Membaca buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” sempat membuat saya percaya jalan yang dipilih Prabowo adalah benar belaka, sampai saya menyadari realitas yang jauh berbeda.
Karena kepentingan riset, saya menyelesaikan membaca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022) yang berisi gagasan Presiden Prabowo Subianto. Butuh beberapa minggu buat memahami jalan berpikir mantan komandan Kopassus yang menjadi otak penculikan aktivis 1998 itu.
Dan saya terpesona dengan gagasan Prabowo.
Sejak awal buku dibuka, Prabowo tidak ragu menunjukkan kekagumannya pada Tiongkok dan gagasan kapitalisme negara yang dioperasikan di sana. Prabowo bilang, ini dekat dan mirip sekali dengan gagasan para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, yakni pasal 33 UUD 1945.
Pasal yang mengatur tentang segala kekayaan dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara itu, menurut Prabowo, justru diamalkan oleh Tiongkok lewat kapitalisme negara. Sedangkan Indonesia yang sudah mengamanatkan dalam konstitusi, justru tidak melaksanakannya.
“Dengan kata lain, kita tidak sungguh menjalankan pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya,” tulis Prabowo.
Ekonomi Indonesia, kata Prabowo, justru diserahkan ke para oligarki. Prabowo sadar bahwa ekonomi yang dikuasai oligarki akan melahirkan ketimpangan, seperti yang terjadi saat ini. Para orang-orang super kaya menguasai sebagian besar kekayaan. Ini hal yang tidak diinginkan Prabowo.
Apalagi menyadari bahwa kekuatan kapital dari orang-orang kaya ini sudah merusak demokrasi. Partai dikendalikan oleh orang berduit. Begitu pula media yang dikuasai oleh oligarki. Semua itu bermuara pada kepentingan si kaya yang menguasai ekonomi Indonesia.
Prabowo tak ingin semua itu terus terjadi.
Karena itu ia menawarkan ekonomi Indonesia mengambil jalan tengah. Tidak menjadi sosialis, tapi juga tidak kapitalis. Ia menyitir pemikiran bapaknya, Soemitro, arsitek ekonomi Orde Baru, yang menawarkan jalan tengah ekonomi kerakyatan dengan mengambil yang baik dari kapitalisme dan sosialisme.
Prabowo menamakan jalan tengah itu sebagai “ekonomi konstitusi”. Negara akan punya peran besar, swasta tetap bisa berkembang, tapi dalam kontrol negara. Usaha kopi, ayam goreng, bioskop dan sejenisnya, bisa dijalankan swasta. Namun, dalam cabang produksi yang penting, negara harus berada di depan.
Selain karena penting, Prabowo menyangsikan swasta mau membangun infrastruktur dan pabrik di daerah luar Jawa, sebab balik modalnya terlalu lama.
“Karena itu kita sekarang lihat di Indonesia, sebagian besar pembangunan di sekitar Jakarta. Pabrik-pabrik besar adanya di sekitar Jakarta. Siapa yang mau bangun pabrik di Halmahera atau di Gunung Mas? Karena dari itu, pemerintah harus menjadi pelopor ekonomi,” tulis Prabowo.
Karena itu, negara lewat BUMN harus mengambil peran besar di sana, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Tiongkok. Lagi-lagi Prabowo mengarahkan pandangan kepada Tiongkok sebagai contoh sukses, sebagai panutan.
Seolah Prabowo menjadikan sederet prestasi Tiongkok semacam menjadi titik acuan jalan Indonesia, dari memberantas kemiskinan absolut, pertumbuhan ekonomi double digit, ekonomi dikendalikan negara, dan menjadi negara besar dan kuat.
Yang Tidak Dibicarakan Prabowo
Di atas kertas, apa yang ditulis Prabowo sempat membuat saya terkesima. Tidak pernah terbayang sebelumnya, bahwa pada satu titik, saya menyepakati gagasan dari seorang pelanggar HAM.
Siapa yang tak ingin Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Sama seperti Prabowo, saya juga berharap suatu hari cita-cita ini terwujud. Hal-hal baik itu sesaat membuat saya lupa realitas dan bagaimana cara Prabowo mewujudkan gagasan itu.
Dan di sinilah saya menyadari hal paling mendasar yang tidak dibicarakan oleh Prabowo dalam bukunya, yakni bagaimana caranya mewujudkan itu semua? Dan bagaimana realitasnya setelah setahun ia berkuasa?
Dalam bukunya, Prabowo secara gamblang menyampaikan kekagumannya terhadap Tiongkok, tapi untuk menjadi seperti Tiongkok, ada syaratnya. Syarat utama adalah sentralisasi kekuasaan. Beijing menganut sistem partai tunggal, yakni Partai Komunis Tiongkok, yang menjadi pusat kendali ideologi, politik, budaya, ekonomi, dan militer.
Sentralisasi kekuasaan membuat segala hal mudah dikendalikan dan stabil. Tidak ada gejolak politik. Dan ini sulit dilakukan di Indonesia yang menganut sistem multipartai. Karena itu solusinya adalah koalisi besar, tanpa oposisi. Inilah yang terjadi saat ini: pemerintahan Prabowo berjalan setahun tanpa partai oposisi.
Kritik dari kader-kader partai di luar pemerintah tentu tetap ada dan menghiasi layar kaca, perdebatan soal kebijakan bisa panjang, dan entertaining. Tapi di parlemen, semuanya satu suara.
Lihat saja proses revisi UU TNI. Semua partai bersepakat memberikan keleluasaan lebih kepada militer untuk menduduki jabatan sipil. Rapat digelar diam-diam di hotel mewah dengan penjagaan TNI.
Peran militer ini pula yang tidak dibicarakan oleh Prabowo dalam bukunya. Ia seperti menyimpan rapat rencana dan strategi pelibatan militer untuk segala urusan sipil. Bahkan tidak ada kata “militer” dan hanya satu kali menyebut “TNI” dalam bukunya.
Realitasnya, pelibatan militer ini semakin masif, dari urusan program makan bergizi gratis, cetak sawah, hingga food estate. Prabowo tidak malu-malu membiarkan militer kembali memasuki ruang bisnis, mengisi pos BUMN, bahkan terlibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Prabowo berupaya menormalisasi kehadiran militer seperti zaman Orde Baru, sembari di atas podium mengancam jenderal-jenderal yang membekingi usaha tambang ilegal. Apakah lantas jika militer berbisnis legal boleh? Di sinilah Prabowo memberi pemakluman berjamaah. Semua boleh, asalkan untuk kepentingan rakyat.
Paradoks Prabowo
Cara yang dipilih Prabowo melakukan sentralisasi kekuasaan, menciptakan demokrasi tanpa partai oposisi, melibatkan militer dalam urusan sipil, adalah paradoks dari gagasannya sendiri: demokrasi rakyat.
Meski mencla-mencle dalam tindakan, tapi paling tidak dalam bukunya, Prabowo meyakini bahwa demokrasi sistem terbaik untuk pemerintahan, seperti dalam kutipan di bawah ini:
“Kita sadar dan mengerti, demokrasi adalah sistem yang terbaik dari sistem-sistem pemerintahan yang ada.”
“Demokrasi adalah sistem orang beradab.”
“Pendiri Bangsa kita, yaitu sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila, atau sistem ekonomi konstitusi, sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun Indonesia dan mencapai cita-cita kemerdekaan kita.”
Meski demikian, Prabowo juga menyadari bahwa demokrasi di Indonesia dalam ancaman karena politik uang.
“Demokrasi kita bisa disandera. Demokrasi kita bisa diperkosa. Demokrasi kita bisa dirusak dengan politik uang,” tulis Prabowo.
Ia mengkritik bagaimana orang-orang berduit bisa menguasai ruang politik di Indonesia. Sehingga setiap proses demokrasi, penjaringan pemimpin oleh partai dimulai dengan pertanyaan, “Kamu punya uang, tidak?”
“Sekarang ini, setiap menjelang Pilkada, saat pemimpin partai-partai di Indonesia menjaring calon pemimpin, inilah yang ditanyakan kepada para calon yang mendaftar di partai-partai. Termasuk di partai saya, Partai GERINDRA,” tulisnya.
Prabowo mengkritik sekaligus melakukan pengakuan dosa, bahwa partainya juga jadi bagian dari kelompok yang merusak demokrasi.
Ini adalah paradoks utama Prabowo: ia selalu menudingkan sesuatu yang buruk, tapi ia sendiri yang melakukannya.
Termasuk dalam urusan dengan oligarki.
Ia menulis bahwa ekonomi Indonesia dikuasai oleh oligarki, baik oligarki nasional maupun daerah. Ia juga mengakui sistem oligarki membuat perekonomian hanya dikuasai segelintir orang super kaya. Dalam buku yang ia tulis, Prabowo tak sepakat dengan cara-cara oligarki ini.
Namun, dalam praktiknya, Prabowo justru bersekutu dengan para oligarki itu. Pemerintahan Prabowo memberikan banyak fasilitas kepada para pengusaha super kaya itu, menempatkan mereka menduduki jabatan publik, hingga menggaransi keberlangsungan proyek milik oligarki dengan label proyek strategis nasional.
Prabowo bahkan memberikan tempat terhormat bagi orang-orang ultra-kaya dengan patriot bond. Orang-orang super kaya yang disebut Prabowo sebagai sumber ketimpangan, justru dilabeli sebagai patriot hanya karena membeli surat utang dengan bunga kecil.
Pada saat yang sama, rakyat biasa yang menuntut kesejahteraan dan keadilan dengan turun ke jalan berdemonstrasi disebut Prabowo sebagai antek-antek asing.
Namun, lagi-lagi, Prabowo lah yang membuka lebar jalan investasi asing, menempat orang asing dalam jajaran petinggi Danantara, di mana akumulasi modal nasional hasil pemangkasan anggaran ada di sana.
Jika paradoks Jokowi bisa dibaca dengan cara: apa yang dikatakannya, maka yang terjadi sebaliknya; sementara untuk membaca paradoks Prabowo perlu menambah cara lainnya: apa yang ia tuduhkan, maka itu juga yang ia lakukan.
Comments are closed.