Thu,21 May 2026
USD41,57
%0.21
EURO48,55
%0.10
GBP55,54
%0.10
BIST11.258,72
%-1.04
GR. ALTIN5.012,06
%0.23
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
  1. News
  2. Environment
  3. Ketika Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat Ancam Kedaulatan Sumber Daya Alam

Ketika Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat Ancam Kedaulatan Sumber Daya Alam

ketika-perjanjian-indonesia-dan-amerika-serikat-ancam-kedaulatan-sumber-daya-alam
Ketika Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat Ancam Kedaulatan Sumber Daya Alam
service

Sejumlah pihak menilai agreement of reciprocal trade (ART) antara Indonesia-Amerika menyusul kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat  bukan sekadar kesepakatan tarif. Lebih dari itu, kesepakatan itu sebagai jebakan AS yang berisiko mengubah struktur ekonomi, lingkungan, bahkan kedaulatan negara. Yani Taufik, Guru Besar Antropologi Haluoleo katakan, perjanjian yang ditandatangani 19 Februari itu tidak hanya sebagai instrumen perdagangan juga sebagai instrumen politik ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional. “Khususnya sumber daya alam dan lingkungan hidup,” katanya  dalam sebuah diskusi di Kendari, belum lama ini. Dia bilang, terdapat sejumlah persoalan strategis yang biasanya terjadi pada perjanjian antar negara. Pertama, national treatment, yakni ada tekanan untuk tidak mengistimewakan perusahaan nasional. Padahal, saat ini, sektor industri nasional sedang dalam fase pertumbuhan yang cukup baik. Kedua, most favoured nation (MFN), jika Indonesia memberikan perlakuan khusus pada suatu negara, maka perlakuan yang sama harus diberikan kepada semua negara mitra. Sikap ini akan mengurangi fleksibilitas diplomasi ekonomi. Ketiga, investor protection.  Regulasi lingkungan bisa dianggap sebagai hambatan investasi, berpotensi menimbulkan regulatory chill atau negara takut membuat aturan baru. Hal itu berpotensi memicu investor-state dispute settlement (ISDS). ISDS adalah mekanisme hukum internasional yang memungkinkan investor asing atau perusahaan multinasional menggugat negara atau pemerintah di hadapan arbitrase internasional jika kebijakan dianggap merugikan investasi mereka. Diskusi multipihak untuk mengkritisi perjanjian dagang internasional Indonesia yang dinilai banyak merugikan. Foto: Christ Belseran/Mongaay Indonesia. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia mendorong hilirisasi agar nilai tambah tidak keluar negeri. Namun, kebijakan ini berpotensi dianggap mengganggu investor dan dapat digugat. Nah, disinilah paradoks itu terjadi. Pasalnya, terdorong kekhawatiran digugat, pemerintah…This article was originally published on Mongabay

0
emoji-1
Emoji
0
emoji-2
Emoji
0
emoji-3
Emoji
0
emoji-4
Emoji
0
emoji-5
Emoji
0
emoji-6
Emoji
0
emoji-7
Emoji
Berlangganan Newsletter Kami Sepenuhnya Gratis Jangan lewatkan kesempatan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dan mulai berlangganan email gratis Anda sekarang.

Comments are closed.

Login

To enjoy kabarwarga.com privileges, log in or create an account now, and it's completely free!

Install App

By installing our application, you can access our content faster and easier.

Ikuti Kami
KAI ile Haber Hakkında Sohbet
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.