Belakangan ini saya melihat semakin banyak perempuan Papua menjadi wajah berbagai program negara. Perempuan adat. Aktivis. Influencer.
Mereka hadir dalam video, kampanye media sosial, dan berbagai ruang publik untuk menjelaskan bahwa negara hadir membawa kesejahteraan bagi perempuan Papua.
Namun, pada saat yang sama, wajah perempuan Papua juga hadir dalam berita yang lain. Ada wajah Perempuan yang sedang hamil, ditembak. Ada wajah perempuan Papua yang mengungsi bersama anak-anaknya. Wajah ibu yang kehilangan suami, anak, atau ruang hidupnya akibat konflik yang tak kunjung usai. Dua wajah ini hadir bersamaan di hadapan kita, tetapi hanya satu yang terus dipilih untuk dipertontonkan, viral, dan dibicarakan.
Bagi saya, di sinilah letak keanehannya. Mengapa negara seolah-olah begitu membutuhkan tubuh perempuan Papua? Mengapa tubuh yang sama dapat menjadi simbol pembangunan, tetapi juga menjadi tubuh yang paling rentan menanggung akibat dari kekerasan negara?
Saya menulis artikel ini sebagai ruang berargumen bahwa negara tidak hanya sedang mengatur tubuh perempuan, tetapi negara juga tengah mengapropriasi legitimasi yang melekat pada tubuh perempuan untuk memperkuat proyek politiknya. Dalam hal ini, tubuh perempuan Papua.
Michel Foucault, seorang filsuf asal Prancis, mengkritik pandangan lama bahwa kekuasaan hanya dimiliki negara dan dijalankan melalui tentara, polisi, atau hukuman. Menurutnya, kekuasaan modern justru lebih efektif ketika membentuk cara orang hidup. Ia menggambarkan pergeseran ini sebagai perubahan dari the right to take life menuju the power to make live and let die. Artinya, negara modern tidak hanya menunjukkan kuasanya melalui hukuman atau kekerasan, tetapi juga melalui pengaturan kehidupan warganya.
Negara mengelola berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, reproduksi, keluarga, pendidikan, seksualitas, produktivitas, hingga statistik kependudukan. Dengan demikian, tubuh manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas biologis, melainkan menjadi objek pemerintahan. Cara kerja kekuasaan semacam inilah yang kemudian dijelaskan Foucault melalui konsep biopolitik.
Baca juga: Melkiana Duwitau Hingga 28 Tahun Biak Berdarah, Stop Sudah Kekerasan terhadap Perempuan Papua
Bagi Foucault, biopolitik adalah cara negara mengelola kehidupan biologis penduduk. Jika pada masa monarki kekuasaan ditunjukkan melalui hak untuk menghukum atau mengambil nyawa, maka negara modern menunjukkan kuasanya dengan mengatur bagaimana rakyat hidup.
Pengelolaan itu tampak melalui berbagai program yang dianggap sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti kampanye keluarga, layanan kesehatan, pengendalian angka kelahiran, vaksinasi, pendidikan ibu, pemenuhan gizi, hingga pembangunan keluarga.
Foucault tidak mengatakan bahwa program-program tersebut buruk. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa melalui program-program itulah kekuasaan bekerja. Negara tidak hanya mengelola kehidupan, tetapi juga menentukan bentuk kehidupan yang dianggap ideal, sehat, produktif, dan layak dijalani.
Dalam perspektif biopolitik, tubuh merupakan ruang pertama tempat kekuasaan bekerja. Dalam bukunya Discipline and Punish, Foucault memperkenalkan konsep docile bodies, yaitu tubuh yang dibentuk agar patuh, disiplin, produktif, berguna, dan mudah diarahkan. Dengan demikian, negara tidak hanya membutuhkan warga negara, tetapi juga tubuh-tubuh yang dapat diatur dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek politik, ekonomi, maupun pembangunan.
Jika Foucault membuka perspektif bahwa tubuh merupakan ruang tempat kekuasaan bekerja, pertanyaan berikutnya adalah: tubuh siapa yang paling sering dijadikan alat untuk membangun legitimasi negara? Dalam banyak konteks politik, tubuh perempuan justru menjadi salah satu alat yang paling sering dimanfaatkan.
Untuk itulah, di kala Foucault berbicara tentang kekuasaan atas tubuh, adalah Judith Butler yang juga berbicara tentang makna yang dilekatkan pada tubuh.
Baca juga: Mengapa Mama Yasinta, Pejuang Perempuan Adat Papua yang ‘Dilumpuhkan’?
Butler, filsuf dan teoritikus gender asal Amerika Serikat, mengkritik anggapan bahwa gender adalah sesuatu yang alami. Menurutnya, perempuan sering dianggap secara kodrati, lembut, keibuan, penyayang, cantik, sabar, penurut. Padahal sifat-sifat itu bukan berasal dari tubuh biologis, bukan suatu keterberian, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang terus diulang. Inilah yang ia sebut sebagai gender performativity. Performativity di sini bukan berarti seseorang sedang berpura-pura.
Butler justru mengatakan bahwa identitas gender terbentuk karena terus dipraktikkan. Misalnya sejak kecil perempuan diajarkan cara berpakaian, cara berbicara, cara duduk, cara tersenyum, cara tertawa, cara merawat tubuh, cara menjadi “perempuan baik.” Karena dilakukan terus-menerus, semua itu akhirnya terlihat seolah-olah alami. Padahal sebenarnya itu merupakan hasil konstruksi sosial. Negara kemudian memanfaatkan konstruksi itu. Artinya, yang digunakan negara bukan hanya tubuh biologis perempuan. Yang digunakan adalah makna sosial yang sudah dilekatkan pada tubuh perempuan.
Cynthia Enloe, seorang ilmuwan politik feminis asal Amerika Serikat, berpendapat bahwa negara tidak pernah benar-benar netral terhadap perempuan. Negara tidak memandang perempuan semata sebagai warga negara, tetapi juga sebagai simbol politik yang dapat memperkuat legitimasi kekuasaan. Karena itu, negara kerap mengonstruksi sekaligus memanfaatkan berbagai makna yang telah dilekatkan pada perempuan, seperti ibu bangsa, penjaga moral, simbol budaya, pendidik anak, penjaga keluarga, wajah perdamaian, hingga perawat alam.
Peran-peran tersebut membuat tubuh dan identitas perempuan memiliki nilai politik yang jauh melampaui dirinya sebagai individu. Dengan demikian, perempuan menjadi sumber legitimasi negara, bukan karena mereka selalu memiliki kekuasaan formal, melainkan karena masyarakat telah lama memandang perempuan sebagai sosok yang dipercaya, bermoral, dan merepresentasikan kepentingan bersama.
Baca juga: Dipaksa Pergi dari Kampung: Stop Pembunuhan di Papua, Rumah Kami Bukan Zona Perang
Dalam konteks Indonesia, logika ini tampak ketika negara menempatkan perempuan sebagai wajah berbagai program pembangunan. Kehadiran mereka tidak sekadar menunjukkan partisipasi perempuan dalam ruang publik, tetapi juga membangun kesan bahwa kebijakan negara berpihak pada rakyat, inklusif, dan membawa kesejahteraan.
Di sinilah tubuh perempuan berpotensi mengalami apropriasi, yaitu ketika citra, identitas, dan makna sosial yang melekat pada mereka digunakan untuk memperkuat legitimasi negara, sementara suara kritis, pengalaman hidup, dan kepentingan mereka sendiri justru tersisih dari narasi pembangunan.
Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk di Tanah Papua. Ketika negara menampilkan perempuan adat, aktivis, atau influencer perempuan Papua sebagai wajah pembangunan, yang diapropriasi bukan semata-mata tubuh atau wajah mereka. Negara juga memanfaatkan makna yang telah dilekatkan pada mereka, seperti kedekatan dengan komunitas, otoritas moral, keaslian budaya, dan kepercayaan publik, untuk membangun legitimasi atas program maupun kebijakan yang dijalankan.
Dengan cara demikian, tubuh perempuan Papua tidak hanya menjadi medium representasi, tetapi juga instrumen komunikasi politik yang menghubungkan negara dengan masyarakat.
Sementara itu, ruang publik terus bergerak. Warga semakin kritis dan inovatif dalam merespons program-program negara yang sering kali mengabaikan kenyataan di lapangan.
Kampanye seputar film dokumenter Pesta Babi, misalnya, berhasil membongkar stereotip lama yang menempatkan Papua sebagai tanah kosong, wilayah penuh makar, atau ruang yang gelap dan terbelakang. Melalui kekuatan media audiovisual, banyak orang mulai melihat Papua dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak hanya menyaksikan sebuah film, tetapi juga mendengar suara dan pengalaman hidup orang Papua sendiri.
Baca juga: All Eyes On Papua, Cerita Perempuan Papua Menolak Tunduk
Dalam situasi ketika narasi tandingan mulai memperoleh perhatian publik, negara pun tampak berupaya membangun narasi balasan. Sosok-sosok perempuan Papua yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan masyarakat, otoritas moral, atau pengaruh di ruang publik dihadirkan sebagai wajah pembangunan.
Sebagian perempuan muda Papua bahkan direkrut untuk menyampaikan pesan-pesan yang menyangkal atau menutupi kenyataan yang masih dialami banyak saudara-saudari mereka sendiri.
Di titik inilah pertanyaan penting perlu diajukan: mengapa dalam perang narasi tentang Papua, tubuh perempuan Papua kembali menjadi medan perebutan legitimasi? Mengapa tubuh hitam kami terus diapropriasi untuk menyampaikan pesan-pesan negara, sementara suara, pengalaman, dan luka yang kami hidupi setiap hari justru dikesampingkan?
Rasanya ingin menangis. Saya menonton sebuah potongan video yang memperlihatkan seorang prajurit TNI di Papua mengimbau mama-mama Papua agar tidak pergi ke kebun karena, jika bertemu aparat, mereka bisa ditembak. Bagi perempuan Papua, kebun bukan sekadar hamparan tanah. Kebun adalah ruang hidup, sumber pangan, tempat merawat keluarga, sekaligus ruang yang mewariskan pengetahuan antargenerasi. Jika mereka tidak pergi ke kebun, anak-anak dan seluruh anggota keluarga kehilangan sumber makanan. Namun, jika mereka tetap pergi, nyawa mereka dipertaruhkan di tengah situasi yang penuh ketakutan.
Hati saya kembali hancur setiap kali mendengar kabar tentang perempuan Papua yang ditembak saat berada di kebunnya sendiri. Sulit menerima kenyataan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat mencari kehidupan justru berubah menjadi ruang yang mengancam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang semestinya hidup dalam pilihan yang demikian: bertahan hidup dengan risiko kehilangan nyawa, atau tetap hidup dalam kelaparan karena takut pergi ke kebun.
Baca juga: Kematian Irene Sokoy, Aktivis dan Akademisi Desak Perbaikan Akses Layanan Kesehatan Bagi Perempuan Papua
Saya menulis ini sambil teringat pada pembacaan teolog feminis Indonesia, Ira Mangililo, terhadap Hakim-hakim 19. Dengan membaca Alkitab sebagai teks yang lahir dalam konteks androsentris, Ira mengajak kita melihat kisah gundik orang Lewi bukan sekadar sebagai cerita kekerasan seksual, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana tubuh perempuan dijadikan alat bagi proyek politik laki-laki.
Sang gundik diserahkan oleh suami-tuannya kepada gerombolan laki-laki yang mengepung rumah tempat mereka bermalam. Ia diperkosa sepanjang malam hingga meninggal. Setelah itu, tubuhnya dimutilasi menjadi dua belas bagian dan dikirim kepada dua belas suku Israel sebagai simbol sekaligus seruan politik di tengah krisis konfederasi suku-suku Israel.
Bagi Ira Mangililo, tubuh gundik itu tidak berhenti sebagai tubuh seorang perempuan. Tubuhnya diubah menjadi medium pembentukan identitas politik. Potongan-potongan tubuhnya dipakai untuk menyerukan persatuan Israel dalam Perjanjian Lama. Namun, di tengah proses pembentukan tubuh politik bangsa itu, suara perempuan justru menghilang. Yang tersisa hanyalah tubuhnya, sementara pengalaman, penderitaan, dan kemanusiaannya dilenyapkan dari narasi. Dengan demikian, perempuan dikorbankan demi identitas laki-laki dan demi pembentukan identitas politik sebuah bangsa.
Jika dahulu tubuh seorang gundik dipotong-potong untuk menyatukan Israel dalam Perjanjian Lama, berapa banyak lagi tubuh perempuan Papua yang hari ini harus dipecah, diambil maknanya, dan diapropriasi demi menyatukan narasi negara? Berapa banyak lagi perempuan Papua yang harus kehilangan nyawa, kehilangan suara, atau kehilangan tubuhnya sebagai miliknya sendiri sebelum negara berhenti menjadikan tubuh perempuan sebagai alat legitimasi? Kembalikan Otoritas Tubuh kepada Perempuan Papua! Tubuh Perempuan Papua Bukan Milik Negara.
Referensi
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990.
Enloe, Cynthia. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press, 2014.
Foucault, Michel. The History of Sexuality, Volume I: An Introduction. New York: Vintage Books, 1978.
Mangililo, Ira D. “Reading the Bible Through the Eyes of Indonesian Women: A Postcolonial Feminist Analysis of Judges 19.” Dalam Asian Feminist Biblical Studies: History, Literature, and New Horizons. Minneapolis: Fortress Press, 2023.
Sumber foto: pusaka.or.id
(Editor: Luviana Ariyanti)
Comments are closed.