Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Sebuah kapal perang kecil yang lewat begitu saja di perairan sensitif ternyata menyingkap sesuatu yang jauh lebih besar: bagaimana negara yang tak pernah memilih pihak justru sedang menulis jalannya sendiri menuju panggung besar dunia.
Awal Agustus 2026, KRI Gusti Ngurah Rai singgah sejenak di perairan timur Taiwan dalam perjalanan pulang dari Yokosuka. Formasi bersama, sedikit komunikasi radio, replenishment di laut, lalu berpisah. Sepintas tak ada yang istimewa — hanya satu dari ribuan interaksi maritim rutin yang terjadi setiap hari di lautan dunia.
Tapi Taipei tidak melihatnya sesederhana itu, dan pakar militer yang dikutip media pemerintah Beijing bahkan lebih terus terang lagi: latihan itu disebut sebagai bukti bahwa China punya yurisdiksi di perairan tersebut, bagian dari upaya memperluas “toolbox” penegasan kedaulatan lewat tindakan maritim yang tampak wajar. Jakarta menjawab dengan tenang — ini bukan latihan tempur, hanya diplomasi maritim biasa.
Di titik inilah letak yang menarik untuk direnungkan bersama, bukan sebagai bahan kecurigaan, melainkan sebagai bahan pembelajaran: mengapa Indonesia terus-menerus berani hadir di ruang abu-abu semacam ini — berlayar dengan Rusia, menandatangani kerja sama pertahanan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat, memperdalam hubungan intelijen dengan China, semuanya dalam rentang waktu yang nyaris berhimpitan? Jawabannya bukan soal plin-plan. Ada logika yang jauh lebih tua dari republik ini, dan sejarah dunia sudah pernah mencatatnya berkali-kali.
Dua Hukum Kekuasaan yang Terjadi
Ilmu hubungan internasional mengenal konsep hedging yang oleh akademisi Kuik Cheng-Chwee dijelaskan sebagai strategi negara kecil-menengah menghindari keharusan memilih di antara dua kekuatan besar yang bersaing. Ini berbeda dari apa yang oleh ilmuwan politik Randall Schweller disebut bandwagoning, yakni ketika negara lemah justru merapat penuh ke kekuatan yang sedang naik demi berbagi keuntungan sekaligus meredam risiko. Banyak negara memilih salah satu dari dua jalan itu. Tapi apa yang sedang dilakukan Indonesia hari ini lebih maju satu langkah dari sekadar menghindar ala hedging konvensional, dan jelas bukan bandwagoning ke arah mana pun. Ini lebih dekat pada apa yang bisa disebut sovereign arbitrage — bukan menghindari pilihan, tapi memperdagangkan nilai dari fakta bahwa Jakarta belum memilih.
Ekonom Thomas Schelling, peraih Nobel yang mempelajari logika tawar-menawar dalam konflik, pernah menjelaskan bahwa kekuatan tawar sebuah pihak sering datang bukan dari kekuatannya sendiri, melainkan dari ketidakpastian yang ia ciptakan bagi lawan-lawannya. Mekanisme ini terlihat gamblang dalam beberapa bulan terakhir: penandatanganan kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat yang memberi Indonesia akses ke teknologi militer setingkat sekutu dekat, disusul tak lama kemudian oleh perluasan kerja sama intelijen dengan China. Dua langkah ini bukan kontradiksi yang perlu diributkan, melainkan justru bukti bahwa strategi ini berjalan sesuai rencana — semakin Washington menaikkan tawarannya, semakin Beijing terdorong menaikkan tawarannya pula, agar Jakarta tidak sepenuhnya berpaling ke salah satu sisi. Indonesia memanen surplus dari kompetisi mencegah-kehilangan ini, sebuah posisi yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu bisa dibaca sebagai konversi modal simbolik — netralitas yang tadinya cuma sikap, diubah jadi modal yang bisa dicairkan berkali-kali di meja negosiasi mana pun, tanpa harus kehilangan satu pun daripadanya.
Tapi ambiguitas semata tidak cukup untuk bertahan lama — ia butuh fondasi yang lebih kokoh, dan di sinilah konsep kedua masuk: utility country, negara yang bernilai bukan karena sikap politiknya, melainkan karena fungsinya yang tak tergantikan. Sarjana Farrell dan Newman, dalam kerangka yang mereka sebut weaponized interdependence, menjelaskan bahwa kekuasaan di dunia yang saling terhubung sering jatuh ke tangan siapa pun yang menguasai simpul jaringan — bukan siapa yang paling kuat secara militer. Indonesia menempati simpul semacam itu lewat jalur laut internasional yang wajib dilalui, cadangan nikel yang menopang rantai pasok baterai dunia, dan posisi sebagai suara moderat dunia Islam yang jarang dimiliki negara lain seukurannya.
Sejarah mencatat pola ini berulang di tempat dan zaman yang jauh berbeda. Athena, setelah kejayaan militernya pudar pasca Perang Peloponnesos, tidak lenyap dari peta kekuasaan Mediterania — karena fungsinya sebagai pusat pemikiran dan filsafat tetap dibutuhkan bahkan oleh penakluknya sendiri. Swiss tidak pernah menaklukkan siapa pun dan tidak pernah ditaklukkan siapa pun, karena ia menjadikan netralitasnya sebagai layanan yang justru rusak nilainya kalau dipaksa memihak — ruang aman bagi perbankan, mediasi, dan organisasi kemanusiaan dunia. Qatar, negara sekecil itu di kawasan penuh gejolak, kini jadi tuan rumah tetap perundingan-perundingan besar dunia, bukan karena kekuatan senjatanya, melainkan karena kepercayaan yang ia bangun sebagai satu-satunya ruang netral yang mau menerima semua pihak yang bertikai.
Benang merah ketiganya sama: mereka tidak pernah berambisi jadi aktor utama yang menulis narasi kemenangan perang atau ekspansi kekaisaran. Justru karena tidak mengejar dominasi tunggal, mereka lolos dari nasib yang menimpa hampir semua kekaisaran besar sepanjang sejarah — dibenci, ditakuti, lalu ditumbangkan koalisi yang lelah dengan dominasinya. Survivability, dalam sejarah panjang peradaban, ternyata lebih sering datang dari dibutuhkan ketimbang dari ditakuti.
Potensi yang Tanpa Batas
Pola inilah yang tampaknya sedang dicoba direplikasi pemerintah Indonesia hari ini, dan patut diakui sebagai pilihan yang cukup cerdik di tengah dunia yang sedang bertransisi dari satu tatanan kekuasaan ke tatanan berikutnya yang belum jelas bentuknya. Bersedia berlayar bersama siapa saja, menerima siapa saja, membuka pintu bagi siapa saja — bukan tanda ketiadaan sikap, melainkan tanda sebuah bangsa yang sedang menjaga dirinya tetap relevan bagi semua pihak, persis seperti Athena, Swiss, dan Qatar menjaga diri mereka tetap dibutuhkan sepanjang zaman yang jauh lebih keras dari sekarang.
Tapi ada satu prasyarat yang membedakan negara yang berhasil menjaga polanya bertahan ratusan tahun, dengan negara yang gagal di tengah jalan: kebersihan dan kerapian birokrasi yang menopang strategi besar itu. Sebuah negeri penyeberangan hanya bisa terus dipercaya semua pihak selama simpul-simpul yang menjalankannya — dari pelabuhan, otoritas maritim, hingga meja diplomatik — bekerja dengan tata kelola yang konsisten dan bisa diandalkan. Fungsi yang tak tergantikan hanya akan tetap tak tergantikan selama ia dijalankan rapi; kepercayaan dua kekuatan besar sekaligus bukan hadiah abadi, melainkan sesuatu yang harus terus dirawat lewat kelembagaan yang bersih dan dapat diprediksi.
Ini bukan catatan kelemahan, justru sebaliknya — ini pekerjaan rumah yang jauh lebih membanggakan untuk diselesaikan dibanding sekadar memilih kubu. Merapikan birokrasi bukan syarat yang menghina sebuah bangsa, melainkan justru penghormatan tertinggi terhadap posisi yang sudah berhasil diraihnya di mata dunia — sesuatu yang hanya pantas dirawat oleh negara yang memang sudah dipercaya banyak pihak sekaligus, bukan oleh negara yang tak dianggap penting oleh siapa pun.
Indonesia hari ini punya kesempatan langka yang tidak dimiliki banyak negara: menulis babak baru sejarah kekuasaan, di mana yang bertahan paling lama bukan yang paling ditakuti, melainkan yang paling dipercaya untuk terus disinggahi. Kesempatan semacam ini tidak datang setiap generasi, dan sejarah mengajarkan bahwa jendela transisi kekuasaan dunia tidak pernah terbuka selamanya — cepat atau lambat, tatanan baru akan mengeras dan pilihan-pilihan yang hari ini masih terbuka lebar bagi Jakarta akan menyempit dengan sendirinya.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan dijabanin ke mana-mana — itu sudah terjawab, dan patut disyukuri sebagai modal, bukan dicurigai sebagai beban. Pertanyaannya adalah apakah bangsa ini siap merawat kepercayaan itu selama negara-negara besar terus datang mengetuk pintunya, sembari diam-diam menyiapkan diri untuk hari ketika pintu itu sendiri yang akan menentukan siapa yang berhak duduk di meja perundingan dunia berikutnya. (D74)
Comments are closed.