Ekonomi kreatif Indonesia berkembang jauh lebih cepat dibanding satu dekade lalu. Kemunculan konten kreator, podcast, pengembang gim, kecerdasan buatan (AI), hingga model bisnis berbasis platform digital membuat lanskap usaha kreatif berubah secara signifikan. Perubahan inilah yang menjadi salah satu alasan Badan Pusat Statistik (BPS) memberi perhatian khusus terhadap sektor ekonomi kreatif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Dalam pemaparan di Jakarta, Senin (29/6/2026), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa statistik ekonomi kreatif merupakan fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pemerintah. “Statistik ekonomi kreatif ini mencerminkan dan bisa menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi kreatif Indonesia,” ujarnya.
SE2026 sendiri berlangsung hingga akhir Agustus 2026 melalui pendataan lapangan dari rumah ke rumah oleh sekitar 251 ribu petugas sensus. Pendataan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan pelaku ekonomi kreatif, dengan jaminan kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Statistik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. BPS menegaskan bahwa data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
Menyesuaikan Definisi Ekonomi Kreatif dengan Perkembangan Zaman
Salah satu tantangan terbesar dalam memotret ekonomi kreatif adalah perubahan jenis usaha yang sangat cepat. Selama ini BPS masih menggunakan acuan 16 subsektor ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018. Namun, klasifikasi tersebut kini sedang diperbarui seiring terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Amalia menjelaskan bahwa pembaruan KBLI memungkinkan berbagai profesi baru memiliki klasifikasi yang lebih jelas. Produksi animasi, podcast, hingga berbagai aktivitas kreatif digital kini memiliki kode usaha tersendiri sehingga lebih mudah dicatat dalam statistik nasional.
“Yang dulu sulit sekali definisi dan nomor kode KBLI untuk kegiatan ekonomi kreatif, sekarang punya tempatnya, punya rumahnya secara eksplisit,” kata Amalia.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah bahkan tengah menyiapkan perluasan cakupan subsektor menjadi 21 subsektor dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026–2045. Penambahan itu mencakup modifikasi otomotif, teknologi baru seperti AI, blockchain, Internet of Things (IoT), keamanan siber, konten digital, content creator, afiliator, live commerce, hingga voice over.
Menurutnya, perluasan definisi tersebut penting agar kebijakan pemerintah mampu mengikuti perkembangan industri kreatif yang terus berubah.
Nggak Cuma Menghitung Jumlah Usaha
Bagi pemerintah, hasil sensus bukan hanya menunjukkan berapa banyak pelaku usaha kreatif di Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar untuk mengetahui subsektor mana yang berkembang paling cepat, wilayah mana yang memiliki potensi terbesar, hingga sektor apa yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Amalia mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian nasional.
“Kalau kita punya medical record ekonomi yang bagus, maka resep kebijakannya juga akan tepat. Obat yang akan diberikan untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif semakin kencang larinya akan semakin tepat juga,” ujarnya.
Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merancang program pembiayaan, pelatihan, promosi, hingga pengembangan industri kreatif yang lebih tepat sasaran.
Peluang Lebih Besar bagi Pelaku Usaha Kreatif
BPS juga menekankan bahwa hasil sensus akan memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Ketika sebuah usaha tercatat secara resmi, potensi bisnisnya menjadi lebih mudah dipetakan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi usaha maupun kebijakan pemerintah.
“Ketika usaha Bapak Ibu tercatat, maka potensi usaha akan terlihat dan peluang akan meningkat,” kata Amalia.
Hal senada disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif. Ia menyebut data hasil sensus nantinya dapat digunakan bersama oleh kementerian, asosiasi, akademisi, hingga pelaku usaha untuk melihat subsektor mana yang sedang tumbuh, mana yang stagnan, dan mana yang memerlukan intervensi pemerintah.
“Harapannya data tentang ekonomi kreatif Indonesia semakin jelas sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha semakin kuat dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Teuku Riefky.
Dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin digital, SE2026 menjadi momentum penting untuk menghadirkan peta terbaru ekonomi kreatif Indonesia. Data yang lebih rinci diharapkan membuat kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi jutaan pelaku usaha kreatif di seluruh Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.