Pemerintah secara masif menggeser fokus penanganan kesehatan dengan mengencangkan upaya pencegahan (hulu) guna menekan laju kasus stroke di Indonesia. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah menargetkan dapat menjangkau 130 juta penduduk pada tahun ini, setelah berhasil mencatat 70 juta pemeriksaan pada tahun pertama pelaksanaannya.
Langkah preventif ini diambil sebagai respons atas tingginya fatalitas stroke yang kini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kematian mencapai sekitar 337.000 jiwa setiap tahun. Jumlah ini melampaui kematian akibat penyakit jantung maupun kanker.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dalam lima tahun mendatang, program skrining massal tersebut ditargetkan mampu menjangkau 280 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi. Fokus utamanya adalah mendeteksi secara dini hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi yang menjadi faktor risiko utama stroke.
“Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin,” ujar Budi saat memberikan arahan pada Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Pemerintah menerapkan pendekatan taktis 80-80-80, yakni 80 persen penduduk teridentifikasi, 80 persen dari mereka yang teridentifikasi mendapatkan penanganan, dan 80 persen dari yang ditangani berhasil mengendalikan kondisi kesehatannya.
Budi menambahkan, angka riil kematian stroke di lapangan diperkirakan dapat mencapai dua hingga tiga kali lebih besar karena masih banyak kasus di berbagai daerah yang belum tercatat dalam sistem registrasi nasional. Stroke juga menjadi beban pembiayaan kesehatan terbesar ketiga dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan total klaim melebihi Rp5 triliun setiap tahun.
“Setiap tahun sekitar 300.000 orang meninggal akibat stroke. Saya sangat terlibat secara pribadi karena ibu saya sendiri mengalami stroke ketika berusia 70 tahun. Saat itu, di kota kami bahkan belum tersedia CT scan sehingga harus dibawa ke kota lain, dan sudah terlambat. Ibu saya mengalami kelumpuhan selama sembilan tahun,” kata Budi.
Oleh karena itu, di sisi hilir atau penanganan darurat, pemerintah juga mempercepat kesiapan fasilitas dengan menargetkan seluruh 514 kabupaten/kota memiliki sarana CT scan dan cath lab. Akselerasi penyediaan layanan tersebut dinilai krusial karena penanganan stroke sangat bergantung pada kecepatan waktu (golden period).
Selain penguatan sarana, kata Budi, kompetensi tenaga medis ikut didorong. Dokter bedah umum di tingkat kabupaten/kota akan dilatih untuk mampu melakukan prosedur kraniotomi guna mengevakuasi hematoma pada kasus stroke hemoragik. Sementara di tingkat provinsi, pemerintah menyiapkan peralatan Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), neuronavigasi, dan mikroskop operasi di seluruh 38 provinsi.
Intervensi hulu-hilir ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat dari 72 tahun menjadi 76 tahun dalam lima tahun mendatang.
Langkah preventif dan penguatan layanan ini didukung penuh oleh para praktisi medis melalui forum ICONNS 2026 yang berlangsung pada 8–12 Juli 2026. Forum bertema “Strategic Shift: Multidisciplinary Neuro-Care Synergy in Neuro-Oncology, Vascular, Spine, & Critical Care” ini menjadi ajang konsolidasi internasional yang mempertemukan sekitar 300–400 dokter spesialis saraf, bedah saraf, radiologi, anestesi, serta perawat dari dalam maupun luar negeri.
Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, Adin Mulkasana, menegaskan penanganan penyakit neurologi seperti stroke terus meningkat dan karakteristiknya membutuhkan kecepatan diagnosis serta sinergi multidisiplin.
“Melalui ICONNS 2026, kami membangun standardisasi klinis yang seragam di seluruh daerah. Sinergi multidisiplin ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan permanen akibat stroke di Indonesia,” kata Adin.
Comments are closed.