Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dalam lingkup Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UI, bekerja sama dengan Social Determinants of Health Universitas Indonesia (SDH UI) – Center for Equity, menyelenggarakan seminar advokasi kesehatan.
Kegiatan ini bertajuk “Nikotin di Persimpangan: Antara Ilusi Fiskal Negara dan Penyelamatan Masa Depan Generasi Muda Indonesia” di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok 11 Juni 2026.
Kegiatan ini turut memperkuat agenda advokasi pengendalian tembakau yang didorong SDH UI sebagai bagian dari Save Our Surroundings (SOS) Coalition. Melalui seminar ini, mahasiswa S2 FKM UI bersama SDH UI dan SOS Coalition mengajak publik melihat konsumsi rokok dan produk nikotin bukan hanya sebagai persoalan perilaku individu. Tapi juga sebagai isu kesehatan publik, fiskal, ekonomi, perlindungan generasi muda, dan keadilan sosial.
Isu ini menjadi semakin mendesak karena konsumsi tembakau di Indonesia masih tinggi. Sekitar 31,9% orang dewasa atau hampir 70 juta jiwa merupakan perokok aktif, sementara enam dari sepuluh rumah tangga mengonsumsi tembakau.
Di sisi lain, beban penyakit dan biaya kesehatan yang ditanggung negara terus meningkat. Rokok dan produk nikotin tidak lagi dapat dilihat semata sebagai sumber penerimaan negara, tetapi perlu dihitung berdasarkan dampaknya terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), produktivitas ekonomi, dan masa depan generasi muda.
Pada sesi pertama, “Membongkar Ilusi Fiskal Lewat Analisis Perbandingan Cukai Tembakau dan Beban JKN”, Suci Puspita Ratih, peneliti SDH UI sekaligus kandidat Ph.D. di Universiti Malaya, memaparkan studi yang membandingkan tren pembiayaan penyakit terkait rokok dengan penerimaan cukai per kapita periode 2019-2024.
Studi ini menunjukkan biaya kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan penerimaan cukai. Biaya pengobatan tuberkulosis atau TB paru meningkat 12,40% per tahun dan kanker paru 8,70%, sementara penerimaan cukai per kapita hanya tumbuh 6,25%.
Pada 2024, biaya pengobatan satu pasien kanker paru setara dengan akumulasi iuran tahunan sekitar 24 peserta JKN Kelas 3. Ketika biaya kesehatan penyakit terkait rokok tumbuh lebih cepat dibanding penerimaan cukai, kata Suci, pertanyaannya bukan lagi seberapa besar rokok menyumbang negara.
“Tapi apakah kita masih mampu membayar dampak kesehatannya. Sehingga kebijakan fiskal tembakau harus lebih adaptif untuk merespon dampak kesehatan ini,” ujar Ratih.
Sesi kedua, “Paradoks Fiskal dan Beban Ekonomi Akibat Konsumsi Tembakau di Indonesia”, dibawakan oleh I Dewa Gede Karma Wisana, dari Lembaga Demografi FEB UI. Ia menyoroti ketimpangan antara penerimaan cukai hasil tembakau dan total kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok.
Pada 2023, kata dia, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp213,5 triliun. Namun, berdasarkan riset CISDI, total beban ekonomi akibat merokok pada 2019 diperkirakan mencapai Rp446,73 triliun atau sekitar 2,9% dari Produk Domestik Bruto.
Ia menyatakan angka ini menunjukkan biaya yang ditanggung negara dan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan penerimaan dari cukai. “Cukai rokok bukan sumber pendapatan, ia adalah tagihan yang ditunda untuk generasi berikutnya,” kata Dewa.
Sesi ketiga, “Melawan Normalisasi Rokok di Tengah Gurita Narasi Industri Tembakau”, disampaikan oleh Nina Samidi, praktisi advokasi dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Ia menyoroti bagaimana industri tembakau terus membangun narasi yang membuat rokok tampak normal, dekat dengan anak muda, dan diterima sebagai bagian dari budaya populer.
Menurut dia, normalisasi ini tidak hanya terjadi melalui iklan konvensional. Tapi juga melalui ruang digital, promosi terselubung, sponsor kegiatan, dan narasi yang mengaburkan dampak kesehatan konsumsi tembakau.
“Industri tembakau tidak hanya menjual rokok. Mereka mengeksploitasi tenaga kerja dalam berbagai bentuk,” kata Nina.
Sesi keempat, “Bonus Demografi di Ujung Rokok: Strategi Komunikasi Kesehatan untuk Generasi Muda”, dibawakan oleh Samuel Josafat Olam, praktisi kesehatan sekaligus digital health influencer. Ia mengingatkan bonus demografi Indonesia dapat kehilangan maknanya jika generasi muda menghadapi beban kesehatan akibat rokok dan produk nikotin.
Ia menyatakan meningkatnya penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian karena produk ini kerap dipersepsikan lebih aman dan lebih dekat dengan gaya hidup anak muda. Samuel menekankan komunikasi kesehatan tidak cukup hanya berisi larangan atau peringatan.
Menurut dia, pesan kesehatan perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, visual yang kuat, serta pendekatan yang personal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda. “Perilaku merokok adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu, ajakan berhenti merokok juga perlu didukung dengan layanan komprehensif untuk berhenti merokok,” ujar Samuel.
Dari keempat sesi itu, seminar ini menegaskan pengendalian tembakau membutuhkan pendekatan lintas sektor. Kebijakan cukai perlu dirancang secara lebih adaptif terhadap meningkatnya beban kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi rokok.
Pada saat yang sama, strategi advokasi dan komunikasi publik harus diperkuat untuk menghadapi normalisasi rokok serta meningkatnya penggunaan produk nikotin, terutama di kalangan generasi muda.
Mahasiswa S2 FKM UI bersama SDH UI dan SOS Coalition mendorong pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, komunitas muda, dan media untuk melihat pengendalian tembakau sebagai agenda perlindungan masa depan bangsa.
Tanpa pengendalian yang lebih kuat, beban kesehatan dan ekonomi akibat rokok akan terus ditanggung oleh negara, keluarga, dan generasi muda Indonesia.
Comments are closed.