Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa menegaskan bahwa kader Nahdlatul Ulama (NU) yang telah mengabdi sebagai menteri, birokrat, maupun di bidang lain tidak perlu dipaksa untuk memimpin NU.
Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Zulfa saat memberikan sambutan pada peluncuran kitab Ithafu Umamati Al-Musthafa di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026) malam.
“Yang sudah di partai biarkan di partai. Yang sudah jadi menteri biarkan di kementerian. Tidak perlu dipaksa kemudian harus mimpin NU,” ujarnya.
Menurutnya, pengurus NU harus memiliki ukuran yang jelas. Sebab, kader NU memiliki ruang pengabdian yang beragam, mulai dari menjadi ulama, membangun pesantren dan madrasah, hingga mengabdi sebagai birokrat, pengusaha, maupun menteri.
“Kita harus bangga dan harus ada ukuran yang jelas. Kader NU itu ada yang jadi ulama, ada yang membangun pesantren, ada yang membangun madrasah. Kader NU juga ada yang jadi menteri, birokrat, dan pengusaha. Kita harus bangga,” jelasnya.
Namun, menurutnya, tidak semua kader harus menjadi pengurus NU. Sebab, NU telah memiliki sistem kaderisasi yang jelas melalui Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) maupun Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (P-MKNU) yang menjadi syarat pengurus NU.
Kiai Zulfa mengaku prihatin melihat kondisi NU saat ini. Menurutnya, sebagai organisasi Islam terbesar, NU seharusnya semakin maju organisasinya, semakin mandiri ekonominya, dan semakin dirasakan khidmatnya oleh umat.
“Khidmat sosial, kesehatan, ekonominya. Kader NU harus terdistribusi dan terlihat maju,” katanya.
Kiai Zulfa mengatakan pengaruh NU lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ukurannya adalah ketika pandangan dan rekomendasi ulama NU diterima serta dijadikan rujukan oleh pemerintah.
“Dan setiap apa yang disampaikan ulama NU itu menjadi kompas moral bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Comments are closed.