● Energi geotermal yang stabil menjanjikan sebagai pembangkit baseload pengganti batu bara.
● Di lapangan, banyak proyek geotermal mendapat penolakan warga karena memicu konflik lahan hingga risiko pencemaran air.
Browse Posts● Kunci penerimaan adalah pengembangan yang adil, tata kelola yang baik, dan transparan.
Di berbagai forum energi, energi panas bumi sering dipromosikan sebagai bintang masa depan karena listriknya stabil, emisinya rendah, dan sumber dayanya berlimpah di dalam negeri. Di atas kertas, ini tampak seperti sebuah berkah.
Namun, cerita di lapangan tidak semanis itu. Proyek geotermal banyak dikeluhkan warga karena mencemari sumber air dan mengeluarkan gas beracun, hingga konflik lahan yang berkepanjangan dengan pemerintah dan perusahaan.
Banyak yang mengatakan proyek panas bumi lebih mirip komoditas “tambang baru berbalut narasi ramah lingkungan” daripada solusi masa depan. Namun di lain sisi, energi panas bumi yang stabil berpotensi besar menjadi pembangkit baseload pengganti PLTU batu bara.
Oleh karenanya, menurut kami, diskusi sesungguhnya bukan soal menolak atau menerima geotermal, tetapi bagaimana cara mengembangkan energi geotermal dengan tetap memperhatikan dampak lingkungannya dan tidak menimbulkan isu sosial.
Read more: Riset: Pensiun dini PLTU batubara justru berdampak positif bagi perekonomian nasional
Kelayakan geotermal
Dari sudut pandang kelistrikan, energi panas bumi punya nilai tambah yang unik, baik dari stabilitas, hitung-hitungan finansial, dan tentunya emisi karbon.
1. Stabilitas dan keandalan tinggi
Berbeda dengan tenaga surya dan angin yang tergantung pada cuaca, sumber energi panas bumi stabil dan dapat beroperasi hampir sepanjang waktu. Kemampuan tersebut membuatnya ideal untuk menggantikan peran PLTU batu bara yang selama ini masih menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional.
Kelebihan panas bumi terletak pada faktor kapasitasnya yang tinggi, yaitu di atas 75%. Artinya, dalam 24 jam sehari, pembangkit ini rata-rata bisa aktif lebih dari 18 jam.
Bandingkan dengan PLTS yang faktor kapasitasnya umumnya jauh lebih rendah yaitu antara 10 – 15% atau setara 2 – 4 jam penuh per hari.
Dengan kapasitas yang sama, satu megawatt pembangkit geotermal menghasilkan jauh lebih banyak energi per tahun dibanding PLTS karena pembangkit tersebut tidak menghasilkan listrik di malam hari, saat mendung, atau cuaca buruk.
2. Hemat ongkos produksi listrik
Dari segi finansial, aktivitas eksplorasi, pengeboran, pembangunan fasilitas memang mahal di awal. Apalagi ketika proyek dipandang berisiko, bunga pinjaman akan naik dan biaya modal membengkak.
Namun dengan skema pendanaan yang lebih cerdas, seperti dana eksplorasi (pencarian cadangan) bersama atau penjaminan risiko, biaya listrik panas bumi sebenarnya bisa turun signifikan.
Perbandingan kelayakan ekonomi geotermal dan PLTU batu bara bisa dilihat melalui levelized cost of electricity (LCoE) yang menghitung biaya rata-rata produksi listrik dari suatu pembangkit listrik selama masa operasi.
Jika memakai hitungan ini, biaya produksi listrik geotermal berada di kisaran US$0,046 hingga per kilowatt jam/kWh (setara Rp768–Rp1.452 per kWh). Ini hampir sama dengan PLTU batu bara yang berada di antara US$0,05/kWh hingga US$0,084/kWh (kisaran Rp835-Rp1.402 per kWh).
Ongkos ini juga lebih rendah daripada PLTS berskala besar yang berada di kisaran US$0,058/kWh dan US$0,13/kWh (sekitar Rp968 – Rp2.170 per kWh).
3. Rendah emisi dan menghasilkan nilai ekonomi
Pembangkit panas bumi tidak hanya lebih rendah emisi dibandingkan PLTU batu bara, tapi juga bisa menghasilkan nilai ekonomi tambahan dari penghindaran emisi.
Panas bumi di Indonesia sudah lama masuk ke dalam mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) sebagai proyek energi terbarukan yang mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian bahan bakar fosil. Kredit dari CDM ini bisa dijual di pasar karbon, baik domestik maupun internasional.
Beberapa proyek panas bumi nasional yang sudah bersertifikat internasional CDM, di antaranya adalah PLTP Kamojang dan Patuha di Jawa Barat, Lahendong di Sulawesi Utara dan Ulubelu di Lampung.
Di samping itu, di beberapa wilayah, energi panas bumi juga menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Di PLTP Kamojang misalnya, petani bisa mengeringkan biji kopi selama 24 jam (biasanya 10 hari) dengan uap panas bumi. Efeknya, penjualan kopi dan omset mpetani pun meningkat.
Selain pengeringan kopi, uap panas bumi dari PLTP Kamojang juga dimanfaatkan untuk membantu peternak mengembangbiakkan ikan mas dan nila di daerah pegunungan yang bersuhu rendah. Para pembudi daya ikan pun bisa melipatgandakan hasil panen ikan mas dan nila usai memanfaatkan uap panas bumi sejak 2024 lalu.
Bagaimana agar geotermal diterima?
Geotermal sejatinya memberikan manfaat lebih secara teknis dan iklim karena stabil, beremisi rendah, berkapasitas tinggi, dan harga yang sebanding dengan PLTU, serta kompetitif untuk peran baseload pengganti batu bara.
Namun, masalah utama ada pada dampak sosial–lingkungan dan tata kelola.
Oleh karenanya, perlindungan lingkungan harus menjadi panduan di setiap tahap untuk memastikan proyek panas bumi aman bagi masyarakat sekitar. Mulai dari pengendalian emisi, perlindungan air tanah, dan mencegah kerusakan lahan.
Hal tersebut bisa dilakukan di antaranya dengan teknologi closed-loop untuk menjaga cairan panas tetap di dalam sumur, sehingga risiko kebocoran atau pencemaran lebih kecil.
Kemudian reinjeksi fluida atau proses memasukkan kembali fluida geotermal yang sudah digunakan ke lapisan Bumi asal agar tanah tidak amblas dan sumber air tetap stabil.
Sementara itu, pemantauan seismik juga sangat penting untuk mendeteksi gempa mikro yang dipicu injeksi fluida.
Dan meski didukung teknologi canggih dan terbaru, pemilihan lokasi proyek harus dilakukan dengan hati-hati dan melewati kajian lingkungan yang transparan dan tidak bisa ditawar.
Eksplorasi harus difokuskan pada titik-titik spesifik menggunakan data geofisika untuk menghindari pembukaan lahan luas seperti pertambangan konvensional dan tentu saja tidak boleh mengganggu zona inti kawasan hutan.
Agar geotermal bisa diterima secara luas, masyarakat harus ditempatkan di pusat setiap proyek melalui mekanisme Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau FPIC). Pengembangan seharusnya dimulai dengan dialog terbuka dan transparan, persetujuan secara sukarela, serta pelibatan warga sebagai mitra, bukan sekadar peserta sosialisasi.
Proyek ini juga mesti membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, seperti peluang kerja bagi warga lokal, kompensasi yang wajar, dan akses listrik yang ramah kantong dan bisa diandalkan.
Jadi, tantangan geotermal di Indonesia bukan sekadar membuktikan bahwa emisinya lebih rendah dibanding batu bara, melainkan apakah geotermal bisa dikembangkan dengan cara yang adil, transparan, dan bisa dipercaya.
Dalam hal ini, tata kelola yang kuat dan transparan adalah kunci. Pengembang dan investor pun harus siap dimintai pertanggungjawaban atas kinerja sosial dan lingkungan mereka.
Comments are closed.