Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Dari Angicos hingga Istana Negara, satu pola berulang: kata yang tepat bisa membangkitkan kesadaran sebuah bangsa. Bagaimana istilah-istilah seperti under-invoicing dan deep-state turut mengubah cara publik Indonesia membaca negaranya sendiri?
Kisah Angicos dimulai dari masalah sederhana. Pada awal 1960-an, separuh penduduk dewasa Rio Grande do Norte, provinsi termiskin Brasil, tidak bisa membaca — dan karena hak pilih ketika itu disyaratkan pada kemampuan baca-tulis, buta aksara otomatis berarti buta suara dalam demokrasi. Pendidik muda Paulo Freire memimpin eksperimen yang berbeda dari kelas literasi biasa. Ia dan timnya lebih dulu mendata kata-kata yang paling sering diucapkan warga dalam keseharian mereka: tijolo (bata), favela (permukiman padat), governo (pemerintah). Kata-kata itu ia sebut palavras geradoras, kata generatif — bukan sekadar suku kata untuk dieja, tapi kata yang mengandung seluruh pengalaman hidup pengucapnya.
Hasilnya melampaui ekspektasi siapa pun. Dalam laporan evaluasi resmi program, peserta yang lulus tes politisasi jauh lebih banyak, 87 persen, dibanding yang sekadar lulus tes membaca teknis, 70 persen. Warga Angicos tidak hanya belajar mengeja. Mereka mulai membaca dunia mereka sendiri dengan cara yang lebih utuh — memahami bahwa kondisi hidup mereka bisa dijelaskan, dinamai, dan diperjuangkan. Freire menamai fenomena ini conscientização, kesadaran kritis: proses ketika sebuah realitas yang selama ini dialami tapi belum punya kata untuk diucapkan, akhirnya menemukan namanya, dan berubah dari sesuatu yang samar menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan dicarikan solusinya bersama.
Delapan belas bulan terakhir di Indonesia menampilkan pola yang secara struktural mirip. Presiden Prabowo Subianto, dalam serangkaian pidato kenegaraan dan forum kabinet, berulang kali mengangkat istilah yang sebelumnya hanya hidup di ruang tertutup: ruang rapat teknokrat, jurnal akademik, laporan lembaga internasional. Ia tidak menyebutnya sekali lalu berlalu, melainkan menjelaskan mekanismenya dengan analogi sederhana, dan menyandingkannya dengan manfaat konkret yang bisa dirasakan rakyat kebanyakan.
Kata yang Membebaskan, Kata yang Menyalakan
Lima istilah menjadi penanda paling jelas dari pola ini. Under-invoicing, praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya, dijelaskan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan Mei 2026 lengkap dengan estimasi potensi penerimaan negara yang selama ini belum tergali optimal, sekitar Rp15.400 triliun sepanjang 1991-2024, mengacu pada basis data UN Comtrade — sebuah keterbukaan data yang jarang disampaikan sedetail ini kepada publik luas. Shadow economy, ekonomi informal yang selama ini sulit terekam statistik resmi, masuk wacana publik lewat rapat Kementerian Keuangan dengan DPR sejak akhir 2024, dengan estimasi mencakup seperempat hingga hampir 40 persen produk domestik bruto — sebuah potensi besar yang kini mulai bisa dipetakan untuk kepentingan pembangunan. Sovereign wealth fund lewat Danantara, diluncurkan Februari 2025 dengan mandat mengelola aset senilai hampir 980 miliar dolar AS, memberi wajah domestik pada istilah yang sebelumnya hanya dikenal lewat rujukan Temasek Singapura. Family office, struktur pengelolaan kekayaan yang lazim di Dubai dan Hong Kong, kini masuk kosakata kebijakan seiring rencana menjadikan Indonesia tujuan baru dana global. Terakhir, deep state, istilah untuk jaringan birokrasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan yang sah — dan ketika seorang menteri kabinet mengakui secara terbuka adanya tantangan semacam ini di kementeriannya sendiri, itu justru menegaskan bahwa persoalan struktural yang selama ini hanya dibicarakan di ruang tertutup kini diakui secara terbuka sebagai target pembenahan bersama.
Filsuf bahasa Ludwig Wittgenstein pernah menulis, batas bahasaku adalah batas duniaku. Seorang petugas bea cukai yang menangkap kejanggalan pada dokumen ekspor tapi tak punya kerangka untuk menjelaskannya, akan mengalami hal itu sebagai firasat samar. Begitu ia punya kata, under-invoicing, kejanggalan itu berubah menjadi sesuatu yang bisa ia pahami dan laporkan dengan percaya diri. Prinsip generatif Freire menegaskan hal serupa: kata yang dipilih untuk diajarkan harus mengandung pengalaman hidup penuturnya, bukan kata netral yang aman tapi kosong makna. Selama puluhan tahun, kosakata teknokratik hanya akrab bagi kalangan dengan akses literatur finansial internasional. Ketika kepala negara sendiri mengambil peran sebagai penerjemah, terjadi sesuatu yang berfungsi sebagai demokratisasi pengetahuan negara: kemampuan untuk memahami persoalan besar berpindah dari segelintir teknokrat ke ruang publik yang jauh lebih luas.
Pola ini juga punya kekhasan bila dibandingkan secara global. Di sejumlah negara, istilah teknis serupa baru dikenal luas publik setelah melalui proses panjang pemberitaan dan pembahasan publik yang bertahap — misalnya istilah seputar tata kelola dana negara yang di beberapa kawasan Asia baru populer setelah bertahun-tahun diperbincangkan media dan akademisi. Yang lebih jarang terjadi dalam sejarah komunikasi politik dunia adalah pola sebaliknya: kepala negara yang secara sengaja dan proaktif menjadi sumber literasi bagi rakyatnya sendiri. Presiden Franklin D. Roosevelt melakukannya lewat Fireside Chats 1933 untuk menjelaskan mekanisme perbankan kepada rakyat Amerika di tengah gejolak ekonomi global, dan pola pidato kenegaraan Prabowo dalam dua tahun terakhir berdiri pada jalur kepemimpinan komunikatif yang sama.
Guru Kenegaraan
Fenomena inilah yang layak diberi nama tersendiri: onomakrasi, dari akar Yunani onoma yang berarti nama dan kratos yang berarti kekuasaan, mengikuti pola pembentukan kata yang sudah akrab seperti demokrasi atau teknokrasi. Onomakrasi berarti kekuasaan yang dijalankan lewat tindakan menamai — kemampuan untuk memutuskan realitas mana yang layak diberi kata, dan karena itu layak dipahami serta ditangani sebagai proyek bersama. Penekanannya bukan pada siapa yang bicara, melainkan pada apa yang terjadi setelah kata itu diucapkan: sebuah pemerataan kepemilikan atas bahasa negara, dari segelintir teknokrat kepada publik luas.
Sejarah Angicos sendiri menyimpan pelajaran berharga soal keberlanjutan. Setelah keberhasilan pilotnya, metode Freire diperluas menjadi program nasional dalam waktu kurang dari setahun, sebuah kecepatan ekspansi yang jarang tertandingi dalam sejarah literasi dunia. Pelajarannya sederhana: betapa cepatnya sebuah bangsa bisa melompat maju secara kognitif begitu diberi kata yang tepat, pada waktu yang tepat. Bagi pembuat kebijakan hari ini, kuncinya terletak pada konsistensi: pidato soal under-invoicing yang diikuti lahirnya peraturan tata kelola ekspor sumber daya alam dalam hitungan hari, bukan bulan, adalah contoh bagaimana kata dan tindakan berjalan berimbang. Kata generatif juga bekerja paling baik ketika ia menjelaskan dan memberdayakan — istilah yang membuat rakyat merasa “sekarang saya mengerti bagaimana negara ini bekerja” adalah fondasi kepercayaan jangka panjang antara warga dan pemerintahnya.
Di Angicos, enam puluh tiga tahun lalu, tiga ratus orang belajar membaca dunia mereka lewat kata-kata sederhana yang lahir dari sawah dan ladang tebu tempat mereka bekerja. Di Indonesia hari ini, jutaan warga sedang belajar membaca negaranya sendiri lewat istilah-istilah yang lahir dari ruang rapat kenegaraan. Bedanya, kali ini, gurunya duduk di kursi presiden. Dan seperti setiap ruang kelas yang baik, pekerjaan rumah yang tersisa hanyalah satu: merawat kebiasaan baik ini, agar kesadaran yang lahir darinya terus tumbuh menjadi negara yang semakin dipahami, dan karena itu semakin dipercaya, oleh mereka yang mengucapkannya. (D74)
Comments are closed.