Arina.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan armada militer besar-besaran telah dikirim ke kawasan menuju Iran. Pengiriman pasukan tersebut sebagai peringatan bagi Teheran agar tidak membunuh demonstran dan mengulangi program nuklirnya.
Seorang pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kapal induk USS Abraham Lincoln dan beberapa perusak rudal akan tiba di Timur Tengah beberapa hari mendatang. Kemudian sistem pertahanan udara tambahan juga sedang disiagakan di Timur Tengah, sebagai antisipasi kalau ada serangan Iran terhadap pangkalan AS di daerah tersebut.
Kebijakan pengiriman armada militer ini merupakan bentuk memperluas opsi strategi dari Trump, tujuannya untuk memperkuat pasukan AS di seluruh wilayah tersebut ketika eskalasi ketegangan meninggi, ketika AS mengambil tindakan militer tambahan setelah menyerang lokasi nuklir Iran pada bulan Juni lalu ketika terjadi perang singkat antara Iran dan Israel.
“Banyak kapal yang menuju ke arah sana, untuk berjaga-jaga…Saya lebih suka tidak melihat sesuatu terjadi, tapi kami mengawasi mereka dengan erat,” kata Trump, seperti dilansir dari Reuters, Kamis 22 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada media di kapal Air Force One dalam perjalanan kembali ke Amerika Serikat setelah berbicara kepada para pemimpin dunia di Davos, Swiss. Di titik lain, Trump berkata: “Kami memiliki armada… menuju arah itu, dan mungkin kita tidak perlu menggunakannya.”
Sebelumnya, pekan lalu, kapal-kapal militer AS tersebut mulai berpindah-pindah dari Asia Pasifik saat ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat, terutama ketika demonstrasi besar-besaran pecah di Iran. Trump berkali-kali mengancam akan ikut melawan Iran atas pembunuhan demonstran yang baru-baru ini terjadi di sana.
Namun Trump mengendorkan retorikanya dan mengatakan Iran membatalkan hukuman menggantung hampir 840 demonstran. “Saya berkata: ‘Jika Anda menggantung orang-orang, anda akan dipukul lebih keras daripada yang pernah Anda lakukan. Ini akan membuat apa yang kami lakukan pada program nuklir Iran kalian seperti kacang-kacangan,” kata Trump.
“Beberapa jam sebelum hal mengerikan ini (eksekusi demonstran) terjadi, mereka (Iran) membatalkan itu,” katanya sambil menegaskan kalau hal tersebut “pertanda yang baik.”
Eropa menolak intervensi Amerika di Iran
Ancaman Amerika kepada Iran ditentang sejumlah negara Eropa. Pemerintah Spanyol menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan intervensi sepihak Amerika Serikat di Iran karena dinilai tidak akan membawa stabilitas.
Spanyol juga mengkritik intervensi Amerika di Venezuela dengan mengatakan kalau masa depan Venezuela tidak bisa ditentukan melalui tekanan dari luar negeri. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Kamis, 22 Januari 2026. Albares mengatakan, tindakan sepihak dari eksternal tidak akan menyelesaikan persoalan Iran yang kini membutuhkan stabilitas.
Pernyataan Albares tersebut disampaikan di hadapan sidang pleno Parlemen Spanyol. Dikutip dari Anadolu, ia menyebut prioritas utama saat ini adalah mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di Iran. Ia menyerukan agar otoritas Iran menghormati kebebasan berekspresi, hak untuk melakukan aksi protes damai, serta memulihkan komunikasi dengan dunia luar.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk menghindari situasi yang berujung pada kekacauan. Selain itu, Albares menolak penggunaan hukuman mati terhadap para demonstran dan mengatakan pemerintah Spanyol terus memantau perkembangan situasi di Iran yang ia gambarkan sebagai sangat kompleks.
Ia mengungkapkan bahwa Spanyol telah menyarankan warganya di Iran untuk meninggalkan negara tersebut selama jalur komersial masih tersedia. Bagi warga yang masih berada di sana, pemerintah meminta agar tetap menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Spanyol. Saat ini tercatat sekitar 140 warga negara Spanyol dan personel diplomatik berada di Iran, dan belum ada rencana evakuasi.
Terkait Venezuela, Albares menegaskan sikap Spanyol bahwa tidak ada solusi bagi negara tersebut yang bisa dipaksakan dari luar. Menurutnya, masa depan Venezuela harus ditentukan sendiri oleh rakyatnya melalui cara-cara damai. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons meningkatnya ketegangan menyusul sejumlah langkah terbaru Amerika Serikat terkait Venezuela.
Albares juga menyoroti kondisi global saat ini yang menurutnya menunjukkan aturan internasional tengah berada di bawah tekanan serius. Ia menyerukan penguatan kembali aliansi internasional untuk membela multilateralisme. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, Piagam PBB, dan kedaulatan negara, seraya menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas hanya dapat terwujud jika perselisihan diselesaikan secara damai.
“Venezuela, Gaza, Ukraina, Iran — semuanya saling terkait,” kata Albares, seraya memperingatkan bahwa pelanggaran hukum internasional pada akhirnya akan melemahkan demokrasi dan keamanan global.
Pemerintah Turki senada dengan Spanyol. Istanbul menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi militer terhadap Iran dan menyerukan agar Teheran menyelesaikan persoalan dalam negerinya melalui cara-cara damai dan diplomasi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan saat bertemu dengan para jurnalis di Istanbul pada Kamis, 15 Januari 2026.
Fidan mengatakan negaranya tidak mendukung “intervensi militer apa pun” terhadap Iran dan menilai masalah yang dihadapi negara tersebut seharusnya diselesaikan secara internal. Menurut Fidan, persoalan Iran memiliki dimensi hubungan internasional, terutama karena negara itu masih berada di bawah sanksi internasional akibat sejumlah kebijakan yang dijalankan.
Ia menyebut telah mendorong mitra-mitranya di Iran untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara kawasan. “Iran harus menyelesaikan persoalan nuklir globalnya melalui diplomasi tanpa menyia-nyiakan peluang apa pun, agar masalah struktural yang menyebabkan kesulitan ekonomi bisa diatasi,” ujar Fidan.
Ia menekankan bahwa isolasi internasional berdampak langsung pada keterbatasan layanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Iran memiliki populasi besar dengan masyarakat yang dinamis dan memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. “Ketika masyarakat seperti itu kehilangan berbagai kesempatan, maka masalah-masalah seperti ini muncul,” kata Fidan.
Ia juga menilai kerap terjadi kekeliruan dalam membaca situasi di Iran, di mana kesulitan ekonomi dan sosial dianggap sebagai pemberontakan ideologis terhadap rezim. “Yang sering disalahartikan adalah bahwa kesulitan akibat masalah ekonomi dan faktor lain terlihat seperti pemberontakan ideologis terhadap pemerintahan. Padahal, pada kenyataannya ini berada di wilayah abu-abu,” ujarnya.
Fidan menambahkan bahwa jika dicermati secara mendalam, tidak terdapat kondisi yang dapat dimanfaatkan negara-negara yang bersikap bermusuhan terhadap Iran untuk menggulingkan rezim. Namun, kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan yang ada dan ketidakmampuan mengatasinya justru memicu persoalan serius.
“Kami tidak ingin melihat adanya intervensi di sini. Sejauh yang kami amati dari kebijakan Presiden AS Donald Trump, sejauh ini belum terlihat preferensi kuat untuk penggunaan pasukan darat,” kata Fidan.
Comments are closed.