Jakarta, NU Online
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Priyatno menyampaikan bahwa politik transaksional menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) perlu dihindari karena dapat memengaruhi marwah NU sebagai organisasi sosial keagamaan.
“NU itu milik kita bersama harus dihindarkan dengan urusan politik transaksional. Ini sangat berpotensi kepada siapapun untuk menjadi orang-orang penting di struktur NU,” kata Adi dalam diskusi Menyoal Politik Transaksional di Muktamar NU di kanal YouTube Padasuka TV, dilihat Selasa (18/8/2026).
Adi mengatakan NU merupakan organisasi Islam yang selama ini dihormati karena moralitas dan kealiman para kiai. Karena itu, menurutnya, praktik yang berkaitan dengan kepentingan duniawi tidak seharusnya mendominasi dinamika organisasi.
“Kalau isu money politics atau transaksi terjadi di partai politik, publik menganggap itu hal biasa. Tapi kalau terjadi di organisasi sosial keagamaan terbesar, ini tentu sangat ironis. Ini bicara soal aurat NU secara prinsip,” tegas Adi.
Adi mencontohkan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa politik uang masuk dalam 11 larangan dalam kampanye. Dilarang memberikan uang dan barang untuk memengaruhi pemilih. “Saya kira di NU belum ada,” kata Adi.
Menurut Adi, jika NU terus terseret ke dalam politik praktis dan transaksi kekuasaan, organisasi keagamaan tersebut lebih baik menjadi partai politik agar orientasi kekuasaannya lebih jelas.
Ia mencontohkan Rais Syuriyah PBNU Prof KH Abdul A’la. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya 2012-2018 itu sebelumnya mengunggah ajakan agar Nahdliyin melakukan shalat istikharah demi menyelamatkan organisasi dari cengkeraman politik transaksional.
Menurut Adi, keberanian KH Abdul A’la menyampaikan persoalan tersebut secara terbuka kepada publik menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian di internal organisasi.
“Kalau kiai sekelas Prof Abdul A’la yang alim dan punya integritas sampai speak up secara terbuka mengajak shalat malam, pasti ada sesuatu terkait fenomena transaksi politik uang menjelang muktamar ini,” paparnya.
Adi mendorong NU konsisten menjaga khittah perjuangan sebagai organisasi keumatan dan pendamping kaum mustad’afin atau masyarakat lemah.
Ia mengingatkan, praktik politik uang dan pembagian fasilitas yang dibiarkan berkembang di internal organisasi tanpa aturan tegas berpotensi memengaruhi marwah NU.
“Kalau NU memang suka cawa-cawa politik dan urusan duniawi, ya sudah NU cocok jadi partai politik saja. Orientasinya jelas pada kekuasaan, bisa usung presiden, gubernur, hingga anggota dewan. Itu malah lebih terbuka dan tak ada persoalan jika ada hal transaksional,” cetus Adi.
Ia berharap isu politik uang yang berembus menjelang Muktamar ke-35 NU hanya sebatas kabar yang tidak terbukti. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga marwah NU dan nilai-nilai yang diwariskan para pendirinya.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai warga NU sejak dalam kandungan, saya tentu tidak ingin dugaan politik transaksional ini betul-betul terjadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif mengatakan, dinamika pemilihan di tubuh NU sudah ada sejak era reformasi ketika para kader NU mulai masuk ke partai politik, birokrasi, dan dunia usaha.
Menurutnya, ketika banyak anak muda NU masuk ke kancah politik, terutama melalui PKB, kondisi tersebut turut memengaruhi perjalanan NU. Pengaruh itu tidak hanya terjadi di tingkat PBNU, tetapi juga PWNU, PCNU, bahkan MWCNU di daerah tertentu.
“Kepentingannya jelas elektoral untuk penguatan partai, bisa jadi untuk mendulang suara. Jadi mendekati betul NU. Apalagi partai PKB yang merasa lahir dari rahim NU,” katanya.
“Ini sedikit banyak memengaruhi dinamika ketika terjadi pemilihan di tubuh NU,” lanjut Samsul.
Selain politisi, Samsul menyebut birokrat juga turut memengaruhi dinamika pemilihan di tubuh NU. Menurutnya, ada birokrat yang awalnya tidak begitu tertarik kemudian diajak oleh pengurus NU, salah satunya agar memiliki akses terhadap hibah dan kepentingan lainnya.
“Jadi, tidak sedikit para birokrat ramai menjadi ketua NU, padahal tidak punya rekam jejak di NU tetapi tiba-tiba jadi ketua NU,” ujarnya.
Faktor ketiga, lanjut Samsul, adalah pengusaha. Pengusaha kerap dianggap sebagai ‘sahibul barokah wal karomah’ sehingga keberadaannya dinilai dapat membuat perjalanan organisasi menjadi lancar. “Itu sedikit banyak memengaruhi apa yang disebut politik transaksional,” katanya.
Comments are closed.