KABARBURSA.COM — Lonjakan harga minyak global di tengah konflik geopolitik mulai memunculkan tekanan berlapis bagi perekonomian Indonesia. Dari krisis energi, merambat ke fiskal, hingga berisiko menjalar menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.
Ekonom Senior Indef, Prof. Didik J. Rachbini, melihat situasi ini sebagai momentum krusial yang tidak boleh dilewatkan. Menurut dia, ketergantungan terhadap energi berbasis minyak justru menjadi sumber kerentanan utama yang kini mulai terasa.
“Selain ada masalah krisis iklim dan beberapa minggu ini harga minyak melesat tinggi sehingga menimbulkan krisis energi, krisis fiskal dan bukan tidak mungkin menjalar menjadi krisis ekonomi,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya kepada KabarBursa.com, Jumat, 27 Maret 2026.
Tekanan ini bukan lagi bersifat potensial, melainkan sudah mulai terjadi di sejumlah negara. Didik mencontohkan Filipina yang telah lebih dulu menghadapi kondisi darurat energi. Pemerintah Filipina terpaksa menggelontorkan dana darurat sekitar 20 miliar peso atau setara Rp5,62 triliun untuk menjaga pasokan bahan bakar dan menahan gejolak ekonomi yang lebih luas.
Ketergantungan Filipina terhadap impor energi yang mencapai sekitar 98 persen membuat guncangan harga global langsung menghantam perekonomian domestik negara itu.
Dalam konteks tersebut, Didik menilai krisis saat ini justru membuka ruang untuk mempercepat perubahan arah kebijakan energi nasional. Ia menyasar sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang besar konsumsi bahan bakar.
“Karena itu, mutlak harus memanfaatkan momentum krisis ini untuk melakukan tranformasi dan transisi cepat dari energi minyak, termasuk batubara yang kotor, menjadi energi hijau,” katanya.
Pemerintah sendiri telah mengarah ke kebijakan tersebut. Rencana konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik disebut sebagai langkah strategis untuk menekan beban energi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal.
Didik menilai langkah ini sejalan dengan hasil kajian yang menunjukkan efisiensi signifikan dari penggunaan kendaraan listrik. Dalam simulasi yang disampaikan pemerintah dan diperkuat kajian Indef, biaya operasional kendaraan listrik bisa jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbasis bahan bakar minyak.
Bahkan, dalam hitungan yang lebih luas, penggunaan kendaraan listrik dinilai mampu memangkas beban subsidi energi secara drastis. “Satu unit kendaraan listrik sangat memungkinkan dan bisa memangkas beban subsidi energi sampai 85 persen,” ujarnya.
Di tengah tekanan harga minyak yang terus meningkat dan membebani APBN, pengurangan ketergantungan pada BBM impor menjadi semakin mendesak. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca energi, tetapi juga memperbesar risiko fiskal ketika harga global bergejolak.
Menurut Didik, jika langkah transisi ini tidak segera dilakukan, tekanan fiskal akan semakin sulit dikendalikan. Risiko membengkaknya subsidi energi menjadi ancaman nyata ketika konsumsi BBM terus meningkat. “Jika lambat dan gagal melakukan transisi dan konversi ini, maka risiko krisis akan semakin nyata,” kata dia.
Masalah lain yang disorot adalah ketimpangan dalam distribusi subsidi energi. Selama ini, konsumsi BBM bersubsidi justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan lebih tinggi.
Data kajian Indef menunjukkan, konsumsi pertalite sebesar 63 persen dinikmati golongan atas, sementara kelompok bawah hanya sekitar 37 persen. Pola ini mencerminkan bahwa subsidi energi belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam situasi krisis, ketidaktepatan distribusi subsidi ini berpotensi memperburuk tekanan fiskal sekaligus memperlebar ketimpangan. “Subsidi BBM bisa tidak terkendali dan jika dibiarkan hanya akan dinikmati golongan atas yang mampu,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar. Target kapasitas hingga 100 gigawatt menjadi bagian dari strategi mendukung elektrifikasi transportasi. Namun, Didik menekankan langkah tersebut bukan sekadar proyek energi, melainkan bagian dari strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam rangka menuju pada ketahanan nasional dan penyelamatan fiskal dan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujarnya.
Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, transisi energi tidak lagi dipandang sebagai agenda jangka panjang. Ia telah bergeser menjadi respons langsung terhadap tekanan ekonomi yang sedang berlangsung.
Bagi Indonesia, arah kebijakan ini akan menentukan seberapa besar dampak krisis energi global dapat diredam, sekaligus menentukan ketahanan fiskal dalam menghadapi gejolak yang belum menunjukkan tanda mereda.
Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Comments are closed.