Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Feodalisme kampus kerap dianggap sekadar soal tata krama, padahal jejaknya bisa menjelaskan mengapa budaya “ABS” begitu sulit hilang dari birokrasi dan politik Indonesia.
Ada satu adegan yang berulang di hampir setiap kampus di Indonesia, meski jarang direkam kamera siapa pun. Seorang mahasiswa tingkat akhir sedang menyusun pesan WhatsApp ke dosen pembimbingnya. Ia menghapus kalimat itu, menulis ulang, menghapus lagi. Bukan karena isinya keliru, melainkan karena ia sedang menakar seberapa sopan kalimat itu terdengar, seberapa besar risiko yang ia tanggung jika pertanyaannya terasa seperti bantahan.
Momen kecil semacam itu jarang dianggap penting. Namun jika ia terjadi berulang kali, di ribuan kampus, dari generasi ke generasi, ia berhenti menjadi soal personal dan mulai layak dibaca sebagai soal struktural. Belakangan, diskursus soal feodalisme di lingkungan akademik memang kembali ramai diperbincangkan publik, biasanya muncul bersamaan dengan kabar kasus kekerasan yang lambat terungkap, keluhan soal dosen yang sulit dikritik, atau sekadar dosen yang sulit diajak bimbingan. Sejumlah kalangan bahkan mulai menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar, yakni budaya asal bapak senang atau ABS, yang mengakar dalam birokrasi dan politik nasional, seolah kampus adalah salah satu titik asal dari kebiasaan itu.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah budaya feodal itu ada, sebab jejaknya sudah cukup banyak terekam. Pertanyaan yang lebih menarik untuk direnungkan adalah seberapa jauh budaya itu benar-benar menjalar keluar dari tembok kampus, dan apakah ia pantas disebut sebagai salah satu penghambat kemajuan bangsa, atau justru gejala dari persoalan yang lebih tua dan lebih luas dari sekadar ruang kuliah.
Warisan Otoritas yang Bertahan
Sosiolog Jerman Max Weber pernah membedakan otoritas menjadi tiga jenis: karismatik, tradisional, dan legal-rasional. Yang terakhir adalah bentuk paling ideal untuk dunia akademik, sebab otoritas semacam ini dihormati karena argumennya teruji, bukan karena posisinya semata. Namun di banyak kampus Indonesia, yang lebih sering berlaku justru otoritas tradisional, yakni dihormati semata karena jabatan, terlepas dari isi argumen yang menyertainya.
Data lintas budaya turut menguatkan pengamatan ini. Riset Geert Hofstede menempatkan Indonesia sebagai salah satu masyarakat dengan skor Power Distance Index tertinggi di dunia, yakni 78, jauh di atas rata-rata global. Angka ini menggambarkan masyarakat yang cenderung menerima ketimpangan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar, di mana bawahan mengharapkan arahan, bukan diajak berdebat, dan kepatuhan dipandang sebagai kebajikan, bukan beban.
Manifestasinya di lapangan pun beragam bentuknya, dari yang tampak sepele hingga yang cukup serius. Sejumlah kajian pendidikan tinggi mencatat kebiasaan mahasiswa bimbingan yang enggan mengkritik metode dosennya karena khawatir memengaruhi kelulusan, hingga relasi senior-junior dalam organisasi kemahasiswaan yang diwariskan sebagai tradisi tak tertulis. Pada titik paling seriusnya, sejumlah kasus kekerasan di lingkungan kampus yang belakangan mencuat ke publik turut disorot lembaga pemerhati pendidikan sebagai cerminan dari relasi kuasa yang timpang antara pengajar dan mahasiswa, bukan semata persoalan oknum yang berdiri sendiri.
Menariknya, warisan budaya ini punya akar yang jauh lebih tua dari Republik ini sendiri. Sistem ningrat era kolonial dan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus era Orde Baru sama-sama pernah memperkuat logika bahwa kepatuhan pada atasan adalah kebajikan tertinggi di ruang pendidikan. Reformasi 1998 berhasil membongkar kerangka hukumnya, namun kebiasaan sehari-hari selalu jauh lebih lambat berubah dibanding undang-undang, sebab ia hidup bukan di pasal, melainkan di kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi pengajar ke generasi berikutnya.
Godaan pertama saat membahas isu ini adalah menyimpulkan secara sederhana: hierarki yang kuat pasti menghambat kemajuan. Namun data lintas negara justru menunjukkan cerita yang lebih rumit dan lebih menarik untuk direnungkan. Korea Selatan dan Jepang, dua raksasa inovasi dunia, sama-sama mewarisi budaya hormat pada senioritas yang begitu kental, namun mencatat skor PDI yang jauh lebih rendah dari Indonesia, masing-masing 60 dan 54.
Yang membedakan bukan ada tidaknya hierarki, melainkan apa yang dipasangkan dengannya. Korea Selatan memasangkan hierarkinya dengan sistem ujian yang brutal kompetitif, di mana posisi sosial tetap harus dibuktikan berulang lewat kinerja nyata. Jepang memasangkan strukturnya dengan budaya tanggung jawab kolektif, di mana kegagalan sistem harus diakui secara terbuka, bukan disembunyikan demi menjaga muka atasan. Ketika hierarki dipasangkan dengan mekanisme pembuktian semacam itu, ia justru bisa berubah menjadi disiplin yang produktif, bukan penghambat kemajuan.
Pertanyaan yang lebih relevan bagi Indonesia barangkali bukan bagaimana menghapus hierarki, sebab hierarki adalah bagian dari banyak masyarakat yang justru maju pesat, melainkan bagaimana melengkapi hierarki yang sudah ada dengan mekanisme akuntabilitas yang setara kuatnya. Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut kebiasaan yang terinternalisasi lewat pengalaman berulang sebagai habitus, dan kampus adalah salah satu ruang formatif terpanjang sebelum seseorang memasuki dunia kerja atau politik. Ketika seorang lulusan terbiasa selama empat tahun bahwa diam adalah pilihan paling aman, kebiasaan itu tidak serta-merta hilang begitu ia berpindah ke ruang rapat kementerian, kantor pemerintah daerah, atau ruang sidang partai politik.
Ekonom Mancur Olson menjelaskan sisi rasional dari fenomena ini: biaya melawan sistem selalu personal dan langsung dirasakan, sementara manfaat dari budaya yang lebih terbuka bersifat kolektif dan baru terasa dalam jangka panjang, sehingga setiap orang secara individual cenderung menunggu orang lain bicara lebih dulu. Bukan karena penakut, melainkan karena itu pilihan yang masuk akal bagi masing-masing individu, meski secara kolektif merugikan semua orang dalam jangka panjang.
Bahasa Baru yang Tumbuh
Kabar baiknya, ini bukan persoalan yang mustahil diubah, sebab akar masalahnya justru menunjukkan jalan keluarnya. Jika hierarki tanpa akuntabilitas adalah sumber masalahnya, maka kemajuan akademik sesungguhnya tidak ditentukan oleh sebanyak apa program atau kebijakan pendidikan yang diluncurkan dari atas, melainkan oleh sejauh mana kultur di setiap ruang kelas benar-benar berubah. Berbagai kebijakan yang mendorong kampus merancang ulang relasi dosen-mahasiswa sudah cukup lama tersedia sebagai kerangka, namun kerangka itu baru bermakna jika masing-masing kampus dan dosen mau benar-benar mengisinya, bukan sekadar menjalankannya sebagai formalitas administratif. Di titik inilah kultur menjadi variabel yang jauh lebih menentukan dibanding regulasi.
Tanda bahwa perubahan kultur ini mungkin terjadi justru lebih sering muncul dari inisiatif informal ketimbang kebijakan formal. Semakin banyak dosen muda hasil pendidikan lanjutan di lingkungan akademik yang lebih egaliter kini kembali mengajar dengan standar yang mereka bawa dari luar negeri, sementara sejumlah inisiatif pendidikan alternatif yang belakangan muncul di ruang publik secara terbuka mencari pengajar berdasarkan kemampuan menyalakan rasa ingin tahu, bukan sekadar senioritas gelar. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap pendidikan yang lebih dialogis sudah cukup nyata — dan bahwa perubahan kultur, meski lambat, sedang berlangsung dari akar rumput, bukan menunggu diperintahkan dari atas.
Ki Hadjar Dewantara, jauh sebelum istilah pedagogi kritis dikenal luas di dunia akademik, sudah menuliskan filosofi yang relevan untuk konteks ini lewat semboyan tut wuri handayani, yakni pendidik yang mendorong dari belakang, bukan mengatur dan mendikte dari atas. Falsafah itu sesungguhnya sudah menyediakan jawabannya sejak jauh sebelum republik ini berdiri, hanya saja praktiknya belum sepenuhnya menjelma di setiap ruang kelas, dan barangkali di situlah pekerjaan rumah kolektif kita sesungguhnya berada.
Barangkali persoalan ini pada akhirnya bukan tentang mencari siapa yang salah, sebab feodalisme kampus bukan hasil niat jahat siapa pun secara personal, melainkan produk dari kebiasaan yang diwariskan tanpa banyak orang benar-benar menyadarinya. Ia lebih menyerupai bahasa lama yang terus dituturkan turun-temurun, bahkan oleh mereka yang sebenarnya paling ingin bicara dengan bahasa yang baru. Setiap dosen muda yang berani membuka ruang debat di kelasnya, setiap kampus yang mau mengaudit relasi kuasanya sendiri, dan setiap kebijakan yang memberi jalan bagi generasi baru untuk tumbuh tanpa harus menundukkan kepala lebih dulu, adalah satu kalimat baru yang perlahan menggantikan bahasa lama itu.
Mahasiswa yang tadi ragu mengirim pesannya barangkali suatu hari akan menjadi dosen. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan mengulang kebiasaan yang sama pada mahasiswanya kelak, melainkan apakah bangsa ini sudah menyediakan cukup banyak jalan baru, agar ketika saatnya tiba, ia punya cukup alasan dan cukup keberanian untuk memilih menuliskan kalimat yang berbeda. (D74)
Comments are closed.