Jakarta, NU Online
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Agung Wardana menilai proyek pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer di Tanah Papua ilegal secara hukum karena pembangunan telah berjalan sekitar satu tahun sebelum persetujuan lingkungan diterbitkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke.
Kondisi tersebut menurutnya mengabaikan fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan.
“Di luar negeri, Indonesia mempromosikan hutan sebagai salah satu penyerap karbon, tapi ketika hutannya dihancurkan malah jadi petaka karena melepaskan karbon. Maka, dalam instrumen pencegahannya termasuk AMDAL, setiap proyek pembangunan harus menjelaskan emisi yang dihasilkan dari hutan yang dirusak dan seberapa tangguh mitigasi dampak perubahan iklim. Ketiadaan penjelasan dapat dianggap sebagai cacat substantif,” ujar Agung Wardana dalam keterangan yang diterima NU Online, Rabu (19/8/2026).
Dosen Hukum Lingkungan itu menyampaikan bahwa AMDAL disusun setelah pembangunan berlangsung dengan rona lingkungan awal yang tercemar.
“Apalagi jika baseline-nya rona yang tidak sesuai dengan existing–ini double kesalahannya, karena ini masuknya penyelundupan hukum. Jika AMDAL dibuat tidak akurat, maka UKL/UPL juga tidak akurat, maka barang tentu potensi pencemaran lingkungan tinggi,” katanya.
Agung juga menekankan prinsip partisipasi atau free, prior, and informed consent (FPIC). Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), partisipasi harus melibatkan masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, serta masyarakat yang terpengaruh keputusan dalam proses AMDAL.
Masyarakat Adat Malind menerangkan pembangunan dilakukan tanpa sosialisasi memadai maupun izin dari marga pemilik hak ulayat terdampak. Penolakan dilakukan melalui sasi adat dan pemasangan salib merah.
“Namun, upaya tersebut tidak pernah direspons oleh pemerintah daerah maupun pusat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Tim Advokasi Solidaritas Merauke Sekar Banjaran Aji mengungkapkan bahwa bentuk pelanggaran yang tidak hanya prosedural, tapi juga substantif.
“Dalam hal ini, pengelolaan hutan dan perlindungan hutan itu seharusnya ditempatkan dalam kondisi yang penting, mengingat hari ini krisis iklim tengah kita alami. Sudah banyak emisi yang kita lepaskan, sementara hutan merupakan salah satu penyerap karbon yang kita miliki. Ahli hukum lingkungan tadi juga menjelaskan bahwa hutan Papua itu sangat penting bagi benteng krisis iklim di dunia,” ucapnya.
Sekar menyampaikan bahwa jalan 135 kilometer tersebut merupakan sarana-prasarana PSN pangan dan energi, termasuk mobilisasi militer di Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke. Jalan ini bukan jalur biasa masyarakat dan membelah hutan serta perkampungan.
Ia menambahkan, penyusutan habitat membuat satwa buruan berkurang, sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh.
“Konflik sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan juga tak terhindarkan akibat adanya perbedaan sikap antara marga-marga yang terdampak,” tandasnya.
Comments are closed.