Tidak hanya sekali dua kali saya mengalami sendiri cerita tentang kiai desa yang menggadaikan sawahnya demi membangun madrasah atau langgar. Saking seringnya, kisah tersebut menjadi hal yang biasa. Bahkan terlalu biasa untuk disebut heroik.
Begitu pula cerita tentang pengurus ranting NU yang setiap malam berkeliling mengumpulkan iuran demi membiayai kegiatan jamaah. Para ibu Muslimat yang bertahun-tahun menjalankan kegiatan sosial seperti santunan yatim dan pelayanan pendidikan anak, tanpa pernah merasa sedang melakukan sesuatu yang besar.
Namun tradisi itu tidak hanya hidup di kalangan masyarakat kecil. Ia juga hidup di kalangan elite NU sendiri.
Salah satu kisah yang patut dikenang adalah keputusan Kiai Saifuddin Zuhri untuk mewakafkan tanah milik pribadinya kepada Muslimat NU pada tahun 1966. Saat itu beliau telah menjadi tokoh nasional, mantan Menteri Agama, anggota elite politik, dan salah satu intelektual terkemuka NU. Ia dapat saja menjadikan tanah itu sebagai investasi keluarga atau warisan bagi anak cucunya. Namun yang dipilih justru sebaliknya: tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat melalui lembaga yang dikelola Muslimat NU. Dari tanah wakaf itulah kemudian lahir layanan kesehatan bagi ibu dan anak, sesuatu yang pada masa itu masih sangat langka bagi masyarakat kecil.
Ada ironi yang indah dalam kisah tersebut. Di satu sisi, kita mengenal cerita seorang warga desa yang menggadaikan sepetak sawahnya demi menjaga keberlangsungan madrasah. Di sisi lain, kita menemukan seorang mantan menteri yang menyerahkan tanah pribadinya demi organisasi dan pelayanan sosial. Yang satu berasal dari lapisan bawah masyarakat, yang lain berasal dari lapisan elite nasional. Tetapi keduanya digerakkan oleh etika yang sama, bahwa harta menemukan kemuliaannya bukan ketika diwariskan, melainkan ketika dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih luas.
Bahkan dalam berbagai kesempatan, Kiai Saifuddin Zuhri juga dikenal menyerahkan tanah-tanah hadiah yang diperolehnya selama masa perjuangan kepada pesantren dan lembaga pendidikan Islam, alih-alih menjadikannya aset pribadi keluarga. Bagi generasi pesantren saat itu, pengabdian kepada masyarakat bukanlah aktivitas sampingan setelah sukses, melainkan justru tujuan dari kesuksesan itu sendiri.
Mereka sering menyebut kerja sosial tersebut dengan “khidmah”, bahasa lain dari pelayanan. Karena istilah khidmah ini terlalu akrab di telinga warga NU, saya sendiri menganggap kebanyakan kita sering gagal melihat bahwa khidmah sesungguhnya merupakan salah satu bentuk “ambisi moral” paling besar yang pernah lahir dari masyarakat Indonesia. Sebab, khidmah bukan sekadar bekerja tanpa bayaran, tapi keputusan sadar untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesempatan ekonomi demi sesuatu yang diyakini lebih besar daripada diri sendiri.
Dalam bahasa yang lebih kontemporer, inilah yang oleh Rutger Bregman, seorang sejarawan Belanda, disebut sebagai moral ambition. Yaitu, keberanian untuk mengarahkan bakat, energi, dan kemampuan terbaik seseorang, bukan semata untuk mengejar keberhasilan pribadi, melainkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar kemanusiaan.
Selama ini, ambisi sering dipahami sebagai sesuatu yang individualistik. Kita membayangkan seorang profesional muda yang mengejar jabatan tinggi, pengusaha yang membangun kerajaan bisnis, atau akademisi yang berburu reputasi internasional. Ambisi diasosiasikan dengan prestasi pribadi.
Bregman mengajukan pertanyaan yang menggugah, “Bagaimana jika orang-orang paling cerdas, paling berbakat, dan paling berpengaruh justru mengarahkan ambisinya untuk memperbaiki dunia?”
Pertanyaan ini terasa asing di sebagian masyarakat modern, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan tradisi Nahdlatul Ulama.
NU lahir bukan dari proyek perebutan kekuasaan, melainkan dari cita-cita dakwah keagamaan dan pengabdian masyarakat. Pesantren-pesantren tumbuh bukan karena perencanaan negara, tetapi karena inisiatif para penggerak masyarakat. Para kiai membangun pesantren dan madrasah sebelum negara mendirikan cukup sekolah. NU menyelenggarakan layanan kesehatan sebelum negara memiliki sistem kesehatan yang memadai. Begitu juga menciptakan jaring pengaman sosial, jauh sebelum istilah social safety net diperkenalkan para ekonom pembangunan.
Apa yang kini disebut sebagai pemberdayaan masyarakat sesungguhnya telah lama dipraktikkan dalam bentuk yang sederhana tetapi efektif oleh warga masyarakat sendiri. Lumbung desa, gotong royong pembangunan masjid, pendidikan murah, koperasi pesantren, hingga tradisi santunan sosial. Semua itu lahir dari etika khidmah.
Namun di sinilah tantangan zaman muncul. Generasi NU hari ini hidup dalam dunia yang berbeda dengan generasi pendiri organisasi ini. Mereka hidup dalam ekosistem digital, ekonomi pasar, kompetisi global, dan budaya pencapaian individual. Anak muda didorong untuk bermimpi menjadi direktur, menteri, profesor, atau pengusaha sukses.
Tidak ada yang salah dengan semua itu. Masalah muncul ketika ambisi pribadi sepenuhnya terpisah dari tanggung jawab sosial. Akibatnya, organisasi kemasyarakatan sering mengalami paradoks. Semakin banyak kader berprestasi secara individual, tetapi semakin sedikit yang bersedia mengabdikan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan jamaah. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, semakin mahal pula biaya kesempatan untuk berkhidmah.
Di titik inilah gagasan moral ambition menjadi relevan bagi NU. Yang dibutuhkan bukanlah menghilangkan ambisi, melainkan mengarahkannya. NU tidak memerlukan generasi yang anti terhadap kesuksesan. NU justru memerlukan generasi yang berani menjadi sukses agar dapat memberi manfaat yang lebih besar. Yang diperlukan adalah dokter terbaik yang memilih memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Ekonom terbaik yang membangun koperasi dan keuangan inklusif. Teknolog terbaik yang membantu digitalisasi pesantren. Pengusaha terbaik yang menciptakan lapangan kerja bagi komunitasnya.
Kok jadinya terdengar rumit, atau ada tuntutan standar yang tinggi? Tanpa bermaksud membuat repot warga yang ingin berkhidmah, sedari awal kita musti sadar bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat juga semakin kompleks. Ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, disrupsi teknologi, polarisasi politik, hingga krisis pekerjaan akibat otomatisasi. Sehingga khidmah untuk menjawab persoalan tersebut menuntut profesionalisme, kompetensi, dan kapasitas yang tinggi. Tidak cukup lagi sekadar memiliki niat baik, karena dunia modern menuntut kebaikan yang efektif.
Dalam sejarah NU, kita dapat menemukan banyak contoh tentang moral ambition semacam ini. Kiai Abdul Wahab Chasbullah membangun jaringan pendidikan dan organisasi pada masa kolonial ketika peluang keberhasilannya sangat kecil. Mbah Bisri Syansuri memperjuangkan pendidikan perempuan pada masa ketika gagasan itu dianggap tidak lazim. Gus Dur menggunakan seluruh modal intelektual dan politiknya untuk memperjuangkan demokrasi dan perlindungan kelompok minoritas.
Mereka bukan orang-orang tanpa ambisi. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang dengan ambisi yang sangat besar. Hanya saja, ambisi mereka diarahkan bukan untuk memperbesar diri sendiri, melainkan memperbesar manfaat bagi masyarakat.
Mungkin inilah pelajaran paling penting bagi gerakan pemberdayaan NU di masa depan. Masalahnya bukan lagi “apakah kader NU harus menjadi sukses atau tidak”, tapi “sukses untuk apa”? Apakah pendidikan tinggi hanya menjadi tangga mobilitas sosial individu, atau juga menjadi alat pemberdayaan masyarakat? Apakah jaringan politik hanya digunakan untuk memperluas pengaruh pribadi, atau untuk membuka akses bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan? Apakah keberhasilan ekonomi hanya berhenti pada akumulasi kekayaan, atau menjadi sarana menciptakan kesejahteraan bersama?
Dalam tradisi pesantren terdapat ungkapan yang sederhana tetapi mendalam, “Khoirunnas anfa’uhum linnas“, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Barangkali itulah definisi paling ringkas dari moral ambition. Mungkin juga, tanpa kita menyadarinya, NU telah lama mempraktikkannya sebelum dunia modern menemukan istilah tersebut.
Tantangan kita sekarang bukan menemukan nilai baru, melainkan menerjemahkan nilai lama itu ke dalam bahasa zaman. Sebab masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar organisasinya, tetapi oleh seberapa banyak kadernya yang berani mengubah khidmah dari sekadar pengabdian menjadi transformasi sosial. Bukan hanya menjadi orang baik, namun menjadi orang baik yang memilih menyelesaikan persoalan besar. Itulah ambisi moral; dan mungkin, itulah bentuk baru khidmah di abad ini.
Mungkin di sinilah perbedaan antara ambisi biasa dan moral ambition. Ambisi biasa bertanya, “Apa yang bisa saya miliki?”, sedangkan ambisi moral bertanya, “Apa yang bisa saya tinggalkan untuk orang lain?”
Seorang warga NU di desa menjawab pertanyaan itu dengan menggadaikan sawahnya demi madrasah. Kiai Saifuddin Zuhri menjawabnya dengan mewakafkan tanahnya demi pelayanan kesehatan masyarakat dan organisasi. Bentuknya berbeda, tapi nilainya sama.
Khidmah, pada akhirnya, bukanlah soal besar atau kecilnya pengorbanan, melainkan keberanian untuk menempatkan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri di pusat kehidupan kita.
Dan mungkin itulah sebabnya NU dapat bertahan selama satu abad lebih, karena ia dibangun bukan terutama oleh orang-orang yang bertanya apa yang bisa mereka ambil dari organisasi, melainkan oleh orang-orang yang bertanya apa yang dapat mereka berikan kepada umat.
Comments are closed.