Wahana Lingkungan Hidup indonesia (Walhi) mengkritik perjanjian perdagangan resiprokal atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Organsasi lingkungan ini menilai, kesepakatan itu tak seimbang dan berisiko tekan sumber lokal karena gempuran pangan impor, kerusakan lingkungan dan berdampak bagi kehidupan perempuan. “Lebih dari sekadar tarif, perjanjian ini juga mendorong perubahan kebijakan domestik yang melemahkan kedaulatan negara dan memperluas ruang bagi kepentingan asing,” kata Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, dalam diskusi publik bertajuk Bacaan Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal terhadap Lingkungan dan Perempuan, 9 Maret lalu. Dia menilai, ART mengancam hak perempuan, memperparah feminasi kemiskinan, memperdalam ketimpangan agraria, serta meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Perjanjian itu mewajibkan Indonesia belanja hingga US$33 miliar ke AS, termasuk impor komoditas pangan seperti gandum dan kedelai. Sejumlah pasal dalam perjanjian itu, juga membuka peluang perusahaan AS memiliki kepemilikan penuh dalam sektor energi dan pertambangan di kawasan hutan Indonesia. Mida bilang, ketidakseimbangan terlihat dari sekitar 214 frasa yang menyatakan kewajiban Indonesia. Dari sisi AS, hanya sekitar sembilan poin. Selain itu, hanya sekitar 5% pasal di perjanjian ini yang mengatur soal tarif perdagangan. Sisanya, 95%, mengatur kebijakan non-tarif. Padahal, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS. Misal, pada 2025, ekspor Indonesia ke AS sekitar US$35,96 miliar, sedangkan ekspor AS ke Indonesia hanya sekitar US$12,8 miliar. “Surplus Indonesia mencapai sekitar US$23 miliar.” Namun, melalui perjanjian ini, AS berupaya mengatasi defisit perdagangan tersebut dengan membuka pasar lebih luas bagi produk mereka di Indonesia. Perjanjian ini, katanya, memaksa pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.