Kaum muda kerap menjadi kelompok paling terdampak saat bencana ekologis terjadi akibat krisis iklim. Namun ironisnya, mereka masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang menentukan masa depan mereka sendiri.
Hal ini mengemuka dalam diskusi publik “Beyond Crisis: Mengapa Media Perlu Mengangkat Solusi Iklim Kaum Muda” yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerja sama dengan Plan Indonesia dalam rangkaian Pesta Media, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 12 April 2026.
Dalam diskusi ini, Plan Indonesia menghadirkan dua kaum muda yang mendalami isu krisis iklim: Global Young Influencer Plan International, Yoris Wutun, dan Global Youth Ambassador Plan International, Tarida Gitaputri.
Yoris menguraikan krisis iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, termasuk badai siklon di Indonesia. Kenaikan suhu laut, kata dia, memicu pembentukan awan ekstrem yang kini mulai berdampak hingga ke pulau-pulau kecil di Indonesia timur—wilayah yang sebelumnya relatif aman dari badai.
Menurut pemuda asal Lembata, Nusa Tenggara Timur ini, anak-anak dan kaum muda merupakan kelompok paling rentan dalam situasi ini. Dampak bencana tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga memutus akses terhadap pendidikan, layanan dasar, serta ruang aman bagi anak.
Banyak keluarga terpaksa tinggal di pengungsian atau hunian sementara, yang turut meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
“Bencana iklim punya dampak begitu besar terhadap masa depan anak dan kaum muda,” ujarnya.
Meski demikian, tingginya dampak yang dirasakan tidak berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Yoris menyebut partisipasi anak muda dalam aksi kemanusiaan sebenarnya cukup tinggi, mencapai sekitar 65 persen. Namun, keterlibatan tersebut belum bersifat substantif.
“Sekitar 90 hingga 95 persen anak muda ingin terlibat dalam pengambilan kebijakan, tetapi hanya sekitar 13 persen yang benar-benar dilibatkan secara nyata,” katanya.
Menurut Yoris, selama ini partisipasi kaum muda masih sebatas didengar, belum sampai pada tahap pengambilan keputusan yang bermakna. Karena itu, Yoris mendorong adanya perubahan pendekatan, mulai dari memperluas ruang partisipasi hingga memastikan keterlibatan anak muda dalam proses perumusan kebijakan publik.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendidikan iklim yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal, termasuk pengembangan konsep sekolah tangguh bencana. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini belum menempatkan isu iklim sebagai prioritas utama, di tengah masifnya kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri ekstraktif di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, hingga Papua.
“Bumi ini bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Merawat bumi berarti merawat masa depan,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Tarida Gitaputri. Ia menegaskan dalam setiap bencana, anak-anak dan kaum muda hampir selalu menjadi kelompok paling terdampak, tetapi tetap tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Ketika anak muda protes, selalu ditanya ‘kamu siapa’. Padahal kami hanya ingin didengar dan dilibatkan,” ujarnya.
Tarida menilai, pembahasan isu lingkungan dan krisis iklim tidak bisa dilepaskan dari kesadaran kelas dan keadilan ekologis. Ia mendorong agar masyarakat sipil memperkuat aliansi untuk menuntut perubahan yang lebih inklusif.
“Kaum muda tidak hanya perlu didengar, tetapi juga diaktualisasikan dalam kebijakan. Yang seharusnya dilibatkan adalah mereka yang paling terdampak oleh krisis iklim,” tuturnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa membuka ruang partisipasi bermakna bagi kaum muda bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa itu, upaya penanganan krisis iklim berisiko mengabaikan suara kelompok yang justru akan menanggung dampak paling besar di masa depan.
Comments are closed.