Dengarkan artikel ini:
Bendera-bendera di Aceh dan Kalimantan kembali mengingatkan bahwa suara daerah belum benar-benar selesai didengar Jakarta. Di tengah menguatnya resentralisasi fiskal dan politik, protes yang muncul bukan semata soal separatisme, melainkan tentang rasa ditinggalkan dalam negara yang sama. Tulisan ini menelusuri bagaimana kekuasaan yang kembali ditarik ke pusat berisiko menghidupkan kembali luka lama: ketika daerah diminta setia, tetapi suaranya tak kunjung didengar.
Pada suatu pagi di bulan Februari 1958, Kolonel Ahmad Husein berdiri di depan corong radio di Padang dan membacakan sebuah proklamasi. Namanya terdengar berat: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia alias PRRI. Tapi yang mendorongnya sebetulnya sederhana: rasa dikhianati.
Bertahun-tahun hasil minyak dan karet dari Sumatra mengalir ke Jakarta, sementara jalan di kampung halamannya tetap berlumpur, sekolah tetap bocor, dan suara daerah tidak pernah benar-benar didengar di meja kekuasaan pusat. Ahmad Husein tidak ingin merdeka dari Indonesia. Ia ingin Jakarta berhenti memperlakukan daerahnya seperti sapi perah yang tak perlu ditanya. Jakarta menjawabnya dengan mengirim pasukan, bukan dengan mengirim telinga.
Enam puluh delapan tahun berselang, cerita itu berulang dengan kostum berbeda. Di Banda Aceh, 15 Agustus 2026, di tengah peringatan 21 tahun damai Aceh, seseorang memanjat tiang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, menurunkan Merah Putih, dan menggantinya dengan bendera bulan bintang saat massa berkumpul untuk zikir dan doa bersama peringatan perdamaian antara pemerintah dan GAM.
Dua hari kemudian, di sepanjang perbatasan Kalimantan, ribuan pemuda Dayak mengibarkan bendera Borneo Raya berwarna merah, kuning, biru sebagai bentuk protes terbuka atas sistem pembagian hasil sumber daya alam yang dinilai meminggirkan kawasan luar Jawa. Sementara itu di Krayan, Nunukan, warga menaikkan bendera Dayak Borneo tepat di bawah Merah Putih sebagai cara menyampaikan aspirasi atas jalan rusak di wilayah perbatasan yang tak kunjung dibenahi.
Dua peristiwa ini gampang dibaca sebagai ancaman disintegrasi. Media asing menyorotnya sebagai gejolak separatis. Tapi coba dengar apa yang sebenarnya dikatakan orang-orang yang mengangkat bendera itu. Ketua Umum Persatuan Dayak Kalimantan Timur, Yulianus Henock, menegaskan aksi itu tidak bisa dibaca sebagai keinginan Dayak memisahkan diri, melainkan protes atas ketidakadilan pembangunan yang selama ini dirasakan daerah.
Aliansi Borneo Raya Menggugat menyampaikan hal yang sama, bendera bukan simbol makar, tapi cara menyatakan sikap ke pemerintah pusat. Bendera-bendera itu bukan pintu keluar dari Indonesia. Bendera-bendera itu adalah surat yang dikirim ke Jakarta karena saluran resmi terasa tidak lagi berfungsi.
Rem yang Dilepas
Untuk memahami kenapa suara ini muncul justru sekarang, perlu melihat apa yang sedang terjadi di ruang fiskal dan politik daerah. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto memunculkan apa yang oleh Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan disebut fenomena baru: resentralisasi fiskal.
“Lain presiden, lain resep; lain koki, lain masakannya,” katanya, merujuk pada pemangkasan dana transfer ke daerah dalam dua tahun terakhiryang menimbulkan keresahan luas karena dana tersebut selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan pelayanan publik daerah. Penunjukan penjabat kepala daerah pun sepenuhnya berada dalam kendali pusat sejak 2024, memunculkan kesan ruang otonomi politik daerah kian menyempit.
Sentralisasi hari ini tidak datang dalam bentuk pencabutan kewenangan secara terang-terangan. Bentuknya lebih halus, lewat desain program nasional, standar pelaksanaan, dan mekanisme transfer anggaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dirancang sebagai agenda nasional dengan struktur kelembagaan kuat di pusat melalui Badan Gizi Nasional, sebuah tujuan yang secara moral sulit dibantah, tapi secara struktural memindahkan kendali dari daerah ke Jakarta. Danantara Sumber Daya Indonesia memantau devisa senilai 14 miliar dolar dalam dua bulan, sebuah pencapaian yang dibanggakan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus lalu bersama klaim 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari kepemimpinan.
Angka-angka semacam itu selalu punya fungsi ganda. Foucault pernah menunjukkan bagaimana negara modern memerintah lewat statistik, bukan lewat dekrit. Angka pertumbuhan, angka swasembada, angka kebijakan yang dieksekusi, semuanya bekerja sebagai bahasa legitimasi. Ketika kecepatan eksekutif dirayakan sebagai bukti keberhasilan, pertanyaan tentang siapa yang kehilangan ruang bicara dalam proses itu jadi mudah tenggelam. Beberapa pengamat politik lain bahkan mengingatkan, forum kepala daerah dengan presiden semestinya jadi ruang mendengar, bukan sekadar arahan satu arah yang diikuti perintah.
Oligarki Tidak Peduli Bentuk Negaranya
Di sinilah letak ironinya. Otonomi daerah yang berlaku sejak 2001 sering diceritakan sebagai kemenangan reformasi, hadiah bagi rakyat daerah setelah tumbangnya rezim terpusat Soeharto. Tapi kalau membaca ulang sejarahnya, desentralisasi itu lebih tepat disebut kompromi darurat, jalan cepat yang diambil elite pusat pasca-1998 untuk mencegah Indonesia bernasib seperti Yugoslavia, bukan hasil perjuangan panjang masyarakat lokal merebut kedaulatan mereka sendiri.
Dan karena lahir sebagai kompromi elite, desentralisasi pun melahirkan elite barunya sendiri di tingkat daerah, para bupati dan gubernur yang oleh Jeffrey Winters disebut sebagai bagian dari jaringan oligarki yang hanya berpindah lokasi, dari Jakarta ke kabupaten, tanpa mengubah struktur dasarnya: kekuasaan tetap dikuasai segelintir orang yang mengontrol distribusi sumber daya, hanya geometrinya yang berganti.
Maka pertanyaan yang lebih jujur bukan sentralisasi versus desentralisasi sebagai dua ideologi yang bertarung. Keduanya sama-sama bisa jadi kendaraan bagi kelompok kecil untuk menguasai rente, bergantung siapa yang memegang kemudi di titik tertentu.
Sentralisasi Soeharto menumpuk kendali di Jakarta dan menciptakan represi seragam ke seluruh daerah. Desentralisasi 2001 memecah kendali itu ke empat ratus lebih daerah otonom dan menciptakan raja-raja kecil dengan gaya korupsinya sendiri, sesuatu yang berulang kali disorot lembaga pemantau otonomi daerah.
Sedangkan resentralisasi hari ini menarik kembali kendali fiskal itu ke Jakarta lewat Danantara dan pemangkasan TKD, tapi tanpa membangun mekanisme dengar yang baru untuk menggantikan ruang yang hilang.
Di titik ini, terang benar apa yang sebenarnya dikeluhkan warga Krayan dan generasi muda Dayak di Sanggau. Bukan Merah Putih yang mereka tolak. Bukan pula NKRI yang mereka gugat. Yang mereka gugat adalah pengulangan pola yang sama, kekuasaan menjauh dari mereka setiap kali struktur negara berganti bentuk, entah waktu terpusat penuh di era Soeharto, terdesentralisasi longgar di era Reformasi, atau kini ditarik kembali setengah jalan di era Prabowo. Jalan rusak di Krayan tidak pernah selesai dalam ketiga fase itu. Yang berubah hanya nama pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Ada satu detail kecil dari peristiwa di Nunukan yang layak direnungkan lebih lama daripada headline soal disintegrasi. Bendera Dayak Borneo di Krayan sengaja dikibarkan di bawah Merah Putih, bukan menggantikannya. Itu bukan gerakan pemberontakan. Itu justru sebuah pernyataan kesetiaan yang menuntut balasan: kami masih di sini, kami masih memilih bendera ini, tapi tolong lihat jalan kami.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan bertahan sebagai satu negara kesatuan, karena sejarah sudah membuktikan negara ini jauh lebih kuat dari yang sering dikhawatirkan orang-orang di Jakarta. Pertanyaan yang lebih pantas diajukan adalah, berapa banyak lagi bendera yang harus dinaikkan, di berapa banyak lagi Padang, Banda Aceh, dan Krayan, sebelum yang berkuasa berhenti mendengar suaranya sendiri lewat angka-angka pertumbuhan, dan mulai mendengar suara yang datang dari tiang bendera di pinggiran. (S13)
Comments are closed.