Dengarkan artikel ini:
Tiga puluh sembilan tahun lalu, seorang ekonom muda PDI berkeliling Jawa mengumumkan partainya akan membentuk “kabinet bayangan”. Ia dicap aneh oleh pejabat Orde Baru. Hari ini, 15 akademisi dan aktivis melakukan hal yang hampir sama, dengan nama yang sama, menghadapi tuduhan yang juga hampir sama.
Bojonegoro, 1987. Golkar berkuasa penuh, PPP mengendap di posisi kedua, dan PDI cuma partai pelengkap yang tahu betul akan kalah lagi lima tahun sekali. Di tengah panggung kampanye yang nyaris tanpa kejutan itu, seorang ekonom yang baru bergabung dengan partai, Kwik Kian Gie, naik podium dan mengucapkan dua kata yang bikin aparat Orde Baru gelisah: kabinet bayangan.
Kwik bukan sekadar melempar jargon. Ia menyusun struktur lengkap, presiden, wakil presiden, sederet “menteri” dari kader PDI, meniru shadow cabinet yang lazim di parlemen Eropa dan kitchen cabinet Inggris. Konsepnya sederhana: partai oposisi menyiapkan tim bayangan yang setiap saat siap mengambil alih, sembari terus mengawasi dan mengkritik kabinet yang sah. Di Inggris, itu praktik normal. Di Indonesia yang baru belasan tahun keluar dari demokrasi terpimpin, itu terdengar seperti ancaman.
Reaksi pejabat pun berdatangan, dan nadanya seragam: bingung, lalu menolak. Wakil Presiden Sudharmono menegaskan di TVRI bahwa Indonesia “tak mengenal konsep kabinet bayangan.” Panglima ABRI Try Sutrisno lebih keras lagi, bilang tak usah diributkan, sebab konsep semacam itu memang tidak ada di negeri ini. Golkar menyebutnya gagasan tak berbobot. Hanya Mendagri Rudini yang agak longgar, menyebutnya hak organisasi politik yang tak bisa dilarang begitu saja.
Yang patut digarisbawahi bukan penolakannya, tapi alasannya. Tak satu pun pejabat itu membantah substansi, bahwa oposisi butuh mekanisme mengawasi kekuasaan. Mereka menolak istilahnya, konsepnya, keasingannya. Kwik sendiri, dalam memoarnya Menelusuri Zaman, menulis bahwa gagasan itu tak pernah dimaksudkan mengambil alih kekuasaan.
“Bagaimana mungkin PDI sebagai partai politik berpikir ke arah sana?” tulisnya, mempertanyakan ketakutan yang menurutnya berlebihan.
Bayangan yang Kembali
Tiga puluh sembilan tahun kemudian, di Cikini, Jakarta, istilah yang sama muncul lagi. Tanggal 27 Juli 2026, lima belas akademisi dan aktivis mendeklarasikan diri sebagai “Kabinet Bayangan”, digagas pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama koalisi masyarakat sipil. Prosesnya jauh lebih formal dari era Kwik: pendaftaran terbuka Mei 2026 menjaring 223 pendaftar, disaring panel independen berisi nama-nama seperti Bivitri Susanti dan eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, sampai tersisa lima belas orang yang bekerja tanpa gaji.
Susunannya sengaja dibuat ramping, lima belas berbanding empat puluh delapan kursi Kabinet Merah Putih, satu “menteri” bayangan mengawasi enam sampai tujuh kementerian sungguhan. Enam dari lima belas posisi diisi perempuan. Mereka mengambil rujukan bukan dari Eropa seperti Kwik dulu, melainkan dari sistem Westminster yang lebih matang, Inggris, Australia, Kanada, dan berulang kali menegaskan diri bukan tandingan pemerintah, bukan kendaraan politik siapa pun.
Reaksi kekuasaan kali ini lebih halus. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lewat keterangan tertulis, menyebut pemerintah menghormati partisipasi ini, sepanjang kritiknya objektif dan berbasis data. Tak ada Try Sutrisno yang menggebrak meja. Tapi bukan berarti tak ada penolakan. Seorang komentator bernama Prihandoyo menuduh Kabinet Bayangan diam-diam didanai pihak asing, menyorot keterlibatan lembaga think tank CELIOS, dan memperingatkan potensi “pemerintahan boneka.” Nadanya lebih tajam dari sekadar bingung. Ini tuduhan pengkhianatan.
Ganti kostum, konflik yang sama. Dulu tuduhannya konsep asing yang tak dikenal. Sekarang tuduhannya dana asing yang menyusup. Fungsinya identik: memindahkan perdebatan dari substansi kritik ke pertanyaan soal siapa yang berhak mengkritik.
Ada satu perbedaan yang tak boleh ditelan begitu saja. Kabinet bayangan PDI 1987 adalah proyek partai politik resmi dengan kepentingan elektoral yang jelas. Kabinet Bayangan 2026 berulang kali menegaskan diri tak berafiliasi dengan partai mana pun. Yang berulang bukan motifnya, melainkan reaksi yang ditimbulkannya pada kekuasaan yang merasa terusik oleh gagasan diawasi dari luar struktur resmi, siapa pun yang membawanya.
Yang Dipertaruhkan Bukan Menang atau Kalah
Sampai di sini, mudah membaca cerita ini sebagai pertarungan klasik: rakyat versus kekuasaan, kritik versus penolakan, siapa yang akhirnya bertahan lebih lama. Tapi jalan hidup Kwik Kian Gie sendiri membongkar bacaan semacam itu.
Kabinet bayangannya tidak pernah menang lewat konfrontasi. Golkar tidak pernah dikalahkan olehnya sepanjang Orde Baru. Yang terjadi justru rezim berganti total lewat Reformasi 1998, dan baru pada 1999 PDI Perjuangan – sebagai kelanjutan dari PDI – berkuasa, Kwik langsung menjadi Menteri Koordinator Ekuin, lalu Kepala Bappenas di era Megawati sampai 2004. Ia wafat Juli 2025 dalam usia 90 tahun, sebagai mantan pejabat tinggi negara, bukan sebagai oposan abadi yang terus berteriak dari luar pagar.
Dua belas tahun jarak antara pidato di Bojonegoro dan kursi menteri sungguhan. Bukan kemenangan sesaat, melainkan proses penyerapan yang panjang.
Jeffrey Winters, dalam kajiannya soal oligarki Indonesia, punya cara membaca pola semacam ini: kekuasaan di sini jarang benar-benar dikalahkan lewat pertarungan langsung, ia lebih sering bertahan dengan menyerap ancaman ke dalam dirinya sendiri. Kritik yang terlalu keras dilawan, tapi kritik yang cukup lama bertahan dan cukup kredibel biasanya berujung ditarik masuk, diberi kursi, diberi jabatan. Foucault, dari sudut yang berbeda, punya istilah untuk ini: kekuasaan modern bekerja bukan cuma dengan menindas, tapi dengan memproduksi, menciptakan ruang dan peran baru yang justru menjinakkan tenaga oposisi lewat cara paling elegan, mengundangnya masuk.
Skor C yang didapat DPR dalam Indeks Kinerja Parlemen 2025 jadi penting dibaca bukan sekadar sebagai angka buruk, melainkan sebagai kevakuman yang memang harus diisi sesuatu. Ketika lembaga pengawasan formal melempem, masyarakat sipil bisa mengisi lewat mekanisme informal seperti Kabinet Bayangan, atau kekuasaan sendiri yang lambat laun menyerap kritik itu ke dalam strukturnya sebagai bentuk legitimasi baru. Dua kemungkinan itu tidak saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan bersamaan, di jalur yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda.
Pertanyaan yang Belum Bisa Dijawab
Kabinet Bayangan 2026 baru berjalan beberapa minggu saat naskah ini ditulis, terlalu dini menyimpulkan apa pun soal nasibnya. Tuduhan dana asing dari Prihandoyo juga belum punya bukti audit independen, dan menyamakannya begitu saja dengan skeptisisme konseptual tahun 1987 sebetulnya menyederhanakan dua jenis kecurigaan yang bobotnya jauh berbeda, satu soal istilah asing yang belum familiar, satu soal implikasi hukum kedaulatan yang lebih serius.
Yang bisa dipastikan cuma satu: pola respons kekuasaan terhadap gagasan pengawasan dari luar dirinya nyaris tak berubah sepanjang 39 tahun, entah lewat penolakan konseptual di masa lalu atau tuduhan keterlibatan asing hari ini. Yang belum bisa dipastikan justru pola sesudahnya, apakah Kabinet Bayangan hari ini akan bertahan sebagai suara independen dalam jangka panjang, atau sedang menapaki jalan yang sama seperti Kwik Kian Gie: dikritik, dicurigai, lalu suatu hari nanti, entah sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, diundang duduk di kursi yang selama ini hanya bisa mereka awasi dari kejauhan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kekuasaan takut pada bayangan. Pertanyaannya, kalau bayangan itu akhirnya diberi kursi sungguhan, apakah ia masih pantas disebut bayangan, atau justru saat itulah ia berhenti mengawasi dan mulai jadi bagian dari yang selama ini diawasi. (S13)
Comments are closed.