Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.
Pertengahan Juli 2026, Badan Energi Internasional merilis Global Critical Minerals Outlook 2026. Laporan itu mencatat, dalam 2 tahun terakhir, para perefinasi teratas, Indonesia untuk nikel dan Tiongkok untuk mineral energi lainnya, menyumbang lebih dari tiga perempat pertumbuhan pasokan olahan dunia. Untuk nikel, hampir seluruh pertumbuhan itu datang dari satu pemasok dominan: Indonesia.
Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol merangkum bahayanya dalam satu kalimat: nilai ekonomi yang sangat besar kini bergantung pada volume mineral yang kecil, dengan rantai pasok yang sangat terkonsentrasi dan karena itu rapuh.
Setahun sebelumnya, temuan lain sudah menunggu di arsip. Jakarta dan Beijing ternyata tidak mencatat jumlah nikel yang sama menyeberang di antara mereka.
Angka itu dibuka Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia pada Juli 2025, dari perbandingan 2 sumber resmi: data BPS yang dihimpun dari Bea Cukai, dan data Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok. Untuk nikel matte periode 2022 sampai 2024, catatan Tiongkok 838 ribu ton, catatan Indonesia 560 ribu ton. Selisih nilainya sekitar 667 juta dolar, atau Rp 10,67 triliun.
Perhapi sendiri sudah menutup satu pintu tafsir. Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono menyatakan tidak ada potensi kerugian negara, sebab tidak ada perbedaan nilai bea keluar atas produk olahan nikel. Menurut Perhapi, ini murni perbedaan pencatatan ekspor impor di dua negara.
Kesimpulan itu penting, dan justru di situ persoalannya berpindah. Jika selisih Rp 10,67 triliun bukan kerugian fiskal, ia adalah bukti bahwa 2 pemerintah membaca perdagangan yang sama dengan kamus yang berbeda. Royalti, statistik hilirisasi, jejak karbon baterai, sampai posisi tawar dagang, semuanya bersandar pada buku besar yang belum bisa direkonsiliasi.
Pakar pelarian modal Leonce Ndikumana, guru besar ekonomi University of Massachusetts Amherst dan penulis studi UNCTAD tentang salah faktur perdagangan, pernah menegaskan prinsipnya: negara pengekspor harus tahu apakah mereka mendapat bagian yang adil dari harga komoditasnya. Syarat minimalnya, harga jual tercatat di kedua ujung rantai dagang. Justru itu yang belum dimiliki Indonesia untuk nikelnya.
Arah selisihnya menajamkan dugaan itu. Pada feronikel periode 2020 sampai 2024, Indonesia mencatat 1,4 juta ton lebih banyak dari Tiongkok. Pada matte, Tiongkok yang mencatat lebih banyak.
Penjelasan teknisnya banyak dan sah, dan yang paling menentukan adalah beda penggolongan kode.
Feronikel masuk kode tarif 7202.60. Nikel matte masuk 7501.10. Nickel pig iron, produk berkadar nikel 4 sampai 13 persen yang mendominasi ekspor olahan Indonesia, lama berada di antara keduanya.
2 negara bisa menaruh produk yang sama di dua kode berbeda, dan statistik langsung tidak cocok tanpa seorang pun berbuat curang.
Dunia pernah tersandung pola yang sama. Studi UNCTAD pada 2016 menuduh Afrika Selatan kehilangan puluhan miliar dolar lewat selisih data ekspor emas. Telaah ulang menemukan sebagian besar selisih itu lahir dari klasifikasi, Afrika Selatan mencatat emas sebagai moneter sementara mitra dagangnya mencatat nonmoneter, dan angka dugaan itu menyusut dari 78 miliar menjadi di bawah 10 miliar dolar.
Karena itu membandingkan tonase produk menyesatkan. Satu ton matte tidak sama dengan satu ton nickel pig iron. Ukuran yang setara hanya kandungan nikel murni di dalamnya.
Sampai ekspor kedua negara dibandingkan dalam nickel-equivalent, tidak ada yang bisa memastikan berapa nikel yang benar-benar berpindah.
Pemerintah tidak diam. Sejak 1 Juni 2026, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memasuki masa transisi sistem satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sasarannya: menutup under invoicing, harga transfer, dan pelarian devisa.
Tiga komoditas itu bernilai 66,13 miliar dolar pada 2025, hampir seperempat total ekspor. Implementasi penuh, menurut peraturan pemerintahnya, paling lambat 1 Januari 2027.
Pertanyaan kuncinya sempat menggantung berminggu-minggu: apakah nickel pig iron ikut tercakup. Awal Juli, Permendag Nomor 17 Tahun 2026 menetapkan 15 kode tarif di bawah pos 7202 masuk mekanisme satu pintu. Soal tampak selesai.
Jawaban tertulis BPS kepada pinterpolitik.com menunjukkan soal itu belum selesai. Dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, nickel pig iron digolongkan pada pos 7201.50.00, kelompok pig iron, bukan 7202. Lampiran Permendag Nomor 12 Tahun 2026 mencatatnya di butir 477 dan 478.
Konsekuensinya tidak kecil. Jika daftar satu pintu berhenti di pos 7202, produk ekspor nikel terbesar Indonesia berpotensi berada di luar sistem yang dibangun untuk mengawasinya. Kepastiannya hanya bisa datang dari Danantara.
Satu soal hukum tetap terbuka. Sebagai eksportir tunggal, Danantara memunculkan 3 pertanyaan terpisah: apakah ia memenuhi definisi State Trading Enterprise dalam Pasal XVII GATT, apakah wajib dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia, dan apakah desainnya menimbulkan soal nondiskriminasi. Belum ada anggota WTO yang mengajukannya secara formal.
Ini berbeda dari 2 sengketa lama: gugatan larangan ekspor bijih nikel yang dimenangkan Uni Eropa pada 2022 lalu terhenti di banding, dan sengketa sawit yang justru dimenangkan Indonesia pada 2025.
Washington menambah lapisan taruhan. Kesepakatan dagang timbal balik Amerika Serikat dan Indonesia yang diteken 19 Februari 2026 meminta Indonesia membuka ekspor mineral kritis olahan ke Amerika. Tetapi aturan foreign entity of concern Amerika belum menjawab satu hal: apakah nikel yang diolah di Indonesia oleh perusahaan milik Tiongkok terhitung berasal dari entitas yang dikhawatirkan.
Jawabannya masih diperdebatkan secara hukum. Selama buku besar nikel Indonesia belum bisa direkonsiliasi, pertanyaan itu makin sulit dijawab.
Dari 5 lembaga yang kami surati untuk konfirmasi, hanya BPS yang menjawab hingga tenggat 27 Juli pukul 17.00 WIB. Jawaban 7 halaman itu mengonfirmasi seluruh angka selisih, dengan UN Comtrade sebagai pembanding. BPS juga mengungkap rencana kerja sama dengan Biro Statistik Nasional Tiongkok untuk menyelaraskan statistik perdagangan kedua negara, dan membuka akses data ekspor nikel per kode tarif hingga Mei 2026.
Bea Cukai, Kementerian ESDM, Danantara, dan Perhapi tidak menjawab. Kesempatan konfirmasi telah diberikan, dan tetap terbuka.
2 dokumen kini menentukan kelanjutannya. Pertama, daftar resmi kode tarif yang dicakup Danantara: memuat 7201.50.00 atau tidak. Kedua, hasil penyelarasan data BPS dan Tiongkok yang baru direncanakan. Keduanya akan kami tagih di edisi berikutnya.
Dunia baru saja mencatat Indonesia sebagai sumber hampir seluruh pertumbuhan nikel olahannya. Pertanyaan yang tersisa bukan berapa yang hilang, melainkan apakah penjaganya sudah punya satu buku besar yang bisa ia baca sendiri.
Catatan Redaksi
Sebuah selisih statistik bukan sebuah kejahatan. Perhapi sendiri menyimpulkan tidak ada kerugian negara, dan kesimpulan itu kami muat sebelum argumen apa pun dibangun di atasnya. Laporan ini memisahkan tiga hal: apa yang data buktikan, apa yang data indikasikan, dan apa yang masih harus dibuka. Untuk laporan ini kami menyurati lima lembaga; hanya BPS yang menjawab, dan ruang jawab tetap terbuka bagi yang lain. Temuan terkuat tim investigasi pinterpolitik.com bukan bahwa nikel bocor. Melainkan bahwa republik pengekspor nikel olahan terbesar dunia baru mulai membangun satu buku besar yang bisa ia baca sendiri, dan dunia menagih hasilnya lebih cepat dari yang diduga.
**********************
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Comments are closed.