Indonesia terus membuka peluang eksploitasi nikel yang membawa konsekuensi besar bagi lingkungan dan masyarakat, antara lain, soal limbah tambang. Teknologi high-pressure acid leaching (HPAL), untuk memproses bijih nikel berkadar rendah menjadi presipitat hidroksida campuran—prekursor penting dalam baterai kendaraan listrik—menjadi penyumbang utama limbah beracun ini. Setiap satu ton logam nikel melalui HPAL memunculkan 133 ton tailing beracun. Laporan terbaru dari organisasi lingkungan global Earthworks berjudul “Tailing yang Difilter di Indonesia: Kegagalan Katastrofik dari Teknologi Disruptif” menyebutkan, regulasi dan pengawasan pemerintah belum mampu mengimbangi pesatnya ekspansi pabrik pengolahan nikel hingga menimbulkan risiko besar bagi masyarakat, pekerja, dan lingkungan. Hingga pertengahan 2025, terdapat tujuh fasilitas HPAL beroperasi di Indonesia, antara lain dua fasilitas Harita Nickel di Pulau Obi, satu fasilitas di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera. Lalu, empat fasilitas di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Bersama-sama, fasilitas-fasilitas ini menghasilkan sekitar 57 juta ton tailing per tahun. Dengan tambahan dua fasilitas HPAL baru di IMIP, total volume limbah dapat meningkat menjadi 62,6 juta ton per tahun. Lebih jauh lagi, ada 12 proyek HPAL yang memperoleh izin atau sedang dibangun, serta 12 proyek lain dalam tahap proposal. Kalau semua terealisasi akan menghasilkan sekitar 275 juta ton tailing setiap tahun. Riset itu menganalisis fasilitas HPAL beroperasi, termasuk Huafei Nickel Cobalt (HFNC) di IWIP dan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) di Harita Nickel di Pulau Obi, menunjukkan bahwa ketinggian fasilitas dan volume limbah lebih besar dibandingkan fasilitas penyimpanan tailing serupa di wilayah lain dengan curah hujan setara. Kondisi…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.