Sejumlah ahli meminta pemerintah mengkaji ulang rencana ingin menggeber Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032. Selain tak realistis, rencana itu mereka nilai membahayakan lingkungan dan keselamatan warga. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebut, rencana pembangunan PLTN itu berisiko menimbulkan kerugian sangat besar. Bukan hanya secara ekonomi, juga lingkungan. “Keselamatan warga juga terancam,” kata Elrika Hamdi, Energy Finance Analyst IEEFA kepada Mongabay. Saat ini, katanya, 97% proyek nuklir (175 dari 180) mengalami pembengkakan biaya hingga US$1,3 miliar per proyek. Dampaknya, proyek-proyek PLTN di seluruh dunia alami keterlambatan konstruksi hingga 64% dari perencanaan. Sebagai pemain tunggal, kata Elrika, PLN juga terancam kerugian besar jika proyek nuklir di Indonesia terus berlanjut. Sebab butuh modal besar untuk pembangunan sedangkan jangka balik modal butuh 60 tahun. Belum lagi ancaman kecelakaan yang bisa membebani keuangan negara. Undang-undang No.10/1997 tentang Ketenaganukliran menetapkan, setiap operator nuklir di Indonesia bertanggung jawab maksimal Rp900 miliar (US$64 juta) untuk setiap kecelakaan. Kendati sudah ada pembaruan melalui Peraturan Pemerintah No. 46/2009 menjadi Rp4 triliun (US$276 juta), angka itu dinilai masih terlalu kecil. Kecelakaan nuklir di dunia, katanya, menunjukkan kebutuhan biaya penanggulangan jauh dari yang ditetapkan. Misal, Chernobyl perlu dana US$700 miliar selama 30 tahun, lalu Fukushima dengan dana penanganan sekitar US$200 miliar. Bahkan, kejadian Three Mile Island yang merupakan terkecil US$1 miliar. Artinya, menurut Elrika, kelonggaran aturan itu hanya akan menguntungkan operator PLTN. Padahal, secara kebutuhan, listrik produksi PLN masih kelebihan pasokan (oversupply) hingga pembangunan PLTN tak perlu. Alih-alih, justru akan membebani perusahaan milik negara ini. Instalasi panel…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.