Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar Workshop Penyusunan Modul Training of Trainers (TOT) Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Kespro) bagi Fasilitator Pesantren di Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
Workshop ini bertujuan menghasilkan draf modul TOT yang komprehensif dan kontekstual sebagai pedoman pendidikan kesehatan reproduksi santri di pesantren.
Penanggung Jawab Program Kespro Fahmy Akbar Idries menegaskan program ini berjalan meski PBNU baru menuntaskan suksesi kepemimpinan usai Muktamar Ke-35 NU.
Ia menyebut telah berkonsultasi dengan Konsultan Program Kespro Alissa Wahid dan melaporkan kelanjutan program kepada mandataris organisasi.
Fahmy juga berpesan agar para fasilitator tidak hanya menularkan materi ke pesantren masing-masing, melainkan juga tata kelola pengelolaannya. “Bukan sekadar materinya tapi tata kelola itu secara bertahap. Kalau programnya sama, tapi tata kelola bagaimana membangun sistem itu yang penting,” ujarnya.
Ia turut mendorong keterbukaan dalam menyampaikan persoalan riil di lapangan. “Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan kita untuk menyampaikan apa yang terjadi di pesantren. Kalau kita tidak mengetahui secara basis problemnya, maka solusinya kita juga tidak bisa memberikan yang tepat,” katanya.
Perwakilan UNFPA Indonesia, Risya Ariyani Kori, menyampaikan bahwa kesehatan reproduksi remaja merupakan program unggulan (flagship) lembaganya sejalan dengan mandat global UNFPA agar setiap kehamilan direncanakan dengan baik dan potensi generasi muda dapat terpenuhi.
Ia menegaskan NU sebagai mitra strategis mengingat basis komunitasnya yang luas hingga ke tingkat pesantren dengan kerja sama UNFPA-PBNU yang akan berlangsung selama lima tahun.
National Programme Analyst untuk Pemuda dan ASRH UNFPA Indonesia, Margareta Sitanggang memaparkan substansi program secara lebih rinci. Ia menegaskan pendidikan kesehatan reproduksi tidak berhenti pada transfer pengetahuan.
“Pendidikan kesehatan reproduksi ini tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi nantinya juga diharapkan menanamkan nilai dan melatih keterampilan di mana seorang santri bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang benar untuk melindungi dirinya sendiri dan sesamanya,” ujarnya.
Margareta menekankan materi harus berbasis fakta ilmiah dan diberikan bertahap sesuai usia serta konteks pesantren bukan berdasarkan kehendak pengajar semata. Ia juga memaparkan hasil pemetaan kurikulum nasional yang memperlihatkan materi kesehatan reproduksi menumpuk di kelas awal sekolah dasar lalu menghilang di jenjang lebih tinggi.
“Padahal pubertas banyak terjadi mulai kelas 5 dan kelas 6. Di usia inilah sebenarnya mereka membutuhkan lebih banyak informasi pendidikan kesehatan reproduksi yang sayangnya justru makin berkurang,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengasuh Pesantren Bahrul Ulum Jember Hodri Ariev mengungkapkan landasan masuknya isu kesehatan reproduksi ke pesantren melalui pendekatan Maqasid asy-Syariah, khususnya hifdz an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifdz an-nasl (perlindungan keturunan).
“Kita sering kali masih tertahan pada pemaknaan minimalis terhadap Al-Dharuriyat Al-Khams,” ujarnya.
Ia mencontohkan hifdz an-nasl yang selama ini hanya dipahami sebatas pencegahan perzinaan.
Hodri mengingatkan agar kesehatan reproduksi tidak diperkenalkan sebagai konsep asing di pesantren. “Jangan diperkenalkan sebagai sesuatu yang asing ketika pertama kita masuk,” katanya.
Ia menyarankan penggunaan istilah yang sudah populer di kalangan pesantren seraya menegaskan tujuan akhir pendidikan pesantren adalah melahirkan pribadi yang kuat secara jasmaniah, nafsaniah, dan rohaniah.
“Insyaallah dengan cara seperti itu kita bisa masuk ke dalam kurikulum pesantren,” pungkasnya.
Comments are closed.