Maluku Utara (Malut) menjadi salah satu provinsi dengan sebaran Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terbanyak dan terluas di Indonesia, setelah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sayangnya, minimnya infrastruktur dan anggaran pengawasan menjadikan upaya pengawasan belum maksimal. Merujuk portal satu data Malut, sampai 2025, provinsi ini memiliki tujuh wilayah KKP dengan luas 1.005.235,35 hektar. Ketujuh KKP adalah KKP Pulau Mare dan Perairan sekitar (7.060 hektar), Pulau Rao-Tanjung Dehegilia (65.892,42 hektar), Pulau-pulau Kecil Kepulauan Sula (120.723,8 hektar). Lalu, KKP Kepulauan Widi (315.117,92 hektar), Perairan Kepulauan Guraici (91.538,99 hektar), Perairan Pulau Makian dan Moti (67.349 hektar), dan Perairan Wilayah Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi (337.552,27 hektar) yang baru pemerintah tetapkan pada 2025. Timotius Suage, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Aru Burung, Pulau Morotai bilang, secara luasan,kawasan konservasi di Malut sejatinya terus bertambah tetapi semua menghadapi persoalan sama, infrastruktur minim. “Terutama untuk mendukung pengawasan, seperti perahu patroli,” kata Timo, belum lama ini. Padahal, katanya, pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan efektif. Sementara di lapangan, ancaman destructive fishing terus terjadi. Pengawasan kawsan konservasi yang dilakukan oleh Pokmaswas di Pulau Rao Morotai 2. Foto: Mahmud Ichi/Mongabay Indonesia. Perlu perhatian Timo akui, ada bantuan perahu dan mesin dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Malut tetapi belum merata. Akibatnya, aktivitas patroli atau pengawasan oleh sejumlah pokmaswas berlangsung swadaya. Irfandi Bunga, Ketua Pokmaswas Widi Star tak mengelak hal itu. Selama ini, pengawasan oleh kelompoknya menggunakan perahu nelayan. “Belum ada, baik bantuan bodi perahu maupun mesin, apalagi operasional, belum ada,” katanya. KKP Tanjung Degila di Pulau…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.