Dengarkan artikel ini:
Wajah Gajah Mada disebut cuma imajinasi Mohammad Yamin. Lalu, bagaimana jika Indonesia dulu didirikan para teknokrat, bukan para pujangga?
“Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan, dibayangkan sebagai sesuatu yang niscaya terbatas sekaligus berdaulat.” – Benedict Anderson, Imagined Communities (1983)
Cupin membuka linimasa X pada suatu malam. Sebuah utas lama muncul lagi, membahas wajah Gajah Mada yang selama ini dikenal luas ternyata hanya rekaan Muhammad Yamin pada dekade 1940-an.
Ia membaca utas itu dengan saksama. Warganet ramai membandingkan wajah sang patih Majapahit dengan wajah Yamin sendiri, lalu bertanya-tanya apakah sang pujangga sengaja menyelipkan dirinya ke dalam sejarah.
Cupin tersenyum kecil membaca perdebatan itu. Ia teringat bahwa Yamin bukan sekadar politisi atau ahli hukum, melainkan penyair yang gemar menggali cerita lama dari kitab Pararaton dan menghidupkannya kembali lewat imajinasi.
Baginya, wajah Gajah Mada versi Yamin bukan sekadar pemalsuan sejarah. Itu adalah contoh paling gamblang tentang bagaimana cara kerja seorang pujangga, yaitu mengubah serpihan fakta menjadi narasi yang bisa dipeluk bersama oleh satu bangsa.
Yamin bukan satu-satunya kasus semacam ini. Banyak pendiri Republik, dari Amir Hamzah hingga Sutan Sjahrir, lebih dulu dikenal sebagai penulis dan penyair sebelum duduk di kursi kekuasaan.
Kelompok sastra Pujangga Baru, tempat nama seperti Sanusi Pane dan Rustam Effendi bernaung, juga tidak sekadar menulis untuk hiburan. Bagi Cupin, karya-karya mereka adalah bagian dari strategi politik, bukan sekadar produk sampingan dari kegemaran menulis.
Cupin lantas teringat gagasan Hegel tentang zeitgeist, semacam semangat zaman yang membatasi apa yang bisa dipikirkan sebuah generasi. Ia menduga, generasi pendiri bangsa ini memang lahir tepat ketika sastra menjadi alat perlawanan paling logis pada masanya.
Namun, pola ini, menurut Cupin, terlalu sering dianggap kebetulan belaka. Padahal, ia curiga ada penjelasan yang jauh lebih besar tentang mengapa generasi pendiri bangsa ini justru didominasi orang-orang yang keahlian utamanya adalah menyusun kata.
Ia lantas membuka lagi catatan lamanya, tempat ia pernah menulis tentang bagaimana konstitusi dan simbol negara ini lahir dari tangan yang sama dengan tangan yang menulis sajak. Ada dua pertanyaan yang mengganjal pikirannya malam itu.
Pertama, apa sebenarnya dampak dari fakta bahwa negara ini dirancang oleh pujangga, bukan insinyur atau ekonom? Kedua, bagaimana jadinya jika Indonesia, seperti Singapura atau Korea Selatan, dulu didirikan oleh orang-orang teknokratis, bukan sastrawan?
What If Bukan Pujangga yang Merancang Indonesia?
Cupin mulai menyusun jawabannya sendiri. Ia teringat sosiolog Max Weber pernah membagi wibawa kekuasaan menjadi tiga jenis, yaitu rasional legal, tradisional, dan karismatik.
Bagi Cupin, para pendiri Indonesia jelas condong ke jenis yang ketiga. Kefasihan berpidato Sukarno dan kepiawaian bersajak Yamin sama-sama bersandar pada daya pukau kata, bukan sekadar jabatan formal.
Ia lalu mengingat argumen Benedict Anderson dalam Imagined Communities, bahwa sebuah bangsa hanya mungkin dibayangkan lewat sirkulasi bahasa dan cerita yang sama. Anderson bahkan menjadikan Indonesia sebagai contoh utama, sebab kepulauan dengan ratusan bahasa daerah ini butuh sesuatu yang bisa merekatkan semuanya menjadi satu.
Di sinilah, pikir Cupin, modal naratif menjadi jawaban paling masuk akal. Konstitusi dan Pancasila ditulis dengan register yang mudah dihafal dan diucapkan bersama, bukan sekadar pasal hukum yang kaku.
Ia juga teringat gagasan Anthony Smith tentang ethnie, semacam inti etnis dan kisah bersama yang direkatkan mitos dan simbol jauh sebelum sebuah negara berdiri secara resmi. Nusantara, dengan sejarah panjang Sriwijaya dan Majapahit, punya bahan baku semacam itu dalam jumlah berlimpah, sementara negara-kota muda seperti Singapura nyaris tidak memilikinya.
Antropolog Clifford Geertz punya istilah untuk fenomena ini lewat kajiannya tentang negara teater di Bali, tempat kekuasaan bekerja lewat simbol dan pertunjukan, bukan hanya birokrasi semata. Cupin merasa istilah itu juga cocok untuk menjelaskan gaya panggung Sukarno.
Namun, ia sadar bahwa pola ini tidak berlaku universal. Singapura, misalnya, dibangun oleh ekonom Goh Keng Swee, yang merancang kawasan industri Jurong dengan pendekatan teknokratik, jauh dari romantisme kebangsaan ala pujangga.
Korea Selatan pun serupa. Di bawah Park Chung-hee, sekelompok ekonom menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang meniru model industrialisasi Jepang, sesuatu yang oleh ilmuwan politik Chalmers Johnson disebut sebagai ciri khas negara pembangunan dalam bukunya, MITI and the Japanese Miracle.
Cupin menimbang-nimbang perbedaan ini. Ia curiga, perbedaan itu bukan soal model mana yang lebih unggul, melainkan soal seberapa besar keberagaman yang harus direkatkan sejak awal berdirinya sebuah negara.
Singapura kecil dan relatif homogen, sementara Indonesia terlalu luas dan majemuk untuk direkatkan hanya dengan efisiensi birokrasi semata. Maka, dari situ, dua pertanyaan baru muncul di benak Cupin.
Pertama, apakah modal naratif ini benar-benar aset, atau justru kelemahan tersembunyi yang membuat kapasitas institusional negara tertinggal? Kedua, seandainya Indonesia benar-benar mengikuti jalan Singapura atau Korea Selatan, apa yang kira-kira akan terjadi pada negara kepulauan seluas ini?
What If Indonesia Benar-Benar Didirikan Teknokrat?
Cupin mencoba membayangkan skenario itu secara lebih detail. Andai Pembukaan UUD 1945 ditulis oleh ekonom dan insinyur, dokumen itu mungkin akan lebih menyerupai manual administratif yang ringkas dan teknis, bukan teks dengan kadar puitis tinggi seperti yang dikenal sekarang.
Ia teringat, ilmuwan politik Fritz Scharpf menyebut jenis legitimasi yang lahir dari kinerja terukur sebagai output legitimacy. Model semacam ini bekerja baik selama pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, seperti yang terjadi di Korea Selatan maupun Taiwan di bawah tokoh seperti K.T. Li.
Namun, Cupin juga teringat peringatan antropolog James C. Scott dalam bukunya, Seeing Like a State, bahwa perencanaan teknokratik yang terlalu percaya diri bisa berujung buruk jika mengabaikan keragaman dan pengetahuan lokal. Baginya, ini menjadi soal serius bagi Indonesia, sebab kepulauan ini jauh lebih majemuk dibanding Singapura atau Korea Selatan yang relatif seragam.
Ia membayangkan, tanpa modal naratif untuk merekatkan lebih dari tujuh ratus bahasa daerah, penyatuan Indonesia barangkali harus ditempuh lewat sentralisasi yang jauh lebih ketat sejak awal berdirinya. Ironisnya, itu berarti jalan menuju persatuan bisa jadi lebih otoriter, bukan lebih efisien seperti yang sering dibayangkan orang.
Cupin lantas membandingkannya dengan Chili, yang pada era 1970-an dirombak total oleh sekelompok ekonom lulusan Universitas Chicago, dijuluki Chicago Boys, mengikuti doktrin pasar bebas Milton Friedman. Perubahan itu memang berlangsung cepat, tetapi terjadi di bawah rezim yang jauh dari demokratis, sesuatu yang berbeda jauh dari jalan panjang diplomasi dan mobilisasi rakyat yang ditempuh Indonesia.
Dari sini, Cupin sampai pada satu kesimpulan sementara. Pertanyaan “seandainya” ini, baginya, bukan untuk mencari model mana yang lebih unggul di antara keduanya.
Ia justru menegaskan bahwa setiap negara memilih jalannya masing-masing sesuai kondisi yang dihadapi, baik itu skala wilayah, tingkat keberagaman, maupun tekanan zaman yang melingkupinya. Pujangga dan teknokrat, bagi Cupin, bukan dua pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua alat berbeda yang dipakai bangsa-bangsa untuk menjawab tantangan yang berbeda pula pada masanya masing-masing.
Ia menutup laptopnya malam itu dengan satu simpulan yang terasa lebih tenang daripada saat ia mulai membaca utas tadi. Jalan yang ditempuh para pendiri Indonesia lewat sajak dan pidato bukanlah kebetulan sejarah yang kurang efisien, melainkan jawaban yang paling masuk akal bagi tantangan menyatukan negeri sebesar dan semajemuk ini, sebuah warisan yang layak dipahami dengan jernih, bukan sekadar dirayakan atau diremehkan begitu saja. (A43)
Comments are closed.