Kota Belopa mendung ketika puluhan orang berkumpul di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, awal Mei 2026. Di dalam ruangan, para pegiat lingkungan, masyarakat adat, akademisi, pemerintah, jurnalis, hingga kelompok tani hutan duduk dalam satu forum yang sama: membicarakan masa depan bentang alam Latimojong. Bagi banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel), Latimojong bukan sekadar pegunungan, juga sumber air, rumah keanekaragaman hayati, penyangga pangan, sekaligus ruang hidup ribuan orang. Saat saat sama, gunung itu juga sedang berada dalam tekanan besar. “Kerusakan di bagian hulu akan berdampak langsung pada wilayah hilir,” kata Ismail Ishak, Direktur Yayasan Lestari Alam, saat membuka diskusi konservasi Pegunungan Latimojong bertema ‘Menjaga Latimojong berarti menjaga keberlangsungan hidup masyarakat’. Ungkapan itu tak berlebihan. Setahun sebelumnya, sekitaran Mei 2025, banjir bandang dan longsor menerjang Lereng Latimojong. Rumah warga rusak, akses jalan terputus, dan aktivitas ekonomi lumpuh berhari-hari. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi banyak orang untuk melihat ulang hubungan manusia dengan gunung. Pegunungan Latimojong membentang melintasi Luwu, Enrekang, Tana Toraja, Sidrap, hingga Wajo. Dengan ketinggian mencapai 3.470 meter di atas permukaan laut, kawasan ini dikenal sebagai puncak tertinggi Sulawesi dan salah satu Seven Summit Indonesia. Namun yang membuatnya penting bukan hanya ketinggian atau panorama alam, Latimojong adalah jantung ekologis Sulsel. Dari pegunungan ini, sejumlah sungai mengalir menuju berbagai wilayah pertanian di Sulsel. Empat kabupaten penghasil padi terbesar—Luwu, Sidrap, Wajo, dan Pinrang—bergantung pada sistem hidrologi Latimojong. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel bahkan menyebut kawasan ini menopang sekitar 41% produksi padi Sulsel. Di lereng gunung,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.