Indonesia terus memetakan potensi karbon biru yang menyebar di berbagai perairan nasional melalui ekosistem mangrove dan lamun. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun tengah meingintegrasikan peta karbon biru ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Upaya pemetaan karbon biru itu selaras dengan mitigasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menjadi komitmen Indonesia terhadap pengelolaan iklim. Melalui SNDC, Indonesia memasukkan karbon biru sebagai bagian dari sub sektor kelautan. Ekosistem karbon biru lebih unggul ketimbang ekosistem hutan di daratan yang umumnya menyimpan potensi cadangan karbon sekitar 200–500 Mg C/hektar. Untuk setiap hektar ekosistem mangrove, tersimpan potensi karbon biru 1.000 Mg C/hektar atau lebih. Melihat potensi itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menyusun Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) Cadangan Karbon Biru (CKB). Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP mengatakan, akan memasukkan peta karbon biru ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan melekat dalam RZKSNT. “Saat ini masih proses identifikasi kawasan mana saja yang bisa didorong untuk mengembangkan karbon biru,” katanya. Proses itu berjalan paralel dengan penyelesaian peta nasional terumbu karang dan padang lamun akhir 2025. Dia berharap, optimalisasi karbon biru ini bisa berkontribusi untuk perekonomian nasional. Kartika katakan, RZKSNT akan terintegrasi dengan kegiatan lain seperti pelayaran komersial. Dokumen ini tak hanya menyasar kawasan pesisir, tetap juga kawasan di lepas pantai. KSNT CKB ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim secara global, perlindungan ekosistem laut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dia menepis penyusunan RZKSNT sekadar instrumen teknokratis. Ia memang dirancang untuk memberi manfaat ekonomi, kepastian…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.