Juariyah (25) tengah merapikan gelas-gelas plastik dan sedotan yang ada di meja depannya. Sesekali dia menolehkan pandangannya ke arah orang-orang yang lalu-lalang. Ia tak banyak bicara, tapi gerak tubuhnya seolah memberi isyarat ajakan agar orang-orang tertarik untuk membeli dagangannya.
Perempuan yang akrab disapa Ari itu berjualan dawet ayu di depan lapangan serbaguna di kawasan Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Dia berjualan dari siang ke sore hari, saat banyak orang berolahraga lari, bermain bola, mengayuh sepeda, atau sekadar berjalan santai di area lapangan.
Terhitung sudah sekitar 6 (enam) tahun Ari menjajakan dawet ayu dengan gerobak seperti sore itu. Dia meracik sendiri minuman tradisional berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula kelapa cair itu. Dia jugalah yang menyiapkan segala sesuatu untuk berjualan dan melayani pembelinya.
Ari tak langsung punya usaha dawet ayu ini sendiri. Pada tahun 2016, ia bekerja membantu orang lain. Baru pada akhir 2019, ia memberanikan diri membuka lapak sendiri. Keputusan itu ia ambil pelan-pelan, dari tabungan yang dikumpulkan, dari pengalaman yang ia bawa, dan dari keyakinan bahwa ia bisa bertahan.
Baca Juga: 3 Alasan Perundingan Perjanjian Plastik Global Berakhir Tanpa Kesepakatan
Kini, gerobak dawet itu bukan satu-satunya. Ia memiliki satu lapak lain yang dikelola bersama suaminya di daerah berbeda.
Namun, sore itu, ia duduk sendiri, menjaga lapaknya, seperti hari-hari sebelumnya. Saat Konde.co mendatanginya untuk menanyakan mengenai naiknya harga plastik, ia dengan terbuka menyambut topik ini, seolah sudah lama menunggu untuk mengungkapkan kegelisahannya.
Dia memulai pembicaraan dengan menceritakan seberapa banyak plastik yang ia butuhkan sehari-harinya untuk keberlangsungan bisnisnya.
“Kalau cup kurang lebih 80 pcs. Terus kalau plastik kayak gini paling satu pack yang isi 50-an gitu. Sedotannya kurang lebih 80-an lah segitu. Beli plastik kalau yang buat plastik bawaan ya, kresek itu paling sedikit 4 pack. Terus plastik 1 kilo itu 2 pack. Sedotannya 1 pack, terus sama cupnya yang ukuran 16 itu 2 pack,” jelas Ari ketika ditemui Konde.co pada Senin (13/04).
Angka-angka itu mungkin sekilas terlihat kecil jika dihitung satu per satu, tetapi menjadi besar ketika dikumpulkan dalam satu hari, satu minggu, bahkan satu bulan.
Dulu, kebutuhan plastik itu tidak terlalu ia pikirkan. Ia cukup datang ke toko, membeli beberapa pak plastik, sedotan, dan cup, lalu kembali berjualan seperti biasa. Dengan sekitar Rp 50.000, semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Kadang bahkan masih ada sisa untuk hari berikutnya.
Baca Juga: MBG Harus Dihentikan: Skandal Keracunan, Makanan Basi, Bias Gender, Hingga Bayang-Bayang Militer
Namun, beberapa waktu terakhir, kenaikan harga plastik itu semakin membuatnya terhimpit. Bahkan baginya harga plastik sekarang bukan lagi naik, tapi berganti harga karena meroketnya sangat tajam. “Bukan lagi naik, ganti harga,” tegasnya.
“Kalau waktu belum ganti harga ya, kurang lebih Rp 50.000 itu cukup, kadang malah lebih. Tapi kalau ini harga udah ganti. Jadinya kurang lebih Rp 80 ribu sampai Rp 90 ribu. Drastis banget,” katanya. Perubahan itu datang hampir bersamaan, tanpa jeda yang cukup untuk pedagang kecil baginya.
Hal yang membuatnya lebih berat yaitu kenaikan harga tidak berhenti pada pembelian modal plastik. Bahan utama dawet juga ikut naik.
“Ini kan kalau enggak cuma plastik yang naik nih, gula, bahan bakunya juga naik. Gula sama tepung-tepungan juga naik. Tepung beras itu dari harga Rp 130 ribu sampai Rp 135 ribu, sekarang jadi hampir Rp 160 ribu. Gula, aku kan pakenya gula aren ya, gula aren dari harga Rp 300 ribu sekarang jadi Rp 350 ribu. Karena ngikutin pasaran [harga dawet] ya,” terang Ari.
Baca Juga: Isu Perubahan Iklim Itu Bukan Cuma Mengganti Sedotan Plastik Dan Tas Belanja
“Jadi menyiasatinya tuh kalau yang pakai es tetap harga normal, tapi kalau tanpa es nanti diekstra (naik),” jelas Ari.
Ia memahami betul siapa pembelinya. Orang-orang yang datang ke lapangan itu bukan hanya mencari minuman, tetapi juga mencari harga yang masih masuk akal. Kenaikan sedikit saja bisa membuat mereka berpikir dua kali. Cara itu tidak sepenuhnya menutup selisih, tetapi setidaknya memberi ruang kecil untuk bernapas.
Meski begitu, dampaknya tetap terasa. Sebelum harga-harga naik, ia bisa membawa pulang omzet kotor sekitar Rp 500 ribu per hari. Kini, angka itu turun menjadi sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu. Dengan modal harian yang mencapai Rp 150 ribu, keuntungan yang tersisa menjadi jauh lebih tipis.
“Omzetnya kemungkinan, dari hari-hari sebelum harga naik, keuntungannya jadi turun. Modalnya naik, jadi keuntungannya juga ikut turun. Kalau mau, seandainya diganti pakai plastik lain pun, harganya sama-sama naik. Jadi bingung. Kalau untuk makanan, seperti nasi, sarapan, atau lainnya, masih bisa diakali pakai kertas. Tapi kalau minuman masih bingung, belum ada solusinya. Jadi ya, harus tetap pakai itu. Belum bisa mengganti pakai yang lain,” katanya lagi.
Baca Juga: Ke Jakarta Aku Kan Kembali: Cerita Para Perempuan Desa Merantau ke Kota
Ia pernah mendengar tentang upaya pengurangan plastik, tentang ajakan membawa wadah sendiri, tentang larangan penggunaan kantong plastik di toko-toko besar. Namun, di lapangan tempat ia berjualan, kenyataannya berbeda.
Pembeli datang dengan berbagai kebutuhan. Ada yang membeli satu gelas untuk diminum di tempat, ada juga yang membeli beberapa gelas sekaligus untuk dibawa pulang. Tidak semua datang dengan persiapan untuk membawa wadah.
“Kalau beli dua saja, nggak ada plastik, bingung bawanya,” katanya.
Sore semakin turun. Langit perlahan berubah warna, dari oranye ke keunguan. Lampu-lampu mulai menyala satu per satu. Beberapa pembeli datang, memesan dawet, lalu pergi lagi dengan kantong plastik di tangan.
Saat malam hari sudah tiba, saya kembali menjelajahi tempat di mana banyak orang berjualan. Kali ini, di sebuah jalan di sekitar stadion sepak bola yang dipenuhi pedagang kaki lima. Lampu-lampu jalan memantul di aspal, suara kendaraan sesekali melintas, bercampur dengan aroma gorengan yang hangat.
Di antara deretan itu, saya menjumpai seorang pedagang risol. Seorang perempuan berdiri di balik meja jualannya, tangannya sibuk menata risol di dalam wadah mika, sesekali membalik gorengan yang masih panas. Namanya Widya, 50 tahun. Ia sudah lima tahun berjualan, sejak masa pandemi Covid-19.
Sebelum menjual risol, Widya sempat mencoba peruntungan dengan berjualan masker medis. Namun, usaha itu tidak bertahan lama. Setelah permintaan masker menurun, ia beralih ke risol, dan bertahan hingga sekarang.
“Dulu setahun jual masker, setelah itu sudah enggak jalan, baru jual risol,” ujar Widya kepada Konde.co pada Senin (13/04).
Di meja kecilnya, risol dijual dengan harga Rp 12 ribu. Terlihat sederhana, tetapi di balik itu ada perhitungan yang tidak mudah. Sama seperti Ari, Widya juga bergantung pada plastik sebagai bagian dari usahanya. Mika untuk wadah, kantong kresek untuk pembungkus, semuanya menjadi kebutuhan sehari-hari.
Namun, beberapa waktu terakhir, ia mulai merasakan perubahan. “Harganya kan naik,” katanya singkat.
Baca Juga: Lebaran Ideal Lansia yang Bekerja, Mbah Sri dan Mbah Kartini Menanti Anak-Cucu Lewat Semangkuk Soto
Kenaikan itu terasa hampir di semua jenis kemasan. Mika yang biasa ia beli naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 30 ribu. Kantong kresek dari Rp 7 ribu menjadi Rp 11 ribu. Dalam sekali belanja, selisih itu menjadi cukup besar. Sama seperti Ari, ia juga merasa bahwa harganya bukan lagi naik, tapi berubah harga.
“Iya, karena kan dari sisi plastiknya iya, mika-nya iya, terus lainnya juga iya. Jadi ada beberapa yang mau dikurangin nggak bisa, kan. Mau dinaikin harga [risol] juga nggak enak. Kalau yang naiknya itu, dari Rp 23 ribu jadi Rp 30 ribu untuk yang plastik mika. Kalau yang kresek, yang biasanya Rp 7 ribu jadi Rp 11 ribu. Jauh banget,” ujarnya.
Berbeda dengan bahan baku yang masih bisa disesuaikan dalam jumlah tertentu, kemasan menjadi sesuatu yang sulit dikurangi. Risol yang dijualnya tetap membutuhkan wadah. Mengurangi porsi bukan pilihan, menaikkan harga juga bukan keputusan yang mudah.
Situasi ini membuatnya berada di posisi serba tanggung. Ia tahu biaya produksi naik, tetapi juga memahami bahwa pembeli memiliki batas. Di tengah kondisi itu, ia memilih menahan harga sambil mencoba mencari kemungkinan lain. Salah satunya, dengan mempertimbangkan penggantian kemasan.
Widya berencana mencoba menggunakan kardus sebagai alternatif, sekaligus mengurangi penggunaan kantong plastik. Ia bahkan berencana mulai mencobanya dalam waktu dekat.
“Pengennya juga tanpa kresek, bawa tas sendiri. Cuma tetap harus menyediakan juga,” katanya.
Baca Juga: Sampah Bukber Ramadan: Seringkali Diabaikan, Padahal Dampaknya Gak Sepele
Namun, ia juga menyadari bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sepihak. Kebiasaan pembeli masih sangat bergantung pada plastik. Tidak semua datang dengan tas atau wadah sendiri.
“Pasti banyak yang komplain, karena mereka kadang nggak bawa tas,” ujarnya.
Dalam kesehariannya, Widya juga merasakan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada plastik. Minyak goreng, sebagai salah satu bahan utama, juga ikut naik. Hal ini semakin menambah beban biaya produksi. “Iya, minyak naik. Ngaruh,” katanya.
Jika ditambah dengan faktor lain seperti cuaca, kondisi usaha menjadi semakin tidak menentu. Saat hujan turun, jumlah pembeli berkurang, sementara biaya tetap berjalan. “Apalagi kalau hujan, makin terasa,” ujarnya.
Sebelum harga-harga naik dan berubah, omzet hariannya bisa mencapai Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu jika dagangan habis. Kini, ia belum menghitung secara pasti berapa penurunannya, tetapi ia merasakannya secara langsung. “Belum dihitung sih, cuma berasa saja,” katanya.
Baca Juga: ‘Kalau Sering Hujan, Panen Kopi Berkurang’, Perempuan Petani Kopi Beradaptasi Hadapi Krisis Iklim
Di tengah situasi yang terus berubah, Widya memilih untuk melihatnya sebagai proses. Ia tidak menutup kemungkinan untuk beradaptasi, tetapi juga tidak ingin terburu-buru. “Dilihat dulu sampai sebulan ini,” ujarnya.
Di bawah lampu yang mulai terang, ia kembali melayani pembeli. Satu per satu risol dimasukkan ke dalam wadah, dibungkus, lalu diserahkan. Di tangannya, plastik masih menjadi bagian yang tak terpisahkan, setidaknya untuk sekarang.
Keesokan harinya pada Selasa (14/4), saya berjalan di sekitar tempat saya tinggal di kawasan Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah, untuk mencari sarapan.
Saat mencari sarapan, saya bertemu dengan suatu warung mi ayam dan bakso yang saat itu dijaga oleh seorang perempuan paruh baya. Namanya Omon Ngatiem, 62 tahun.
Ia sudah berjualan mi ayam dan bakso selama kurang lebih 40 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Dari percakapannya, terlihat bahwa usaha ini bukan sekadar mata pencaharian, tetapi bagian dari hidup yang telah ia jalani puluhan tahun.
“Dari dulu mi ayam sama bakso,” ujar Omon kepada Konde.co, 14 April 2026.
Sesekali, terutama saat Lebaran, ia sempat mengganti dagangannya. Namun, pada akhirnya, mi ayam dan bakso tetap menjadi yang utama. Dalam kesehariannya, plastik tetap menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan. Seperti pedagang lain, ia membeli plastik dalam jumlah tertentu, meski tidak terlalu banyak. Biasanya sekitar 1 pack.
Baca Juga: Lebih dari Soal Privilese, Saatnya Melawan Patriarki dalam Standar Kecantikan
Ia mulai merasakan kenaikan harga plastik sejak bulan puasa. Saat itu, ia menyadari ada perubahan ketika membeli persediaan untuk berjualan.
“Pas puasa itu, kok rasanya naik,” ujarnya.
Jika sebelumnya harga plastik berada di kisaran Rp 5 ribu, kini bisa mencapai Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu, tergantung tempat membeli. Harga plastik tahan panas untuk bungkus bakso dan mi ayam ini, bahkan ada yang mencapai harga belasan ribu rupiah. Naik dua sampai tiga kali lipat.
Bagi Omon, naik-turunnya harga bahan bukan hal baru. Dalam perjalanannya selama puluhan tahun berjualan, ia sudah terbiasa menghadapi perubahan harga bahan pokok, seperti ayam dan cabai.
“Ayam kemarin naik, sekarang turun. Cabe juga sempat naik, sekarang turun lagi,” katanya.
Namun, di balik itu, ia mengakui bahwa kondisi berjualan saat ini terasa lebih sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan semata-mata karena harga plastik atau bahan baku, tetapi karena faktor lain yang lebih kompleks.
“Sekarang jualan agak susah,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Darurat Sampah: Ironi Perempuan dalam Sengatan Bau Sampah
Ia tidak bisa memastikan satu penyebab utama. Namun, ia menyebut bahwa kebutuhan hidup yang semakin banyak—termasuk biaya sekolah—membuat daya beli masyarakat ikut berubah. “Ya, karena kebutuhan juga. Sekolah, apa-apa, jadi orang lebih hemat,” katanya.
Ketika ditanya soal kemungkinan kebijakan pengurangan plastik, Omon terlihat ragu. Ia tidak menolak ide tersebut, tetapi juga mempertanyakan kesiapan di lapangan. Sebab selama ini, dirinya melihat setengah hati pemerintah dalam menyiapkan solusi pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan, namun harganya terjangkau bagi pedagang kecil sepertinya.
“Kalau nggak pakai plastik, terus pakai apa?” ujarnya.
Menurutnya, alternatif seperti membawa wadah sendiri memang memungkinkan, tetapi belum tentu bisa diterapkan oleh semua pembeli. “Ya nggak apa-apa kalau bawa wadah sendiri, tapi ya nggak semua orang bawa,” katanya.
Baca Juga: Indonesia Darurat Sampah: Pemulung Terkubur Gunungan Sampah di Bantar Gebang
Ia sempat menyebut kemungkinan penggunaan kardus atau bahan lain, tetapi belum yakin apakah itu bisa menjadi solusi yang benar-benar praktis. Meski begitu, selama ini ia tidak pernah secara khusus melarang penggunaan plastik, dan belum pernah menerima komplain terkait hal tersebut.
Bagi Omon, plastik masih menjadi bagian dari keseharian berjualan. Bukan karena tidak ingin berubah, tetapi karena belum ada alternatif yang benar-benar mudah dan terjangkau.
Di tengah kebingungan menghadapi harga yang terus naik, Ari, Widya, dan Omon hanya bisa menebak-nebak penyebabnya. Informasi yang mereka dapat pun sebagian besar berasal dari kabar yang beredar, bukan sesuatu yang benar-benar pasti.
Ari, misalnya, mengaku sempat mendengar bahwa kenaikan harga plastik berkaitan dengan sulitnya bahan baku. Namun, ia sendiri tidak sepenuhnya yakin.
“Kalau denger-denger dari berita sih karena bahan bakunya tertahan, jadi susah. Katanya karena perang, ada jalur yang ditahan, jadi nggak bisa buat lalu lintas,” ujarnya.
Ia menambahkan, informasi itu ia dapat dari video yang beredar, meski ia mengakui belum mengetahui kepastiannya.
Hal serupa juga disampaikan Widya. Ia hanya menangkap sekilas bahwa kenaikan harga ini berkaitan dengan situasi global. “Katanya efek perang. Ibu nggak nyimak juga sih,” katanya singkat.
Baca Juga: Hari Gizi Nasional, Tapi MBG Balita Justru Bermasalah: Dari Keracunan Sampai Kualitas Gizi Rendah
Di tengah ketidakpastian itu, harapan mereka justru terdengar sederhana: harga tidak naik secara bersamaan. Ari berharap, jika memang ada kenaikan, tidak semua kebutuhan ikut terdampak sekaligus. Menurutnya, kenaikan yang terjadi secara bersamaan justru memberatkan pelaku usaha kecil seperti dirinya.
“Kalau emang bahan baku naik, jangan naik semua. Salah satu saja. Kalau bahan pokok yang naik ya sudah bahan pokok saja. Plastik, sedotan nggak usah ikut naik. Atau kalau plastik yang naik, ya tepung, gula, gas jangan ikut naik juga,” ujarnya.
“Soalnya dampaknya ke UMKM jadi drastis banget.”
Widya pun merasakan hal yang sama. Baginya, yang memberatkan bukan hanya kenaikan itu sendiri, tetapi lonjakannya yang cukup jauh dalam waktu singkat. “Ya sebisa mungkin jangan naiknya banyak banget. Dari Rp 23 ribu ke Rp 30 ribu kan jauh banget. Belum yang lain, kayak minyak juga naik,” katanya.
Ketiga perempuan pedagang itu tersimpan kegelisahan yang sama: ketika satu harga naik, yang lain ikut menyusul. Dan bagi mereka yang menggantungkan hidup dari jualan harian, perubahan kecil sekalipun bisa terasa besar.
Perempuan Kalangan Marjinal Jadi Yang Paling Terdampak
Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz memicu kenaikan harga plastik mencapai 50% di Indonesia akhir-akhir ini. Penyebabnya tak bisa dilepaskan akibat terganggunya pasokan nafta dan minyak mentah. Keduanya merupakan bahan baku utama plastik. Konflik ini menyebabkan kenaikan harga bahan dasar, lonjakan biaya pengiriman (freight), dan terhambatnya rantai pasok global.
Indonesia yang selama ini bergantung pada plastik sekali pakai ini, utamanya di kalangan UMKM, nyata terdampak. Mereka yang mayoritasnya perempuan mesti berada dalam situasi terhimpit akibat semakin menipisnya pendapatan yang dihasilkan. Terlebih, kenaikan harga bukan hanya ada di plastik, tetapi juga di Indonesia.
Inisiator Gerakan Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira, berpendapat kenaikan harga plastik saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada plastik sekali pakai, yang dianggap sebagai barang yang murah dan praktis, ternyata berdampak memberi tekanan kepada para pedagang kecil.
Perempuan, khususnya dari kelompok berpenghasilan rendah, sering berada di posisi paling rentan. Ini karena banyak yang bekerja di sektor informal atau UMKM kecil dan juga berperan sebagai pengelola konsumsi rumah tangga. Menurut data tahun ke tahun sampai sekarang, jumlah pekerja di sektor UMKM mayoritasnya adalah perempuan.
“Kenaikan harga plastik bisa berarti biaya usaha meningkat atau margin keuntungan menurun bagi pedagang kecil, yang banyak di antaranya adalah perempuan,” ungkap Tiza ketika dihubungi Konde.co, Sabtu, 18 April 2026.
Baca Juga: Menstruasi Perempuan Bukan Hal Tabu: Sebut Saja Pembalut, Bukan “Roti Jepang”
Di sisi lain, mereka juga menghadapi keterbatasan akses terhadap alternatif, sehingga pilihan yang tersedia tetap plastik sekali pakai. Ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan, justru bisa memperlebar ketimpangan.
“Sebenarnya dari dulu plastik itu tidak gratis, harganya dimasukkan ke barang yang kita beli. Namun, karena dulu tidak terlalu dianggap sebagai operational cost para pedagang, dengan plastik yang menjadi mahal dan langka saat ini baru terasa beratnya bagi para pedagang,” katanya.
Di satu sisi, kenaikan harga plastik ini memang bisa jadi momentum untuk mengurangi konsumsi plastik. Ini bisa dilihat dari situasi pedagang yang mulai berpikir untuk menyediakan plastik secara cuma-cuma, dan ini membuka ruang perubahan sistem transaksi jual beli serta perubahan perilaku dalam berbelanja.
Namun, sayangnya, Tiza menilai pemerintah justru masih berfokus pada bagaimana mencari sumber minyak yang baru agar proses produksi dan konsumsi yang membutuhkan minyak dapat teratasi. “Belum spesifik memberikan kebijakan untuk membantu pedagang atau UMKM ketika harga plastik naik,” tegas dia.
Tiza menerangkan bahwa sudah ada lebih dari 300 kota dan kabupaten di Indonesia yang melarang kresek sejak tahun 2016. Namun, ketidakseriusan pemerintah dan pengusaha untuk mengimplementasikan ini, menjadikan kebijakan ini tak efektif dari tahun ke tahun.
“Jika saja pemerintah daerah serius menjalankan peraturan ini, harusnya sekarang masyarakat Indonesia sudah terbiasa tidak menggunakan kresek,” katanya.
Dia menekankan, pengganti plastik sekali pakai juga tidak bisa hanya memikirkan alternatif bahannya saja. Melainkan harus dipastikan penggantinya juga bukan sekali pakai. Harus ada sistem yang tidak bergantung pada kemasan sekali pakai sejak awal, seperti sistem guna ulang.
Seperti kalau kita membeli air minum dalam galon atau membeli gas untuk memasak, kita dapat mengembalikan kemasannya dan membeli hanya isi produknya.
Baca Juga: Tani Alit, Inisiasi Perempuan di Ibu Kota Atasi Krisis Iklim
“Sebenarnya semua barang kebutuhan kita dapat menerapkan sistem guna ulang, namun saat ini ketersediaan sistem tersebut masih terbatas,” tegasnya.
Tiza juga mengkritisi penundaan cukai plastik yang membuat Indonesia kehilangan momentum untuk mengendalikan konsumsi plastik dari sisi ekonomi. Dietplastik Indonesia sudah sejak tahun 2018 mendorong adanya penerapan cukai plastik.
Mereka mendorong agar cukai ini ditujukan pada bahan baku plastik virgin, bukan sekadar produk atau kemasan plastik. Dengan demikian, beban tidak diberikan sepenuhnya kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang, tetapi ditanggung oleh industri hulu yang selama ini meraup keuntungan besar dari produksi plastik mentah dan juga menghasilkan produk plastik berkualitas rendah.
“Selain itu, penerapan cukai juga bisa mendorong industri daur ulang untuk menghasilkan bahan baku plastik berkualitas untuk dipakai di dalam negeri, sehingga kita tidak perlu lagi bergantung pada impor bahan baku,” lanjutnya.
Indonesia perlu tegas mewajibkan produsen menerapkan ekonomi sirkuler yang nyata, dimulai dari memastikan produk dan kemasan dapat digunakan berulang kali (reuse), membangun sistem distribusi curah dan isi ulang yang aman, sampai dengan mengembangkan sistem logistik kemasan guna ulang yang memadai.
“Pemerintah juga perlu menetapkan target wajib sistem guna ulang bagi produsen agar transformasi ini berjalan secara sistemik, bukan sukarela. Selanjutnya, untuk kemasan guna ulang yang sudah tidak bisa digunakan kembali, harus dipastikan bahwa material tersebut didaur ulang di dalam negeri dan dibeli kembali oleh produsen sebagai bahan baku industri kemasan guna ulang,” katanya.
Rani Septyarini dari CELIOS menambahkan, secara aturan kita bisa belajar mencontoh Vietnam yang paling dekat. Mereka memasukkan pengurangan plastik sekali pakai, kewajiban mendaur ulang bagi produsen dan importir, penggunaan biodegradable hingga ke dalam national action plan.
Yang menarik juga, mereka mengakui bahwa pekerja sektor informal seperti pemungut sampah dan pengepul sampah itu punya peran penting dalam mengatasi masalah sampah.
Baca Juga: Novel ‘Kim Ji Yeong Lahir 1982’ dan Delapan ‘Dosa’ Perempuan yang Dibebankan Patriarki
Rani juga membeberkan bahwa Indonesia itu salah satu negara importir sampah plastik. Bahan baku plastik itu, selain nafta tadi, juga ada dari recycle plastik, dengan kualitas lebih rendah dan tentu saja harga lebih murah. Semoga ini hanya ketakutan aja ya, tapi yang mungkin bisa terjadi saat harga plastik berbasis minyak naik, industri mulai cari opsi lebih murah, yaitu recycled plastic. Permintaan terhadap sampah plastik meningkat.
Sampah yang tadinya dianggap limbah bisa berubah jadi komoditas. Namun masalahnya, sampah yang ada di Indonesia seringkali tidak terserap,
“Ini paradoks di dalam negeri. Sampah plastik domestik banyak, tapi tidak terserap secara optimal,” katanya. Karena masalah sistem: Pertama, pemilahan di rumah tangga rendah. Kedua, infrastruktur daur ulang terbatas dan ketiga dengan rantai pasok tidak efisien.
Implikasi ke UMKM dan masyarakat, harga kemasan tetap naik walaupun ada recycled plastic. Karena tidak semua bisa pakai dan kualitas beda, UMKM tetap terdampak.
“Akhirnya kita terjebak di tengah. Mau kurangi sampah plastik, tapi industri masih butuh plastik, bahkan impor sampah untuk produksi. Transisi ke ekonomi sirkular belum matang,” ujar dia.
Di momentum saat ini, Rani mendorong pemerintah untuk tak hanya memanfaatkan momentum saat ini sebagai upaya untuk mengubah kebiasaan di masyarakat atas penggunaan plastik sekali pakai. Melainkan, pemerintah juga harus serius menyiapkan infrastruktur pendukungnya termasuk alternatif pengganti plastik sekali pakai sampai dengan mekanisme daur ulang.
“Apa yang ditawarkan oleh pemerintah gitu, terus juga dari masyarakatnya diedukasi, edukasi lebih banyak gitu mengenai pemilahan sampah lah contohnya, nah ini yang paling gampang gitu, kemudian menyediakan infrastruktur mengenai bagaimana pemilahan sampah antara plastik dan non-plastik, yang terurai dan tidak terurai gitu,” pungkasnya.
Comments are closed.