Jakarta, NU Online
Komisi V DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang yang dinilai menjadi sumber utama kecelakaan kereta api. Desakan ini menguat setelah insiden beruntun yang melibatkan kereta api jarak jauh dan KRL di Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai kondisi perlintasan sebidang di Indonesia sudah masuk kategori darurat dan belum ditangani secara serius, meski peringatan telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah dan operator perkeretaapian.
“Kami minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Komisi V DPR sudah bertahun-tahun meminta kepada KAI untuk menyelesaikan jalur perlintasan sebidang, tetapi hingga saat ini belum tertangani dengan baik. Data menunjukkan masih ada ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang belum tertata,” kata Lasarus dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).
Insiden yang memicu sorotan ini bermula dari kecelakaan di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Bekasi, saat sebuah taksi listrik berada di jalur rel dan tertabrak KRL. Gangguan tersebut berdampak pada operasional kereta hingga memicu kejadian lanjutan.
Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih, KA Argo Bromo Anggrek yang melintas dari Jakarta menuju Surabaya kemudian terlibat kecelakaan dengan rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan risiko efek berantai akibat lemahnya pengamanan di perlintasan.
Lasarus mengingatkan bahwa standar ideal perkeretaapian menuntut jalur rel steril dari gangguan eksternal. Menurutnya, kondisi di Indonesia masih jauh dari praktik tersebut.
“Di banyak negara, jalur kereta api itu benar-benar steril. Jika darurat perlintasan sebidang tidak segera ditangani, maka potensi kecelakaan akan terus berulang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam insiden tersebut dan meminta penanganan di lapangan dilakukan secara maksimal.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, turut menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya berhenti pada penanganan darurat pascakecelakaan.
“Kami sangat prihatin atas tragedi ini. Penanganan korban harus menjadi prioritas utama,” ujar Mori.
Ia mendorong pemerintah menelusuri aspek keselamatan secara komprehensif, termasuk memastikan kelayakan operasional kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan awal.
“Selain itu, pengawasan di perlintasan sebidang yang selama ini dikenal rawan harus ditingkatkan,” katanya.
Mori juga meminta pemerintah memanggil manajemen perusahaan taksi listrik yang terlibat untuk memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan. Di sisi lain, ia mengapresiasi respons cepat aparat dalam proses evakuasi korban.
“Terima kasih kepada Presiden, Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri yang bergerak cepat melakukan evakuasi,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi nasional, khususnya di sektor perkeretaapian.
Ribuan Titik Masih Rawan
Data PT Kereta Api Indonesia (KAI) menunjukkan jumlah perlintasan sebidang masih sangat besar. Pada 2024 tercatat 3.896 titik, terdiri dari 2.803 perlintasan terdaftar dan 1.093 tidak terdaftar. Dari jumlah tersebut, 1.832 sudah dijaga, sementara 971 belum memiliki penjagaan.
Pada 2025 jumlahnya menurun menjadi 3.703 titik, dengan 2.776 terdaftar dan 927 tidak terdaftar. Hingga akhir tahun, 1.864 perlintasan telah dijaga, sedangkan 912 lainnya masih belum dijaga.
Meski jumlahnya menurun, Komisi V DPR menilai kondisi ini belum cukup menjamin keselamatan, terutama di titik-titik tanpa sistem pengamanan memadai. Pemerintah didorong segera mengambil langkah konkret untuk menutup atau menata ulang perlintasan sebidang guna mencegah kecelakaan serupa terulang.
Comments are closed.