Bencana Sumatera sudah enam bulan berlalu, tetapi dampaknya masih berlangsung hingga saat ini. Nasib ribuan warga terdampak masih terombang-ambing dalam ketidakpastian hak dasar pasca bencana. Hunian belum pasti, krisis air bersih, akses jalan yang hancur hingga ancaman bencana susulan karena aktivitas ekstraktif masih terus terjadi. Kondisi ini membuat pemulihan pasca dianggap mengkhawatirkan dan terkesan lambat. Berbagai kalangan mengingatkan pemerintah untuk restorasi alam dan pemulihan ruang ekonomi masyarakat terdampak seperti lahan pertanian maupun perkebunan dan sarana pendukungnya. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak daerah yang terkena bencana jadi episentrum restorasi alam antara lain, restorasi DAS dan pemulihan lahan longsor. Langkah ini, bahkan berpotensi besar menyerap tenaga kerja lokal dalam skala masif. Di tengah bencana, ladang pertanian, seperti kopi dan kelapa menunjukkan resiliensi luar biasa. Seharusnya ini menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun ulang peta jalan ekonomi rakyat. Untuk itu, dia menawarkan langkah konkret dengan mendesak realisasi anggaran lebih berani. Dari sisi pemulihan ekonomi warga, kata Bhima, perbaikan irigasi dan sarana distribusi menuju ke kebun-kebun rakyat lebih mendesak ketimbang memfasilitasi jalur logistik industri ekstraktif. Dia bilang, perlu memperbesar skala rehabilitasi pertanian. Jika perlu, ambil 20% dari anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk memulihkan ladang rakyat. “Kita harus membangun ulang sentra produksi kopi dan kelapa, lengkap dengan hilirisasi dan jalur logistik yang murah di tingkat lokal,” katanya. Riset Celios kerugian ekonomi akibat bencana ini mencapai Rp68,67 triliun. Sedangkan BNPB, memperkirakan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana ini mencapai Rp51,82 triliun. Bhima bilang, kondisi ini sebagai ancaman permanen bagi…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.