● Ujaran ‘ndasmu’ dan ‘londo ireng’ oleh Presiden menuai kritik karena dinilai tidak pantas.
● Ujaran kasar tersebut digunakan untuk mengalihkan isu kritis dan mempertegas batas kelompok.
Browse Posts● Kesantunan bahasa politik bersifat dinamis, ditentukan oleh kontrol publik.
Beberapa waktu lalu, publik kembali dibuat risih dengan dua ujaran yang muncul dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu ‘ndasmu’ dan ‘londo ireng’.
Para pakar menganggap kata-kata ini tidak pantas diucapkan seorang kepala negara. Dalam Bahasa Jawa, kata ‘ndasmu’ masuk ke dalam kategori kata-kata kasar, terlebih apabila dilontarkan di muka umum.
Pihak istana memberikan klarifikasi bahwa penggunaan istilah ‘ndasmu’ dan ’londo ireng’ tersebut bertujuan untuk membangun kedekatan dan sekadar kiasan politik.
Namun, ujaran yang sama dapat dinilai berbeda ketika diucapkan oleh aktor yang berbeda. Dalam komunikasi, konteks situasional—tempat, karakter partisipan, serta hubungan di antara mereka—menciptakan batas kesantunan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat.
Relasi kuasa kemudian menjadi bagian penting dalam menentukan batas tersebut. Ketimpangan kuasa membuat presiden memiliki ruang lebih besar untuk berperilaku tidak santun. Sementara jurnalis menjadi pihak yang lebih lemah, karena memiliki ruang yang lebih terbatas untuk membalas.
Artinya, dalam konteks ini, kata ‘ndasmu’ yang diucapkan oleh Prabowo dapat kita baca sebagai alat untuk menghindari atau mengalihkan inti pembicaraan menuju subtansi yang tidak jelas.
Sementara ‘londo ireng’ seakan mempertegas pagar dalam hubungan in-group–out-group antara Presiden dengan para pengkritik.
Read more: Di balik emoji: Seperti apa bahasa politik warganet dalam merespons pidato Prabowo?
Ketika bahasa politik menjadi perdebatan publik
Pemilihan kata serta penempatannya dalam konteks yang sesuai turut menentukan apakah suatu bahasa politik dapat diterima oleh audiens.
Dalam hal ini, “diterima” menjadi kata kunci, karena kesantunan tidak hanya berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Kesantunan juga berhubungan dengan bagaimana tuturan tersebut dievaluasi oleh penerima dan partisipan lain dalam suatu interaksi.
Trump misalnya. Dalam berbagai pidato, ia menggunakan kata ‘kita/ kami’ vs ‘mereka’ untuk memosisikan Trump dan kelompoknya sebagai kesatuan sedangkan Muslim sebagai orang lain (musuh).
Lain halnya dengan politisi Cina. Dalam konferensi pers, dua pejabat Cina menggunakan kata 我 (wǒmen), yang secara umum dapat diterjemahkan sebagai “we”. Tujuannya untuk menunjukkan kesan bahwa politisi tersebut merupakan perwakilan negara..
Penggunaan “we” atau kita dengan fungsi yang berbeda juga dapat ditemukan dalam pidato eks Presiden AS Barack Obama. Dalam pidato perpisahannya, Obama banyak menggunakan “we” dan “our” untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat Amerika Serikat (AS) dan berbagi tanggung jawab dengan masyarakat tersebut.
Kesantunan tidak pernah statis
Prabowo yang dikenal berlatar Jawa kemungkinan besar mengamini bahwa diksi ‘ndasmu’ kurang diterima masyarakat Jawa. Jika diucapkan kepada orang yang baru dikenal atau tidak memiliki kedekatan emosional, maka, ‘ndasmu’ berpotensi melukai lawan bicara.
Penentu kesopanan ialah penerima atau lawan bicara. Namun, jika ada pihak ketiga yang hadir baik secara fisik maupun virtual, pihak tersebut juga berhak memberikan penilaian terhadap ujaran yang diterima.
Dalam konsep ‘ndasmu’ yang diucapkan Prabowo dalam acara Partai Gerindra, audiens dapat mengevaluasi kata ‘ndasmu’ sebagai bagian dari kelakar atau gaya komunikasi informal sesuai dengan hubungan dan norma kelompok mereka.
Namun, audiens yang hadir dalam ruangan bukanlah satu-satunya pihak yang dapat mengevaluasi tuturan tersebut. Sebab, pidato seorang presiden direkam dan beredar di ruang publik.
Dengan demikian, orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam interaksi awal dapat menjadi pihak ketiga atau pengamat yang memberikan penilaian terhadap ujaran yang sama. Mereka tidak harus menerima ‘ndasmu’ dengan cara yang sama seperti anggota partai yang hadir dalam forum.
Jika sebelumnya masyarakat hadir secara virtual sebagai pengamat, dalam kesempatan lain, masyarakat berperan langsung sebagai pengamat, yakni pada Kongres PAN ke-6, dan PENAS Petani dan Nelayan XVII, Gorontalo. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa potensi masyarakat menafsirkan ujaran tersebut secara negatif tidaklah salah.
Bisa jadi, penggunaan kata ‘ndasmu’ ini mirip dengan cara Trump yang sengaja menggunakan ketidaksantunan untuk menjawab pertanyaan pers. Kata-kata kasar serta merendahkan sengaja digunakan Trump untuk menegaskan otoritas, mengendalikan arah percakapan, menghindari pertanyaan kritis, serta melemahkan kredibilitas pihak yang mengajukan pertanyaan.
Read more: Sebut ‘Londo Ireng’, Prabowo buka luka kolonial dalam nuansa adu domba
Lain halnya dengan ‘londo ireng’, label yang diberikan kepada wartawan ini, secara bentuk bukanlah makian.
Secara historis, ‘londo ireng’ atau Belanda Hitam merujuk pada komunitas Indo-Afrika—tentara keturunan Afrika yang bertugas dalam militer Hindia Belanda. Makna istilah ini kemudian berkembang karena turut digunakan sebagai label bagi orang pribumi yang dianggap berpihak atau bekerja sama dengan Belanda.
Alhasil, ketika Prabowo menjadikan ‘londo ireng’ sebagai label, secara otomatis ia berfungsi sama seperti we vs us yang digunakan Trump yakni menempatkan kelompok tersebut dalam posisi tertentu dalam hubungan in-group–out-group.
Pihak yang disebut ‘londo ireng’ ditempatkan Prabowo sebagai yang berpihak kepada kepentingan pihak lain. Sementara penutur dan kelompok yang diwakilinya diposisikan sebagai pihak yang membela kepentingan bangsa sendiri.
Opini publik adalah bagian dari demokrasi
Dalam demokrasi, kemampuan masyarakat untuk mempertanyakan bahasa yang digunakan oleh pemegang kekuasaan merupakan bagian dari kontrol publik.
Ketika sebuah ujaran seorang pemimpin diperdebatkan, yang sedang dinegosiasikan bukan hanya kepantasan satu kata, tetapi juga standar komunikasi yang dianggap layak digunakan dalam ruang publik dan oleh seorang pemegang kekuasaan.
Seorang pemimpin memang berhak memilih gaya komunikasinya, tetapi posisi kekuasaan yang dimilikinya membuat setiap pilihan bahasa berdampak lebih luas.
Ketika kata-kata seorang pemimpin memasuki ruang publik, maknanya tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penuturnya. Masyarakat ikut menentukan bagaimana kata tersebut dipahami, diterima, ditolak, dan pada akhirnya ditempatkan dalam batas-batas kesantunan yang terus berubah.
Read more: Labelisasi ‘londo ireng’ adalah bentuk represi negara terhadap pers
Comments are closed.