Preman di Sekitar Kekuasaan

Bambang Setiyawan, pedagang cermin di Pejompongan, meninggal setelah dikeroyok di tengah kericuhan seusai demonstrasi 27 Agustus. Pada malam yang sama, Hercules dan anggota GRIB Jaya juga berada di sekitar lokasi. GRIB membantah anggotanya terlibat dalam kematian Bambang, tetapi mengakui Hercules turun untuk membantu membubarkan massa yang dianggap merusuh. Polisi masih menyelidiki pelakunya. Fakta itu cukup untuk membuka pertanyaan yang lebih besar daripada perkara pidana.

Yang mengganggu bukan hanya kemungkinan adanya kekerasan, melainkan rasa berhak sebuah organisasi masyarakat untuk masuk ke ruang demonstrasi dan menjalankan fungsi pengamanan. Polisi memiliki mandat hukum, rantai komando, dan prosedur. Ormas tidak. Ketika kelompok non-negara merasa berwenang menentukan siapa yang tertib, siapa yang perusuh, dan siapa yang harus disingkirkan dari jalan, yang sedang dipersoalkan bukan sekadar ketertiban. Yang sedang dipersoalkan adalah sumber otoritas.

Browse Posts

Malaysia Sampai Bantu Menyemai Awan buat Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan

Telaah: Penemuan ‘Bunga Iblis’, Punya Tanduk dan Tumbuh di Bawah Tanah

Revisi UU LLAJ Didesak Harus Jamin Keselamatan Pengguna Jalan

Hercules juga bukan orang asing bagi pusat kekuasaan sekarang. Hubungannya dengan Prabowo Subianto telah berlangsung puluhan tahun. Hercules pernah mengatakan dirinya “berutang nyawa” kepada Prabowo, sementara GRIB secara terbuka mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Kedekatan itu tidak membuktikan adanya perintah Presiden pada 27 Agustus. Tetapi menganggap hubungan tersebut tidak relevan sama naifnya dengan mengira kekuasaan hanya bekerja melalui instruksi resmi.

Politik patronase justru sering bekerja tanpa perintah. Kedekatan melahirkan bahasa sendiri. Orang tahu siapa yang dianggap kawan, siapa yang punya akses, siapa yang mungkin dilindungi, dan tindakan seperti apa yang berpeluang ditoleransi. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan apakah Prabowo menyuruh Hercules turun. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang lama berada di sekitar Prabowo kini merasa memiliki ruang lebih besar karena patron lama mereka menjadi Presiden.

Kasus GRIB memperlihatkan problem yang lebih luas pada pemerintahan Prabowo. Selama puluhan tahun, kekuatan politik Prabowo dibangun melalui jaringan personal, loyalitas, organisasi pendukung, broker, dan figur yang mampu memobilisasi massa di luar institusi formal. Jaringan semacam itu tidak hilang ketika seorang kandidat masuk Istana. Kekuasaan justru menjadi lebih sulit dibaca ketika jaringan lama tetap hidup sementara pemilik jaringan kini menguasai negara.

Prabowo sering diasosiasikan dengan gagasan negara kuat. Tetapi negara kuat dan penguasa kuat adalah dua hal berbeda. Negara kuat bekerja melalui institusi yang tidak membutuhkan kedekatan pribadi agar keputusan berlaku. Penguasa kuat dengan institusi lemah justru bergantung pada akses, loyalitas, backing, dan orang-orang yang mampu mengerjakan sesuatu di luar prosedur resmi. Yang muncul kemudian bukan strong state, melainkan networked power.

Premanisme Indonesia sendiri tidak pernah benar-benar pergi setelah Reformasi. Ia beradaptasi. Preman bisa mengenakan seragam organisasi, memiliki kantor, membangun kegiatan sosial, masuk ke jaringan bisnis, berhubungan dengan partai, dan memperoleh legitimasi sebagai organisasi masyarakat. Fungsinya juga berubah tanpa benar-benar menghilang. Mobilisasi massa, kontrol wilayah, pengamanan kepentingan, tekanan terhadap lawan, dan jasa sebagai perantara tetap mempunyai nilai politik.

Karena itu, menyebut kasus GRIB sebagai “kembalinya preman” terasa kurang tepat. Preman tidak pernah sepenuhnya meninggalkan politik Indonesia. Pertanyaan yang lebih penting adalah kapan premanisme memperoleh keberanian politik dan dari mana keberanian itu datang. Dalam sistem yang memberi nilai tinggi pada kedekatan dan backing, keberanian seperti itu jarang tumbuh dari ruang hampa.

Pengalaman Pam Swakarsa tetap relevan, bukan karena 2026 sama dengan 1998. Yang berulang adalah logika politik ketika konflik vertikal antara warga dan negara dapat dialihkan menjadi benturan horizontal antarwarga. Negara tidak harus selalu memukul dengan tangannya sendiri. Kehadiran kelompok sipil tandingan sudah cukup untuk mengaburkan siapa melawan siapa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan siapa sebenarnya sedang diuntungkan.

Ambiguitas seperti itu justru berguna. Jika aparat bertindak represif, pemerintah harus menjelaskan dasar hukum dan rantai komandonya. Jika kelompok informal melakukan tekanan, semua pihak dapat mengambil jarak. Pemerintah bisa mengatakan tidak pernah memberi perintah, sementara kelompok tersebut dapat mengklaim bertindak atas inisiatif sendiri. Manfaat politiknya bisa tetap ada, tetapi pertanggungjawabannya menguap.

Bagi penguasa, konfigurasi seperti ini bahkan lebih nyaman daripada represi terbuka. Negara tetap mempertahankan wajah legalnya, sementara tekanan dapat berlangsung melalui aktor yang tidak terikat pada standar pertanggungjawaban yang sama. Tidak perlu ada konspirasi rapi agar pembagian kerja itu berfungsi. Cukup ada kesamaan kepentingan, kedekatan politik, dan keyakinan bahwa tindakan tertentu tidak akan membawa biaya serius. Justru karena hubungan itu informal, batas antara inisiatif pribadi dan kepentingan kekuasaan menjadi sulit dibuktikan sekaligus mudah dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Saya juga skeptis pada harapan bahwa polisi akan menjelaskan seluruh struktur hubungan ini. Polisi bisa mencari pelaku pengeroyokan Bambang, memeriksa rekaman, dan menetapkan tersangka. Tetapi polisi sendiri hidup di dalam struktur kekuasaan yang sedang dipersoalkan. Mengharapkan institusi yang berada dalam ekosistem yang sama untuk membongkar seluruh hubungan antara elite, loyalis, ormas, dan kekuasaan informal mungkin lebih dekat pada harapan moral daripada analisis politik.

Kematian Bambang memperlihatkan siapa yang menanggung harga dari kekaburan tersebut. Elite memperoleh jaringan, organisasi memperoleh akses, penguasa memperoleh jarak, sementara warga biasa menghadapi kekerasan yang sumber otoritasnya sulit dibaca. Hak demonstrasi tidak perlu dicabut untuk kehilangan makna. Cukup buat warga bertanya apakah di jalan mereka hanya akan berhadapan dengan polisi atau juga dengan orang-orang yang merasa punya hak karena punya backing.

Kasus Hercules akhirnya lebih besar daripada cerita tentang seorang mantan preman yang dekat dengan Presiden. Ia membuka kemungkinan yang jauh lebih mengganggu, bahwa aktor informal bukan berada di luar sistem, melainkan kompatibel dengan cara sistem bekerja. Masalah terbesar kita mungkin bukan negara gagal menyingkirkan premanisme. Masalahnya adalah kekuasaan berkali-kali menemukan kegunaan dari keberadaannya.

Selama akses lebih bernilai daripada aturan dan backing lebih menentukan daripada mandat, garis antara negara dan jaringan kekuasaan akan terus kabur. Pertanyaan paling penting bukan lagi siapa memerintahkan siapa, tetapi apakah kita masih bisa membedakan orang yang memiliki kewenangan karena hukum dari orang yang merasa berwenang karena dekat dengan kekuasaan.