Jakarta, Arina.id—Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah akademisi dan tokoh membahas format ideal kepemimpinan organisasi yang dinilai mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam diskusi bertajuk “Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU” di Jakarta, Jumat (31/7/2026), mereka menekankan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara keulamaan, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, tata kelola organisasi yang baik, serta visi transformasi bagi masa depan NU.
Pengamat politik AS Hikam, berharap Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang mendatang mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif untuk mengembalikan relevansi NU sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.
Hikam menilai, dalam lima tahun terakhir terjadi kemunduran (setback) peran strategis NU yang membuat organisasi hampir kehilangan posisinya sebagai leading sector pemikiran kebangsaan seperti pada era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Terutama kedekatan organisasi dengan kekuasaan serta kasus hukum kader yang dinilainya sebagai peringatan dini (early warning) bagi tata kelola organisasi.
“Dalam lima tahun terakhir menurut saya justru terjadi semacam setback dalam relevansi NU. Apalagi jika kita melihat apa yang dahulu diinginkan dan dicita-citakan oleh Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur berarti menghidupkan kembali paradigma itu. NU hampir kehilangan peran sebagai leading sector kepemimpinan pemikiran,” ujar AS Hikam.
Hikam menegaskan bahwa mencari format kepemimpinan ideal bukan berarti meremehkan kepemimpinan saat ini, melainkan merespons tantangan zaman dengan berpijak pada warisan para masyayikh.
Misalnya gagasan menghidupkan kembali paradigma Gus Dur yang membangun NU bukan sekadar gerakan keagamaan, tetapi juga pusat fikrah yang mandiri dan kritis dalam merespons persoalan sosial hingga demokratisasi.
“Kalau NU ingin kembali melanjutkan paradigma Gus Dur, tokoh-tokohnya banyak. Tinggal memilih. Tetapi jika paradigma itu hendak dilanjutkan, tentu ada konsekuensinya, termasuk perlunya perbaikan aturan main dan tata kelola organisasi yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan NU di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hanief Saha Ghafur menilai NU tidak pernah kekurangan figur maupun ulama yang layak memimpin. Namun, organisasi sebesar NU membutuhkan kemampuan manajerial yang mampu menggerakkan perubahan secara nyata.
“NU kaya akan calon pemimpin dan ulama besar. Yang masih dibutuhkan adalah lebih banyak manajer yang mampu menggerakkan organisasi menuju transformasi,” ujar Hanief.
Ia mengibaratkan NU sebagai seekor gajah yang semakin besar. Ketika masih kecil, organisasi bergerak lincah, namun seiring membesarnya organisasi, diperlukan sistem manajemen yang lebih adaptif agar tetap mampu bergerak cepat menghadapi perubahan zaman.
Hanief menegaskan bahwa tuntutan saat ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan transformasi organisasi secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, manajemen, hingga kebijakan yang berorientasi pada masa depan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar mendatang menyampaikan visi, program, target, serta indikator keberhasilan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, pemilihan pemimpin harus diukur dari kapasitas, kompetensi, serta gagasan membangun NU.
“Publik NU berhak calon mengetahui akan membawa NU ke mana, program apa yang akan dijalankan, targetnya apa, dan bagaimana mengukurnya. Jangan sampai setelah terpilih baru menyusun visi. Program harus konkret, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan,” katanya.
Ia menilai program-program yang terlalu normatif, seperti menjadikan NU sebagai pusat peradaban dunia tanpa peta jalan yang jelas, hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi.
“Program harus memiliki rencana aksi, target waktu, indikator keberhasilan, dan sumber daya yang jelas. Kalau hanya berhenti pada seminar atau wacana, organisasi tidak akan bergerak,” pungkasnya.
Comments are closed.