, maupun pengurus partai.
Peralihan itu pada dasarnya merupakan bagian normal dari sirkulasi elite demokrasi. Namun, ketika sebagian figur yang dahulu mengusung narasi moral kemudian terlibat dalam praktik-praktik yang dipersepsikan bertentangan dengan idealisme awal, publik mulai melakukan generalisasi terhadap gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
Di titik inilah kredibilitas mahasiswa sebagai penjaga jarak terhadap kekuasaan mulai menghadapi ujian yang tidak ringan. Mengapa demikian?
Erosi Modal Moral
Dalam perspektif sosiologi politik Pierre Bourdieu, kekuatan mahasiswa tidak terutama terletak pada sumber daya material, melainkan pada apa yang disebut sebagai symbolic capital atau modal simbolik.
Modal ini berupa legitimasi moral, kepercayaan publik, serta reputasi sebagai kelompok yang dianggap memperjuangkan kepentingan umum.
Gerakan mahasiswa selama puluhan tahun memperoleh pengaruh karena masyarakat mempercayai bahwa mereka relatif bebas dari kepentingan ekonomi maupun politik jangka pendek.
Ketika mahasiswa turun ke jalan, publik cenderung melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan sosial yang otentik. Dengan kata lain, daya tekan mahasiswa terhadap pemerintah berasal dari kredibilitas, bukan dari jumlah kursi kekuasaan yang mereka miliki.
Masalah muncul ketika modal simbolik tersebut mulai mengalami erosi. Dalam teori legitimasi politik, kredibilitas tidak hilang karena kesalahan tunggal, melainkan karena akumulasi peristiwa yang menimbulkan keraguan publik.
Pertemuan dengan elite politik, penerimaan fasilitas tertentu, hubungan yang terlalu dekat dengan aktor kekuasaan, munculnya klaim representasi mahasiswa terafiliasi lembaga tertentu, maupun konflik antarorganisasi mahasiswa dapat membentuk persepsi bahwa gerakan mahasiswa tidak lagi sepenuhnya independen.
Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar. Publik mungkin tidak mengetahui seluruh fakta di balik setiap peristiwa. Namun dalam politik, persepsi sering kali memiliki dampak yang sama kuatnya dengan realitas.
Ketika masyarakat mulai mempertanyakan integritas mahasiswa, maka efektivitas gerakan mahasiswa sebagai penekan kekuasaan ikut mengalami penurunan.
Fenomena ini diperparah oleh polarisasi internal. Organisasi mahasiswa yang terfragmentasi membuat masyarakat kesulitan membedakan mana gerakan yang benar-benar berbasis aspirasi dan mana yang berorientasi pada kepentingan tertentu.
Akibatnya, mahasiswa tidak lagi tampil sebagai suara kolektif yang kuat, melainkan sebagai arena kompetisi legitimasi yang saling melemahkan.
Siklus Kooptasi?
Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui kooptasi.
Kelompok-kelompok kritis tidak selalu dibungkam. Sering kali mereka justru dirangkul, diajak berdialog, diberi ruang, atau bahkan diserap ke dalam struktur kekuasaan. Proses ini membuat energi kritik berubah menjadi bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan itu sendiri.
Dalam konteks Indonesia, fenomena transformasi aktivis menjadi elite politik sebenarnya bukan gejala baru. Reformasi 1998 melahirkan banyak mantan aktivis yang kemudian menjadi menteri, anggota parlemen, kepala daerah, maupun pengurus partai.
Secara teoritis, hal itu merupakan proses normal dalam demokrasi karena sistem politik membutuhkan regenerasi elite.
Namun, persoalan muncul ketika transformasi tersebut tidak disertai konsistensi nilai. Ketika sebagian mantan aktivis justru terjebak dalam praktik yang dahulu mereka kritik, publik mulai mempertanyakan apakah idealisme mahasiswa memang berumur pendek atau hanya berfungsi sebagai kendaraan menuju kekuasaan.
Kasus-kasus yang menyeret nama mahasiswa dalam relasi dengan elite politik memperkuat persepsi tersebut.
Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang berkembang, publik melihat adanya pola yang berulang, yakni jarak antara mahasiswa dan kekuasaan tampak semakin tipis. Akibatnya, gerakan mahasiswa menghadapi krisis yang bukan hanya bersifat organisasional, melainkan juga eksistensial.
Oleh karena itu, tantangan terbesar mahasiswa saat ini bukan sekadar menggelar demonstrasi yang lebih besar atau menyusun tuntutan yang lebih tajam.
Tantangan sesungguhnya adalah merebut kembali kepercayaan publik. Dalam politik demokratis, legitimasi moral merupakan aset yang jauh lebih mahal dibandingkan akses kepada elite.
Apabila modal moral itu terus terkikis, maka mahasiswa berisiko kehilangan fungsi historisnya sebagai penyeimbang kekuasaan. Namun, apabila mereka mampu membangun kembali independensi, transparansi, dan konsistensi nilai, maka setiap tuduhan kooptasi justru dapat menjadi momentum untuk melakukan pembaruan gerakan.
Sebab pada akhirnya, yang menentukan kekuatan mahasiswa bukanlah kedekatannya dengan penguasa, melainkan kemampuannya menjaga jarak dari kekuasaan ketika jarak itu paling sulit dipertahankan. (J61)
Comments are closed.