Jakarta, NU Online
Aksi Kamisan Ke-903 berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (9/4/2026). Aksi ini mengangkat tema 23 Tahun Tragedi Wamena di Papua dan menghadirkan kuliah jalanan dari Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.
Dalam orasinya, Bivitri menyebut tragedi penyisiran yang dilakukan aparat pascapembobolan Kodim 1702 pada 4 April 2003, sampai saat ini belum diketahui pelakunya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tragedi tersebut berawal dari April hingga Juni 2003 di sekitar Wamena yang berdampak pada 25 desa, setelah kasus pembobolan senjata yang seharusnya diusut melalui jalur hukum.
“Persoalannya adalah apa yang terjadi setelah pencurian senjata? Bukannya diusut dengan baik dan benar secara hukum, yang terjadi adalah ada semacam pembalasan dendam,” imbuhnya.
Berdasarkan perkiraan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), operasi itu menyebabkan 9 warga sipil tewas, 38 orang luka berat, penyiksaan dan perusakan properti, serta memaksa sekitar 7.000 warga mengungsi.
Selain itu, 42 orang dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Bivitri menegaskan, peristiwa ini masih menjadi persoalan di Papua karena hingga kini belum diusut tuntas, sehingga impunitas terus berulang.
Bivitri menyebut, Tragedi Wamena 2003 punya kesamaan dengan kasus kekerasan terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang terjadi baru-baru ini, yakni adanya impunitas. Menurutnya, kasus lama yang tidak pernah diusut tuntas membuat pola serupa terus berulang pada kasus baru.
“Kalau bahasanya Elizabeth Drexler itu salah satu infrastruktur impunitas adalah pengadilan militer, yang membuat orang-orang harusnya bertanggung jawab tapi malah sebaliknya. Saya mau mengaitkannya karena dua-duanya sebenarnya dilakukan oleh institusi yang sama,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa pengadilan ini membuat pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak benar-benar dimintai pertanggungjawaban.
“Sangat mengkhawatirkan adalah situasi saat ini menunjukkan adanya militerisasi. Militer hadir di banyak posisi sipil. Namun, ketika menghadapi persoalan hukum, mereka tidak mau masuk ke pengadilan sipil, melainkan memilih peradilan militer,” ujarnya
Ia juga menyoroti proses hukum terhadap kasus Andrie yang masuk ke peradilan militer. Menurutnya, hal itu berpotensi membuat pertanggungjawaban hukum tak berjalan maksimal, sehingga menjadi pengingat bahwa persoalan impunitas terus terjadi hingga hari ini.
Sejalan dengan itu, Jerry salah satu warga Wamena yang hadir dalam Aksi Kamisan Ke-903 menegaskan bahwa hingga kini, lima orang korban penghilangan paksa dalam Tragedi Wamena 2003 belum diketahui keberadaannya.
“Lima orang itu sampai sekarang belum jelas keberadaannya dan statusnya dihilangkan,” ujarnya.
Ia menilai, teror terhadap salah satu ruang sipil di Papua memiliki pola yang sama dengan kasus kekerasan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Jerry menyinggung dugaan pengeboman kantor sekretariat sipil di Jayapura pada Januari dan Maret 2026 yang disebut menggunakan drone dan bom rakitan.
“Sebelum peristiwa terhadap Andrie terjadi, teror serupa sudah lebih dulu muncul di Papua. Pada Januari, terjadi pengeboman di kantor sipil dengan menggunakan drone sejauh 5 meter dari kantor dan Maret terjadi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, teror yang terjadi berulang di tempat dan dengan pola yang sama menunjukkan adanya pihak terlatih di balik penggunaan drone dan bom rakitan.
Jerry meyakini hal itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kelompok sipil yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan membuka dugaan pelanggaran yang belum diselesaikan negara.
Kontributor: Nisfatul Laila
Comments are closed.