Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Delapan dekade merdeka, puluhan kali pilkada digelar, tapi hanya tiga nama perempuan yang pernah benar-benar duduk di kursi gubernur. Bukan karena rakyat menolak, melainkan karena jalan menuju kursi itu sudah menyempit jauh sebelum sampai ke bilik suara.
Coba sebut nama gubernur perempuan Indonesia. Kebanyakan orang akan berhenti di satu atau dua nama, lalu diam. Wajar, sebab jawabannya memang hanya tiga: Ratu Atut Chosiyah yang memimpin Banten sejak 2007, Khofifah Indar Parawansa yang menuntaskan dua periode di Jawa Timur hingga 2024, dan Sherly Tjoanda yang kini menjabat di Maluku Utara sejak 2025.
Tiga nama dalam rentang hampir dua dekade sejak pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005, dari 38 provinsi yang silih berganti dipimpin puluhan kepala daerah laki-laki. Data pilkada serentak 2024 memperlihatkan pola serupa dalam skala lebih luas: dari 545 daerah yang menggelar pemilihan, hanya sekitar 8 persen kepala daerah perempuan yang terpilih, mencakup gubernur, bupati, maupun wali kota. Angka-angka ini jarang jadi bahan obrolan sehari-hari, mungkin karena terasa terlalu teknis untuk jadi keresahan publik, atau karena kita sudah terlanjur nyaman dengan penjelasan paling sederhana: budaya kita memang belum siap.
Penjelasan itu menenangkan, tapi buru-buru. Sebab kalau ditelusuri lebih jauh, ketiga nama itu tidak sampai ke kursi gubernur lewat jalan yang sama persis dengan jalan yang biasa dilalui kandidat laki-laki. Ratu Atut naik menggantikan posisi yang kosong di tengah periode. Khofifah membangun modal lewat jaringan organisasi keagamaan selama puluhan tahun sebelum akhirnya menang, setelah beberapa kali mencoba. Sherly meneruskan pencalonan pasangannya yang berpulang di tengah proses. Tiga jalan yang berbeda, tapi punya satu kesamaan: tak satu pun murni lewat kompetisi terbuka sejak hari pertama, seperti jalur yang lebih lazim ditempuh kandidat laki-laki pada umumnya.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi “kenapa rakyat sulit memilih pemimpin perempuan”, melainkan sesuatu yang jauh lebih menarik untuk direnungkan bersama: kenapa perempuan yang berkualitas dan berkeinginan memimpin daerah, begitu jarang sampai ke titik di mana rakyat sempat diberi pilihan itu?
Tiga Lapis yang Jarang Terlihat
Ilmu politik dan studi organisasi mengenal istilah glass ceiling — langit-langit kaca, batas tak kasat mata yang menghentikan laju seseorang menuju posisi puncak, meski tak ada aturan tertulis yang melarangnya. Konsep ini lahir dari studi ketenagakerjaan di Amerika Serikat pada dekade 1980-an, tapi terbukti relevan dipakai lintas bidang, termasuk politik elektoral. Ia membantu menjelaskan kenapa kelangkaan gubernur perempuan lebih tepat dibaca sebagai persoalan struktur yang berlapis, bukan semata soal selera pemilih di bilik suara.
Lapis pertama ada di titik yang paling jarang disorot publik: gerbang partai. Untuk maju sebagai calon gubernur, seseorang perlu menembus rekomendasi partai terlebih dahulu — sebuah proses seleksi internal yang menentukan siapa yang berhak diusung, jauh sebelum nama itu sampai ke pemilih. Di titik inilah glass ceiling pertama bekerja: berbagai kajian soal pencalonan kepala daerah mencatat bahwa perempuan yang berhasil mendapat rekomendasi partai sering kali adalah mereka yang punya modal jaringan tertentu — kekerabatan politik atau organisasi sayap yang sudah lama establish — sementara jalur bagi profesional atau kader murni partai relatif lebih sempit dibanding yang tersedia untuk kandidat laki-laki. Sejumlah politisi perempuan bahkan pernah bercerita terbuka bahwa mendapatkan surat keputusan pencalonan saja sudah jadi perjuangan tersendiri, sebelum bicara soal ongkos politik yang juga tidak murah. Bukan berarti ada pihak yang secara sengaja menutup pintu. Hanya saja, ketika proses seleksi berulang dengan pola yang sama dari satu pilkada ke pilkada berikutnya, hasilnya adalah penyempitan yang konsisten, tanpa perlu ada satu pihak pun yang harus disalahkan secara personal.
Lapis kedua bersifat historis, dan di sinilah kerangka pemikiran Julia Suryakusuma soal ibuisme negara relevan untuk dipahami. Pada masa Orde Baru, negara membangun peran perempuan secara terstruktur lewat organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK — sebuah desain kebijakan yang menempatkan perempuan terutama sebagai pendamping rumah tangga dan penopang keluarga, dengan ruang partisipasi politik langsung yang dibatasi secara sistemik hingga ke tingkat akar rumput. Tiga dekade kebijakan semacam ini punya konsekuensi jangka panjang: jalur kaderisasi politik perempuan dari bawah, yang biasanya jadi bekal utama menuju jabatan eksekutif, sempat tumbuh lebih lambat dibanding jalur yang sama bagi laki-laki. Sejumlah pengamat gender bahkan mencatat bahwa otoritas yang dulu mengatur ruang gerak politik perempuan itu kini sebagian berpindah bentuk, dari aparatus negara menjadi norma sosial yang lebih luas. Warisan ini tidak otomatis hilang begitu era itu berakhir, karena pola kaderisasi memang butuh waktu satu-dua generasi untuk benar-benar merata kembali.
Lapis ketiga ada di ranah sosial, dan psikolog politik menyebutnya double bind — situasi ketika perempuan pemimpin dinilai dengan standar ganda yang sulit dipenuhi sekaligus. Tampil hangat dan mengayomi, dianggap kurang tegas untuk memimpin. Tampil tegas dan berwibawa, dianggap terlalu keras dan kurang feminin. Riset soal dinamika pilkada di berbagai daerah kerap menemukan pola penilaian semacam ini berulang lintas provinsi, terlepas dari partai maupun latar belakang kandidatnya. Pelan-pelan, pola penilaian ini membentuk keraguan personal: banyak perempuan berkualitas memilih tidak maju bukan karena kurang mampu, melainkan karena secara rasional memperhitungkan bahwa medannya memang lebih menuntut ketimbang yang dihadapi rekan-rekan laki-laki mereka. Ini bukan soal kurang percaya diri secara alami, melainkan respons yang cukup masuk akal terhadap medan yang memang belum sepenuhnya setara.
Tiga lapis ini saling menopang, bukan berdiri sendiri-sendiri. Gerbang partai yang sempit membuat sedikit perempuan yang berhasil membangun rekam jejak elektoral. Warisan kaderisasi yang belum sepenuhnya merata membuat modal politik perempuan terbentuk lebih pelan. Dan keraguan sosial yang muncul dari standar ganda membuat sebagian yang sebenarnya berpeluang, memilih mundur lebih dulu sebelum sempat mencoba. Bukan satu tembok besar yang gampang ditunjuk, melainkan tiga tembok tipis yang kebetulan berdiri berurutan, saling menopang satu sama lain.
Sunyi yang Menunggu Didengar
Ada yang menarik dari kata “kutukan” yang sering dilekatkan pada fenomena semacam ini. Kutukan, dalam bayangan kita, adalah nasib yang tak bisa diubah — sesuatu yang given, yang harus diterima begitu saja tanpa bisa diintervensi. Tapi tiga lapis yang baru saja kita telusuri sama sekali bukan nasib dalam pengertian itu. Ia adalah rangkaian mekanisme yang terbentuk dari sejarah, kebijakan, dan kebiasaan yang berulang — dan apa pun yang terbentuk dari sejarah, kebijakan, dan kebiasaan, pada dasarnya juga bisa dibentuk ulang seiring waktu, oleh siapa pun yang menyadarinya.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah menulis bahwa kekuasaan sejati lahir bukan dari kemampuan memaksa, melainkan dari keterbukaan ruang publik bagi setiap orang untuk tampil dan didengar bersama yang lain. Kalau dipinjam untuk merenungkan fenomena ini, barangkali pertanyaan yang lebih jujur bukan “mengapa perempuan begitu jarang memimpin provinsi di Indonesia”, melainkan “seberapa terbuka sebenarnya ruang yang kita sediakan, bagi siapa pun, untuk mencoba dan didengar sejak awal, jauh sebelum hari pencoblosan tiba”. Ratu Atut, Khofifah, dan Sherly bukan bukti bahwa ruang itu sudah sepenuhnya terbuka. Mereka justru bukti bahwa ruang itu, meski sempit, masih bisa ditembus — dan itu kabar yang jauh lebih menggembirakan dibanding kesimpulan bahwa semuanya sudah selesai atau mustahil diperbaiki dari sekarang.
Kesunyian di sekitar angka tiga ini, pada akhirnya, bukan panggilan untuk menyalahkan siapa pun — bukan partai tertentu, bukan pemilih, apalagi pemerintahan yang sedang berjalan hari ini. Ia lebih tepat dibaca sebagai undangan untuk bersama-sama merawat ruang yang sudah mulai terbuka itu agar semakin lapang dari waktu ke waktu, sebagaimana bangsa mana pun di dunia terus belajar merawat dan memperluas ruang bagi setiap warganya untuk didengar setara. Barangkali kelak, ketika kita sudah tidak perlu lagi berhenti menghitung dengan jari saat ditanya nama-nama gubernur perempuan Indonesia, di situlah tanda paling nyata bahwa kesunyian ini benar-benar sudah berakhir, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih ramai dan lebih adil bagi semua. (D74)
Comments are closed.