Bincangperempuan.com- Kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, kembali menelan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Dalam kurun waktu sepekan, tepatnya sejak 29 Juni hingga 2 Juli 2026, empat warga sipil dilaporkan tewas akibat luka tembak. Puncak dari rangkaian tragedi kemanusiaan ini ditandai dengan gugurnya seorang ibu yang tengah hamil tujuh bulan beserta janin yang dikandungnya.
Melansir dari Jubi, Koordinator lapangan aksi massa di Intan Jaya, Marten Weya, empat korban yang meregang nyawa tersebut diidentifikasi sebagai Elianus Agimbau yang merupakan seorang gembala gereja, Okto Tigau seorang pemuda setempat, serta Melkiana Duwitau. Melkiana tewas seketika bersama janin di dalam kandungannya setelah peluru menembus tubuhnya saat ia berada di dalam rumahnya sendiri di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, pada Kamis (2/7/2026) malam.
Meskipun tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Intan Jaya telah berupaya melakukan tindakan operasi darurat untuk mengeluarkan dan menyelamatkan janin tersebut, nyawa bayi malang itu tetap tidak tertolong karena diduga telah meninggal terlebih dahulu di dalam kandungan ibunya. Peristiwa penembakan ini diduga kuat melibatkan satuan TNI non-organik yang bertugas di wilayah tersebut.
Kematian tragis Melkiana dan janinnya memicu gelombang kemarahan publik yang luar biasa masif. Pada Jumat (3/7/2026), ribuan masyarakat Intan Jaya yang terdiri dari warga sipil, pelajar, hingga kelompok mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi protes. Sebagai bentuk perlawanan simbolik atas ketidakadilan yang menimpa mereka, massa mengarak jenazah Melkiana dan janinnya dari RSUD Intan Jaya menuju lapangan sepak bola Sugapa sebelum akhirnya dihantarkan ke rumah duka di Kampung Wandonga, Distrik Sugapa.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menuntut pertanggungjawaban hukum yang transparan bagi para pelaku penembakan sipil. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk segera memfasilitasi pembentukan tim investigasi independen guna mengusut dugaan pelanggaran HAM berat ini.
Melalui perwakilan mahasiswa, Yance Pogau, massa juga melayangkan ultimatum: mendesak adanya dialog langsung dengan Menteri Pertahanan dan Presiden RI terkait status kedaruratan militer di wilayah mereka, atau mengembalikan status administratif Kabupaten Intan Jaya ke kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Paniai, jika penembakan terhadap warga sipil terus dibiarkan tanpa penegakan hukum.
Baca juga: Ancaman Krisis Iklim, Bagaimana Nasib Perempuan Adat?
Femisida dalam Pusaran Konflik Bersenjata
Tragedi yang menimpa Melkiana Duwitau bukanlah sebuah insiden tunggal. Peristiwa ini menambah daftar panjang femisida dalam pusaran konflik bersenjata di pegunungan tengah Papua yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade. Belum genap dua bulan sebelum Melkiana gugur bersama janinnya, insiden serupa merenggut nyawa Tarling Wanimbo (20) dan Naina Murib (31) di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak pada awal Mei 2026. Keduanya ditembak mati di ujung peluru saat beraktivitas di kebun. Bagi perempuan Papua, kebun dan tanah bukan sekadar lahan pertanian atau komoditas ekonomi, melainkan simbol kedaulatan ekologis, napas kehidupan, dan rahim yang merawat alam semesta.
Perempuan Papua memegang andil penting sebagai aktor utama penjaga kelestarian alam dan pelanjut keberlanjutan kehidupan generasi. Ketika peluru menembus tubuh mereka di kebun atau di dalam rumah, yang dihancurkan bukan cuma nyawa individu, melainkan fondasi pertahanan adat dan lingkungan. Kekerasan ini sengaja menyasar perempuan untuk melumpuhkan daya juang komunitas dari akar paling dasar.
Kengerian ini diamplifikasi lewat pola teror psikologis pada kasus Tarling Wanimbo. Tubuhnya yang tak bernyawa diduga sengaja dipasangi bahan peledak, yang kemudian melukai tujuh warga sipil saat berusaha mengevakuasi jenazahnya. Ini adalah bentuk intimidasi ekstrem untuk menebar ketakutan kolektif agar warga takut mengelola tanah mereka sendiri.
Dampak masif dari pengerahan militer organik maupun non-organik akhirnya sukses mencerabut perempuan Papua dari ruang hidupnya. Hingga tahun 2026, ketidakstabilan ini memaksa sekitar 85.000 orang Papua hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi internal.
Blok Wabu dan Pola Operasi Sistematis Melemahkan Sipil
Melihat fenomena kekerasan yang berulang, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, memberikan analisis struktural yang tajam. Menurutnya, rangkaian pembunuhan dan kekerasan bersenjata di Intan Jaya serta wilayah episentrum konflik lainnya di Tanah Papua merupakan bagian integral dari operasi militer selain perang yang sedang berlangsung. Hal ini terindikasi secara jelas dari kemiripan modus dan pola yang diterapkan oleh aparat keamanan di lapangan. Pola-pola tersebut meliputi tindakan ofensif seperti masuk dan membakar perkampungan warga, mobilisasi teknologi militer canggih berupa pesawat, helikopter, dan drone, hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dicurigai secara sepihak.
Lebih lanjut, Latifah Anum Siregar menyoroti aspek krusial mengenai latar belakang para korban yang mayoritas berasal dari kalangan tokoh gereja dan kelompok anak muda. Kematian figur seperti Pendeta Elianus Agimbau dan pemuda seperti Okto Tigau bukan merupakan ketidaksengajaan. Terdapat indikasi kuat bahwa kelompok masyarakat sipil yang biasa menjadi garda terdepan dalam menyuarakan hak-hak komunitas sengaja dihabisi.
“Jadi anak muda, tokoh agama, kelompok-kelompok bagian dari masyarakat sipil yang biasa menjadi tokoh terdepan itu sengaja dihabisi, sehingga ini pelemahan benar-benar masyarakat sipil,” ungkap Latifah Anum Siregar kepada BBC.
Ada target ekonomi-politik yang besar di balik pelemahan sistematis masyarakat sipil ini. Wilayah Intan Jaya diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa masif, salah satunya adalah proyek investasi pertambangan emas skala besar di Blok Wabu. Dengan membuat masyarakat sipil kehilangan tokoh-tokoh kunci, pemimpin adat, dan aktivis muda mereka, maka resistensi lokal terhadap eksploitasi lahan dan advokasi pemenuhan hak-hak masyarakat adat mereka akan runtuh dengan sendirinya. Rakyat sengaja dibuat tidak berdaya agar korporasi dan kepentingan investasi dapat melenggang tanpa hambatan berarti.
Baca juga: Framing Femisida di Media: Mengapa Perspektif Korban Masih Terpinggirkan?
Desakan Evaluasi Total: Menuntut Akuntabilitas Negara
Respons atas rentetan kekerasan di Intan Jaya memicu desakan keras dari lembaga pengawas HAM dan otoritas pemerintahan terkait. Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey, secara tegas menyatakan bahwa rangkaian serangan mematikan terhadap warga sipil di Intan Jaya merupakan pelanggaran HAM nyata yang tidak bisa ditoleransi. Atas dasar itu, Komnas HAM mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan serta memperbarui prosedur tetap (protap) aparat TNI dan seluruh satuan keamanan yang bertugas di Papua.
Senada dengan tuntutan tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas gugurnya Pendeta Elianus Agimbau. Sebagai langkah konkret, Menteri HAM meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperketat pengawasan dan mengendalikan secara ketat seluruh anggotanya yang sedang menjalankan tugas operasi di lapangan agar mematuhi koridor hukum internasional dan penghormatan terhadap hak hidup masyarakat sipil.
Sebagai solusi strategis jangka pendek dan menengah, Aliansi Demokrasi untuk Papua menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan operasi militeristik ini. Langkah pertama yang wajib diambil adalah menarik mundur seluruh pasukan non-organik dari tanah Papua. Setelah pemulihan keamanan sipil pasca-penarikan pasukan dilakukan, langkah krusial berikutnya adalah merombak total kebijakan keamanan negara di Papua yang selama enam puluh tahun ini terlalu militeristik, guna membuka ruang dialog yang adil, bermartabat, dan humanis.
Referensi:
- Kagoya, L. (2026, Juli 3). Empat warga di Intan Jaya dilaporkan tewas ditembak selama sepekan. Jubi.id. https://jubi.id/meepago/2026/empat-warga-di-intan-jaya-dilaporkan-tewas-ditembak-selama-sepekan/
- Pendeta, ibu hamil, dan bayi di kandungan tewas ditembak dalam hari-hari penuh kekerasan konflik bersenjata di Intan Jaya, Papua – ‘Kakak sudah kena peluru, adik harus cari keselamatan’. (2026, Juli). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce375xpzkjdo.amp
- Sinombor, S. H. (2026, Mei 11). Jerit tangis perempuan Papua saat tubuh mereka menjadi alat teror kemanusiaan. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/jerit-tangis-perempuan-papua-saat-tubuh-mereka-menjadi-alat-teror-kemanusiaan
Comments are closed.