KABARBURSA.COM — Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) minimal satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan segera diumumkan kepada publik setelah melalui pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam sidang kabinet paripurna, kita sedang merumuskan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja,” ujarnya di Kompleks Istana Negara, baru-baru ini.
Prasetyo menegaskan wacana tersebut bukan dilatarbelakangi oleh persoalan pasokan energi. Ia memastikan bahwa ketersediaan BBM nasional tetap dalam kondisi aman. “Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Pasokan BBM aman,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan WFH setidaknya satu hari dalam satu minggu. Namun, kebijakan ini tidak akan berlaku untuk semua sektor, terutama sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan yang membutuhkan kehadiran fisik.
“Penerapannya nanti akan disesuaikan dengan sektor-sektor tertentu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) yang telah diterapkan menjelang libur Lebaran 2026 memiliki potensi besar dalam menekan konsumsi BBM.
Pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan WFA pada 25–27 Maret 2026 untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur panjang.
“Ada hitungan kasar, konsumsi BBM bisa ditekan sekitar 20 persen per hari selama WFA,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Selain berdampak pada efisiensi energi, ia juga menilai kebijakan ini dapat mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga.
“Selama tiga hari itu cukup terasa. Aktivitas di rumah meningkat dan potensi wisata juga ikut bergerak,” katanya.
Pemerintah berharap kebijakan kerja fleksibel ini tidak hanya menjadi solusi penghematan energi, tetapi juga mampu menciptakan pola kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
WFH dan Hitung-hitungan BBM
Wacana kerja dari rumah satu hari dalam sepekan yang tengah digodok pemerintah bukan sekadar soal pola kerja. Di baliknya, ada hitung-hitungan energi yang mencoba menjawab tekanan harga minyak dunia dan beban subsidi yang terus membesar.
Kunci dari kebijakan ini sebenarnya sederhana, yakni mengurangi mobilitas harian. Dalam struktur konsumsi energi nasional, sektor transportasi menyumbang sekitar 36,11 persen dari total penggunaan energi final di Indonesia. Artinya, setiap pengurangan perjalanan, terutama di kota besar, langsung berhubungan dengan penghematan bahan bakar minyak.
Indonesia selama ini berada dalam posisi yang tidak ringan. Produksi minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Selisihnya ditutup melalui impor, yang akhirnya membuat Indonesia bergantung pada harga energi global.
Dalam kondisi seperti ini, setiap kenaikan harga minyak dunia langsung berdampak ke dalam negeri. Beban subsidi energi di APBN bisa meningkat, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah ikut menguat.
Di sinilah kebijakan seperti WFH mulai dipertimbangkan sebagai instrumen pengendali konsumsi. Dengan mengurangi perjalanan jutaan pekerja setiap hari, pemerintah berharap konsumsi BBM bisa ditekan tanpa harus langsung menaikkan harga.
Pemerintah memperkirakan kebijakan kerja fleksibel bisa menekan konsumsi BBM hingga 20 persen per hari dalam kondisi tertentu. Namun sejumlah ekonom menilai angka tersebut perlu dibaca dengan hati-hati.
Secara global, lembaga energi memperkirakan jika seluruh pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah diterapkan satu hari dalam sepekan, penghematan konsumsi minyak hanya sekitar 1 persen dari penggunaan bahan bakar transportasi jalan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Jika pekerja benar-benar mengurangi mobilitas, dampaknya bisa signifikan. Namun jika hanya berpindah dari kantor ke tempat lain, penghematan bisa jauh lebih kecil.
Selain soal energi, kebijakan ini juga membawa konsekuensi ekonomi yang tidak kecil. Aktivitas transportasi, usaha kecil di sekitar perkantoran, hingga sektor informal seperti ojek online bisa terdampak jika mobilitas menurun.
Di sisi lain, ada potensi pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor lain seperti konsumsi rumah tangga dan pariwisata, terutama jika pola kerja fleksibel berkembang menjadi work from anywhere.
Karena itu, pemerintah tidak hanya menghitung potensi penghematan energi, tetapi juga mencoba menyeimbangkannya dengan dampak ekonomi yang lebih luas.
Pada akhirnya, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan berada di antara dua kepentingan. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk menekan konsumsi BBM di tengah tekanan global. Di sisi lain, ada realitas ekonomi domestik yang sangat bergantung pada mobilitas harian.(*)
Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Comments are closed.