Jakarta, NU Online
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kebijakan tata ruang di Pulau Jawa semakin menjauh dari fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan lingkungan. Di tengah meningkatnya konflik agraria, kerusakan wilayah pesisir, ancaman terhadap sumber air, ekspansi kawasan industri, serta meluasnya aktivitas pertambangan yang menggunakan kebijakan tata ruang untuk melegitimasi alih fungsi lahan dan memperluas ruang investasi.
“Pulau Jawa sedang menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa. Dari pesisir hingga pegunungan, dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, kita menyaksikan ruang hidup rakyat terus dikorbankan demi investasi. Negara harus menghentikan praktik ini dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan tata ruang dan pembangunan energi di Pulau Jawa,” kata Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan Walhi Nasional, Puspa Dewy, dalam keterangan diterima NU Online, Rabu (15/7/2026).
Di Jawa Timur, Walhi mencatat sedikitnya 20 ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari pembangunan kawasan industri, smelter, hingga pengembangan bioetanol, dinilai mempercepat alih fungsi lahan produktif milik masyarakat. Kebijakan tersebut diperkirakan semakin membebani lingkungan dan meningkatkan potensi bencana ekologis.
“Ruang hidup petani serta nelayan terus terdesak oleh proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan. Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan merampas ruang hidup rakyat dan menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka,” tegas Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra.
Di Yogyakarta, Walhi menyoroti ancaman terhadap kawasan karst di Gunungkidul yang dinilai tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber air bagi masyarakat.
“Ancaman terhadap kawasan karst dan sumber-sumber air di Gunungkidul menunjukkan bagaimana tata ruang semakin kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Yang harus dilindungi adalah sumber kehidupan masyarakat, bukan kepentingan investasi yang mengorbankan bentang alam,” ujar Direktur Eksekutif Daerah Walhi Yogyakarta, Gandar Mahojwala.
Sementara, di Jawa Tengah memburuknya tata ruang dengan meningkatnya bencana banjir di 13 kabupaten pada awal 2026, terutama di kawasan pantai utara. Dalam satu dekade terakhir, Jawa Tengah disebut kehilangan tutupan hutan seluas 11.179 hektare, sementara luas izin pertambangan mencapai 14.033 hektare.
“Masyarakat wilayah pesisir semakin tenggelam, ruang hidup menyusut, sementara aktivitas industri dan pertambangan terus berlangsung. Negara harus segera melakukan koreksi terhadap kebijakan pembangunan yang mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian.
Di Jakarta, Walhi menyoroti rencana reklamasi sekitar 200 hektare wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Seribu untuk pengembangan kawasan pariwisata yang masuk dalam PSN, serta reklamasi sekitar 1.000 hektare wilayah laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Selain itu, sekitar 74 pulau disebut telah dikuasai pihak swasta sehingga dinilai berpotensi membatasi akses masyarakat pesisir dan nelayan.
“Kerusakan ekologis di daratan Jakarta sampai hari ini belum juga dipulihkan. Tapi pemerintah justru terus membuka pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai ruang baru pembangunan. Arah ini bukan menyelesaikan krisis Jakarta, tetapi justru menambah dan memperluas wilayah yang rusak. Ke depan, bukan hanya daratan Jakarta yang kehilangan daya dukung, tetapi pesisir dan pulau-pulau kecilnya juga akan menghadapi ancaman kerusakan yang sama,” ujar Direktur Eksekutif Daerah Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah.
Di Jawa Barat, Walhi menyoroti pelepasan 20.024 hektare kawasan hutan negara, termasuk 16.078 hektare hutan lindung, untuk revitalisasi tambak di Karawang, Subang, Indramayu, dan Bekasi. Organisasi tersebut juga menilai ekspansi Giant Sea Wall, PLTU captive, PSEL, dan geothermal menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transisi energi bersih.
“Konversi sekitar 20 ribu hektare kawasan pesisir menjadi tambak industri dan konflik agraria yang terus terjadi menunjukkan bahwa ruang hidup rakyat sedang dirampas secara sistematis. Ini bukan kasus lokal, melainkan bagian dari krisis tata ruang yang sedang berlangsung di Pulau Jawa dan harus segera dihentikan,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Barat, Wahyudin.
Walhi mendesak pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kebijakan tata ruang yang dinilai bermasalah, menghentikan perampasan ruang hidup rakyat, melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menghentikan ekspansi pertambangan yang merusak lingkungan, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait ruang hidup.
Comments are closed.