Merawat Laut, Menjaga Bumi Tetap Layak Huni

Bumi terus menghadapi berbagai tekanan karena aktivitas manusia. Ekosistem pesisir dan laut yang seharusnya menjadi penopang kehidupan manusia pun turut terancam. Padahal, laut tak sekadar menyediakan makanan,  juga sumber kehidupan.

Yonvitner, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University mengatakan, sangat penting menjaga kelestarian laut demi kelangsungan hidup manusia. Tanpa laut yang sehat, sulit bagi manusia  bertahan hidup.

Browse Posts

Nasib Kepiting Bakau Lombok di Tengah Himpitan Tambak

Breugnathair: ‘Ular Palsu’ yang Mengungkap Misteri Hubungan Tersembunyi Ular dan Biawak

Ketika Solusi Hadapi Krisis Bumi Malah Berisiko

Sayangnya, di tengah kebutuhan untuk melestarikan laut, yang terjadi justru sebaliknya. Laut, kata Yonvitner, tak ubahnya komoditas yang terus tereksploitasi tanpa batas dan tanpa memberikannya jeda. Dampaknya, laut menjadi makin tidak sehat dan terdegradasi.

“Padahal, laut juga perlu jeda untuk pulih. Ini yang tidak diperhatikan,” kata  Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPKL) IPB University itu kepada Mongabay, Senin (20/4/26).

Di banyak wilayah perairan, penangkapan ikan berlangsung secara massif, bahkan cenderung berlebih (overfishing). Dampaknya, ikan-ikan di laut tidak memiliki kesempatan untuk  berkembang biak. Begitu pula pesisir. Area mangrove banyak beralih fungsi demi pembukaan tambak.

Yonvitner soroti kuatnya pendekatan kapital dalam memanfaatkan sumber data laut.  Pendekatan ini cenderung eksploitatif dan mengabaikan prinsip keseimbangan. Dalam konteks perikanan tangkap misalnya, hampir wilayah perairan Indonesia berstatus overfishing.

Begitu juga dengan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Demi memberi jalan pada investasi, izin pemanfaatan ruang begitu leluasa pemerintah berikan hingga tak jarang memicu konflik dengan masyarakat akibat perebutan ruang hidup.

Laut bukan komoditas

Sebagai negara maritim, kekayaan laut Indonesia menyimpan potensi yang begitu besar. Sayangnya, para kritikus menilai upaya pengelolaan oleh pemerintah jauh dari prinsip keadilan lestari. Padahal, sekitar 60% dari sekitar 278 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Sekitar 7 juta orang bahkan mengandalkan pekerjaannya dari sektor ini.

Merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), laut Indonesia menjadi rumah bagi 8.500 spesies biota laut dan menyimpan potensi perikanan tangkap hingga 12 juta ton per tahun. Selain itu, laut Indonesia juga potensial menyimpan 188 juta ton karbon biru equivalen. Laut berperan sebagai penyangga lingkungan berkat ekosistem terumbu karang, padang lamun dan juga rumput laut.

Yonvitner menyoroti paradigma tata kelola laut saat ini lebih berorientasi pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ketimbang konservasi. Pendekatan itu menjadikan laut seolah komoditas semata ketimbang aset berharga yang harus dijaga.

Dia contohkan,  kondisi terumbu karang di perairan Indonesia hanya 35-36% dalam keadaan baik,  sisanya rusak sedang hingga berat. Begitu pula dengan ekosistem mangrove, lebih  50% rusak, meski sudah ada upaya restorasi.

Lalu, ekosistem pesisir secara umum juga mengalami degradasi, karena air makin keruh akibat sedimentasi dan limbah tambang. Pencemaran limbah dan polusi juga menyumbang terjadinya degradasi melalui limbah minyak yang berasal dari tumpahan dari kapal tanker, dan pencemaran baru seperti mikroplastik yang sudah sampai ke laut terdalam.

“Pencemaran bisa terjadi karena salah satunya adalah pengawasan pada jalur laut internasional masih kurang. Di Indonesia, kapal-kapal memanfaatkan jalur itu untuk membuang limbah dan melakukan aktivitas ilegal,” katanya.

Untuk bisa mengendalikan buangan limbah minyak, diperlukan diplomasi maritim secara internasional. Hal itu agar negara bisa menegaskan perannya sebagai pemilik laut yang berhak mengawasi aktivitas yang terjadi di wilayahnya.

Akan tetapi, menjalankan pengawasan lebih luas, itu juga menjadi tantangan yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Sebabnya, karena Indonesia memiliki keterbatasan fasilitas seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan alat.

“Pengawasan lingkungan jadi kurang memadai.”

Yonvitner katakan, ekosistem laut dan pesisir membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar bisa melakukan pengelolaan dengan terarah dan satu pintu. Sejauh ini, regulasi yang berlaku masih tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Harmonisasi juga harus dilakukan dengan memberi ruang yang jelas bagi masyarakat untuk berkontribusi. Dia meyakini, keterlibatan mereka akan mampu wujudkan pengelolaan laut dan pesisir lebih praktis dan taktis.

Memperingati Hari Bumi pada 22 April ini, Yonvoitner mengajak mengajak semua pihak bisa berkontribusi  langsung dengan aksi sederhana menjaga lingkungan.

Dia yakin, aksi kolektif individu yang berkelanjutan bisa menjamin ekosistem laut dan pesisir lebih lestari, sekaligus mengamankan masa depan yang lebih untuk seluruh makhluk hidup di bumi.

Ancaman hebat

Dede Falahudin, Ketua Kelompok Riset Health of Ocean under Multiple Stressors (HOMS) Badan Riset dan Inovasi Nasional akui ekosistem laut  tengah menghadapi ancaman hebat akibat aktivitas di daratan. Polusi laut makin meningkat akibat kiriman limbah plastik dan bahan pencemar lain dari aktivitas manusia di darat.

Beban laut semakin bertambah dengan maraknya penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang merusak, atau pemanfaatan ruang laut yang berlebihan.

“Ada juga faktor alami dan antropogenik lain yang memicu terjadinya abrasi hingga menyebabkan tutupan mangrove berkurang drastis,” katanya kepada Mongabay.

Kerusakan pesisir tersebut juga memengaruhi keberlangsungan satwa laut yang selama ini mengandalkan ekosistem pesisir sebagai habitat utama. Mereka terpaksa mencari perairan lain, karena di sana sudah tidak layak lagi.

Akibat kondisi tersebut, pihak yang paling terdampak langsung adalah nelayan. Mereka terpaksa harus mencari daerah tangkapan baru, agar bisa tetap memperoleh pendapatan. Dampak turunannya, biaya operasional melaut juga semakin tinggi.

Dede meyakini, implementasi regulasi akan menjadi solusi untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir. “Saya yakin kalau regulasi yang selaras akan berkontribusi pada pencegahan over exploitation, monitoring dan penindakan yang lebih kuat terhadap pelanggaran, serta mencegah tumpahan minyak yang berdampak pada satwa akuatik.”

Tanpa regulasi yang selaras, laut tak hanya terancam, tapi juga akan semakin sulit menyehatkan diri lagi. Karena itu, dia mendorong negara untuk hadir dan menjaga ekosistem laut tetap lestari.

Perlunya menjaga ekosistem laut, karena saat ini  berlangsung fenomena pemanasan global yang memicu  banyak masalah di laut dan menyebar ke daratan. Makin terjaga dan terawat, katanya,  laut bisa berkontribusi menjaga keberlanjutan bumi.

Mochamad Riza Iskandar, Peneliti Fisika Laut dari Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional katakan, fisika laut berkontribusi besar dalam menjaga atau merawat ekosistem.

“Fenomena pemanasan global semakin tinggi karena aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, menyebabkan energi matahari tidak dapat lepas kembali ke atmosfer dengan mudah.”

Mengingat pemanasan global semakin meningkat, sangat penting memastikan peran laut dalam menyerap panas berfungsi dengan baik. Jika tidak, dampaknya akan dirasakan ekosistem terumbu karang karena akan alami pemutihan. Dan ikan, akan mencari kawasan perairan yang lebih sesuai.

Tak hanya itu, akibat pemanasan global juga, El Nino yang biasa terjadi dalam kurun waktu 2-7 tahun sekali akan meningkat lebih cepat. Karena itu, perlu ada solusi dan upaya mitigasi dengan mulai dari setiap orang sebagai individu.

*****

Ketika Suhu Laut Naik Lebih Cepat