Dengarkan artikel ini:
Elektabilitas Dedi Mulyadi kini tengah moncer, bahkan unggul atas Presiden Prabowo. Pertanyaannya, apa langkah yang akan ia ambil jelang Pilpres 2029 mendatang?
Tahun 31 SM, di lepas pantai Actium, sebuah pertempuran laut menentukan siapa yang akan mewarisi Republik Romawi. Kemenangan hari itu, di atas kertas, milik Oktavianus, pewaris muda Julius Caesar yang berdiri sebagai panglima tertinggi. Kemenangan yang sesungguhnya lahir dari tangan Marcus Agrippa, sahabat masa kecilnya yang memimpin armada dengan kejeniusan taktik jauh melampaui kemampuan Oktavianus sendiri. Publik Roma tahu itu. Legiun tahu itu. Catatan sejarawan sezaman pun tidak menyembunyikannya.
Oktavianus, yang kelak dikenal dunia sebagai Kaisar Augustus, punya dua pilihan yang lazim diambil penguasa dalam posisi serupa: menyingkirkan pahlawan yang bayangannya terlalu besar, atau mengikatnya erat-erat sampai kejayaannya menjadi kejayaan bersama. Augustus memilih jalan kedua. Agrippa dinikahkan dengan putri satu-satunya sang kaisar, diberi kekuasaan yang nyaris setara penguasa bersama, namanya diabadikan di kubah Pantheon yang masih berdiri sampai hari ini. Roma tidak pernah punya dua matahari yang saling memadamkan. Roma punya satu tata surya, dengan dua bintang yang sengaja dibuat mengorbit bersama.
Dua ribu tahun berselang, di provinsi terpadat Indonesia, dilema serupa muncul kembali, dan akhir kisahnya belum ditulis.
Bawahan Bersinar Lebih Terang dari Atasan?
Dedi Mulyadi mengawali karier sebagai Bupati Purwakarta dua periode sebelum dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025. Gaya panggungnya khas: video mentah di YouTube, teguran keras kepada sopir truk pembawa limbah, marah dan menangis tanpa disembunyikan dari kamera. Julukan “gubernur konten” melekat padanya, kadang sebagai ejekan, kadang sebagai pujian. Warganet menyebutnya KDM, singkatan yang kini lebih akrab di telinga publik nasional dibanding nama lengkapnya sendiri.
Akhir Juli 2026, survei Saiful Mujani Research and Consulting mengguncang peta politik. Dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas KDM tercatat 35 persen, jauh meninggalkan Presiden Prabowo Subianto yang bertengger di 14,5 persen. Dalam simulasi dua nama, jaraknya melebar tajam: 59 berbanding 28,3 persen untuk keunggulan KDM. Sembilan bulan sebelumnya posisi keduanya nyaris terbalik, Prabowo di 34,9 persen, KDM baru di 19,7 persen. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pola yang sama.
Angka semacam ini gampang dibaca sebagai sensasi jajak pendapat belaka. Padahal angka itu juga menyingkap sesuatu yang lebih struktural tentang cara kekuasaan bekerja. Prabowo menanggung beban seorang kepala negara: kepuasan publik yang berfluktuasi mengikuti kondisi ekonomi global, tekanan harga pangan, dan evaluasi atas program-program unggulan pemerintah. KDM menikmati bulan madu kepemimpinan daerah tanpa beban serupa, cukup dengan menegur sopir truk dan menangis di depan kamera untuk dianggap dekat dengan rakyat kecil.
Ada ungkapan lama dalam politik Indonesia: tidak ada matahari kembar. Dalam satu langit kekuasaan, hanya boleh ada satu sumber cahaya. Max Weber, seratus tahun silam, sudah memetakan ketegangan semacam ini lewat pembedaan otoritas legal-rasional dan otoritas karismatik. Prabowo memegang kekuasaan dari jabatan, partai, dan sejarah panjang kariernya. KDM berdiri murni di atas karisma personal, kedekatan yang dibangun lewat layar telepon genggam, tanpa mesin partai yang sepadan untuk menopangnya. Karisma jenis ini bisa terasa mengancam bukan karena menyerang, melainkan karena menyaingi tanpa perlu menyerang sama sekali.
Machiavelli memberi peringatan yang mirip kepada para penguasa: seorang panglima yang terlalu cakap dan terlalu dicintai pasukannya bisa dibaca sebagai ancaman justru lewat keberhasilannya sendiri, bukan lewat niat buruk apa pun. Jalan keluarnya, menurutnya, bukan menyingkirkan sang panglima, sebab langkah itu berisiko memicu kemarahan yang lebih besar, melainkan mengikat namanya erat-erat pada sumber kekuasaan yang lebih tinggi, membuat kejayaannya seolah lahir dari restu sang penguasa sendiri. Persis yang dilakukan Augustus kepada Agrippa.
Muradi, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, menyebut gaya KDM menggabungkan kedekatan ala Jokowi dengan komunikasi yang lebih rasional, sesuatu yang menurutnya luput dibaca Prabowo dua tahun terakhir. Tantangan bagi KDM sendiri pun tidak kecil, sindrom kedaerahan Sunda kerap dipakai untuk membatasi jangkauannya ke panggung nasional. Justru di titik inilah opsi paling rasional muncul: bukan membatasi panggung media KDM, bukan pula membiarkannya melaju sendirian, melainkan merangkulnya sebagai bukti keberhasilan kaderisasi partai, sekaligus menyimpannya sebagai kartu tawar bila koalisi menuntut harga terlalu tinggi menjelang 2029.
Langkah Catur Selanjutnya?
Di sinilah letak kekeliruan yang paling umum dalam membaca situasi ini. Ancaman terbesar bukan datang dari hasrat KDM merebut kursi presiden. Tanpa kendaraan partai sendiri, langkah semacam itu nyaris mustahil secara matematis, hampir setara bunuh diri politik yang akan merusak citra “pemimpin yang bekerja” menjadi “pemimpin yang haus jabatan.”
Jalur paling menguntungkan baginya justru menampik ambisi nasional secara terbuka sambil terus menuntaskan pekerjaan di Jawa Barat. Semakin ia menolak di depan publik, semakin besar justru desakan rakyat untuk mendorongnya maju kelak, sebuah paradoks yang membuat penolakan menjadi strategi paling efektif untuk terus dilirik.
Ancaman yang sebenarnya datang dari dua arah yang jauh lebih halus. Pertama, dari dalam Gerindra sendiri, ketika insting membatasi mengalahkan kalkulasi merangkul, mengubah aset menjadi beban hanya karena kekhawatiran yang belum diuji lebih dulu.
Kedua, dari luar pagar koalisi, ketika partai pesaing membaca retakan kecil antara dua matahari ini sebagai celah, memecah konsentrasi kekuasaan yang tengah berkuasa tanpa perlu mengangkat senjata sama sekali. Kader PDI Perjuangan sudah lebih dulu menyoroti kesenjangan elektabilitas ini di ruang publik, sinyal bahwa oposisi memang menunggu retakan itu melebar sendiri.
Pada akhirnya, Augustus tidak pernah menyingkirkan Agrippa. Ia justru membuat dunia percaya bahwa kejayaan Agrippa adalah kejayaannya sendiri, sampai keduanya tak lagi bisa dipisahkan dalam catatan sejarah: satu memerintah, satu menaklukkan, dan Roma berdiri tegak dari kombinasi keduanya selama puluhan tahun sesudahnya.
Pertanyaannya barangkali bukan lagi apakah KDM berbahaya bagi Prabowo. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, akankah dua matahari di langit politik Indonesia hari ini memilih mengorbit bersama seperti Augustus dan Agrippa, atau justru sibuk saling meredam sebelum keduanya sadar bahwa langit itu sebenarnya cukup luas untuk mereka berdua. (S13)
Comments are closed.