Impian bahwa PSN bakal membawa kita sejahtera ternyata gagal. Ia justru mewariskan lingkungan yang hancur dan berantakan.
Saat ke Papua pada Agustus lalu, saya sekalian mampir sehari ke Keerom, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Berangkat dari Jayapura, saya melintasi permukiman, perbukitan, kebun, dan lahan gambut, sebelum kemudian tiba di Kampung Wambes. Ini kampung yang dilihat dari mana pun sangatlah sunyi, mungkin hanya menarik bagi militer Indonesia dalam operasi pengamanan perbatasan. Namun beberapa tahun silam, kampung ini sempat menyedot perhatian Jokowi.
Kampung Wambes berada di kawasan yang dulunya sangat bergantung pada kebun sawit. Sejarahnya, selepas integrasi paksa Papua ke Indonesia, negara merampas ribuan hektare rawa dan hutan milik kampung-kampung adat. Di situ negara buka kebun sawit, dengan mendatangkan buruh transmigran pada 1980an. Pada 2018, perkebunan negara itu berhenti beroperasi, lalu terbengkalai hingga menyisakan pohon-pohon sawit menjulang nan tua, rapat berselimut gulma di bawahnya.
Entah ada setan apa, mungkin bisikan maut pembangunan dan kesejahteraan, Jokowi setuju kebun sawit tua itu diubah jadi ladang jagung berskala besar pada 2022. Yang jelas, ini tahun sengit Jakarta berupaya meng-Indonesia-kan Papua.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kini kepala Otorita IKN), salah satu pembantu kepercayaan Jokowi, segera mengeksekusi proyek food estate ini. Tidak ada studi kelayakan. Yang ada adalah pengerahan bala tentara dan polisi, serta tukar guling kompensasi dengan segelintir pemuka adat setempat.
Lewat BUMN PT Wijaya Karya, dilakukanlah pembersihan lahan. Ada 45.570 orang yang dipekerjakan untuk menebang pohon-pohon sawit tua, mengangkutnya ke kampung sebelah, lalu menumpuknya hingga setinggi 3 meter di sana. Pekerjaan berlangsung sejak 5 Agustus 2022 sampai 28 Desember 2023.
Pada 21 Maret 2023, Jokowi datang menengok progres proyek ini didampingi para menteri, termasuk Prabowo Subianto yang saat itu menteri pertahanan. Banyak omong besar dari mulut presiden. Tanah yang sudah dibersihkan dan diolah baru 500 hektare per hari itu, dan bakal bertambah 2.500 hektare tahun depan, katanya. Lahan yang sudah ditanam baru 100 hektare, besok-besok akan menjadi 10.000 hektare di seluruh Keerom, tambahnya.
Pada 6 Juli, Jokowi kembali datang untuk ikut panen perdana. Dengan kalkulasi di kepalanya, hasil panen itu sudah “untung gede”, sekitar Rp42 juta per hektare. “Kalau kita punya 1.000 hektare,” tambahnya, “berarti Rp42 miliar.”
Dua tahun kemudian saat saya mendatangi proyek itu yang ada hanyalah semak belukar.
Hamparan lahan ratusan hektare yang dulunya dibersihkan puluhan ribu orang cuma menghasilkan padang rumput ilalang, yang diselingi barisan jagung-jagung kering renggang. Seorang warga bahkan memanfaatkan sepetak lahan nganggur untuk ditanami sayuran.
Penampakannya kontras. Terpisah jalan raya, di satu sisi ada barisan pohon sawit tinggi yang telantar dan suram, di sisi lain ada lumbung jagung mangkrak.
Peninggalan dari proyek ini adalah sebuah kantor kosong dan gazebo besar, dengan token listrik berbunyi terus-menerus. Ada tujuh traktor Kubota L4400 bercap logo Kementerian PUPR teronggok malas di bawah atap yang dijalari tanaman rambat.
Di dalam kantor kosong itu tercecer dokumen-dokumen pekerjaan, pakaian-pakaian bekas, sebuah baju seragam tentara, dan sebuah dokumen berisi tabel progres bulanan pekerjaan pembersihan lahan. Dari situ saya tahu total anggaran yang dihabiskan: Rp148,9 miliar!
Kementerian PUPR, pada sebuah plang yang tertancap di atas lahan food estate mangkrak itu, mencetak tulisan ini: “Proyek ini terlaksana oleh pajak yang Anda bayar.”
Proyek boros anggaran dari pajak yang kita bayar tanpa hasil ini harusnya bisa diantisipasi bila Jokowi, atau orang-orang di sekelilingnya, sudi melakukan studi kelayakan terlebih dulu. Tapi studi, pendapat ahli, analisis dampak lingkungan, dan dorongan kebijakan berbasis bukti bukanlah prioritas pemerintahannya.
Selama 10 tahun Jokowi menerabas banyak hal. Sebagaimana ciri penguasa populis, ia tak cuma menutup telinga untuk kajian ilmiah, atau mengooptasi ruang-ruang akademis agar satu suara dengan kebijakannya, tapi juga mewariskan penghancuran ekologis besar-besaran dari proyek pembangunan ugal-ugalan yang lapar lahan dan sumber daya alam bernama proyek strategis nasional (PSN).
Saat mengakhiri jabatannya, Jokowi meninggalkan 244 PSN. Kalau dirata-rata, ada dua PSN baru per bulan sepanjang ia berkuasa.
Dia menanamkan jargon ke benak rakyat bahwa PSN adalah kendaraan untuk menggenjot pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang bakal membawa sejahtera bagi semua. Angan-angannya ekonomi Indonesia bisa tumbuh 7%.
Realitasnya, bukan cuma target ini tak pernah tercapai, gelombang PHK marak, jumlah pekerja informal terus naik, ketimpangan melebar, anak muda dan sarjana susah mendapat kerja layak, banyak orang terjerat pinjol dan judol.
Setelah pulang ke Solo pada Oktober 2024, Jokowi juga mewariskan utang Rp8.560,36 triliun, sekitar 39% dari PDB. Ini jauh di atas utang yang ditinggalkan SBY satu dekade sebelumnya, yaitu Rp2.601,16 triliun atau sekitar 25% dari PDB.
Utang-utang itu digunakan Jokowi salah satunya untuk membiayai PSN. Di permukaan memang tidak kelihatan. Proyek-proyek infrastrukturnya yang mahal, yang mayoritas masuk skema PSN seperti jalan, kereta, bandara, pelabuhan, bendungan, dikerjakan oleh BUMN sehingga tidak tampak di neraca APBN. Tapi jika terjadi sesuatu, misalnya proyek itu merugi dan BUMN pailit, negara jugalah yang harus menanggungnya. Dengan kata lain, warga negara pembayar pajaklah yang mengongkosinya.
Problem yang kelihatan seperti ini sebenarnya sudah disadari oleh para birokrat di Bappenas. Pada Juli 2024, mereka mengadakan rapat terbuka membahas potensi risiko PSN. Pernyataan-pernyataannya berjejak, berkebalikan dengan narasi rezim yang dipompa para pendengung.
PSN, kesimpulannya, tidak bikin ekonomi daerah tumbuh, tapi justru membebani keuangan dan menyebabkan kerugian negara. Pembangunan PSN menimbulkan konflik agraria, menyingkirkan dan mengisolasi masyarakat. Kebijakan terkaitnya sangat terpusat, minim pelibatan pemerintah daerah. Ia memicu kerusakan ekologis dan kerugian sosial-ekonomi. PSN yang sudah selesai dibangun pun mencatatkan biaya operasional dan pemeliharaan tinggi.
Alarm ini, sayangnya, bukan sesuatu yang baru.
Bala Pendudukan
Berbagai kajian mengenai PSN dari lembaga masyarakat sipil sudah memperingatkannya. Dari kekerasan dan kriminalisasi yang menjerat warga, penggusuran dan perampasan lahan, pencemaran dan dampak buruk kesehatan, kerusakan lingkungan, penjarahan ruang hidup masyarakat adat, pelanggaran HAM, korupsi, konflik kepentingan, hingga kecelakaan kerja dan pemberangusan serikat buruh di PSN kawasan industri.
Lembaga seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, misalnya, mencatat ada 154 konflik lahan akibat PSN, dengan area konflik seluas 1 juta hektare sepanjang 2020-2024, dengan lebih dari 100.000 keluarga menjadi korban. (Lihat kumpulan riset PSN yang kami himpun dan akan terus kami perbarui di sini.)
Proyek lumbung pangan yang saya tulis di awal, contohnya. Ia tak cuma mangkrak di Keerom, Papua, tapi juga mandek di Kalimantan Selatan (proyek cetak sawah), gagal di Kalimantan Tengah (proyek singkong bersama Kementerian Pertahanan), macet di NTT (proyek jagung), dan telantar di Sumatra Utara (proyek kentang dan bawang).
Ironisnya, bukannya distop karena berkali-kali gagal, proyek food estate tetap dilanjutkan oleh Presiden Prabowo kini. Yang paling terlihat dari salah satu PSN terbaru Prabowo adalah program lumbung pangan dan energi di Merauke.
Menjadi ibu kota dari provinsi baru Papua Selatan, Merauke kini adalah wilayah paling termiliterisasi di Papua. Sejak paruh kedua 2024, ribuan tentara dikirim ke sana untuk mendukung program cetak sawah 1 juta hektare, mengoperasikan ratusan ekskavator pesanan Andi Syamsudin Arsyad alias Isam, seorang pengusaha loyal rezim.
Selain itu, 10 perusahaan yang terhubung dengan konglomerat sawit terlibat dalam proyek perkebunan tebu dan bioetanol, yang luasnya terus saja membengkak dari waktu ke waktu—mulanya disebut 500.000 hektare, belakangan jadi 2 juta hektare.
Semua ini sedang berjalan dengan “membongkar dan menggusur tanah, dusun, kebun, rawa, tempat keramat dan hutan adat milik masyarakat adat” di Merauke.
Mayoritas PSN yang dibuat Jokowi, dan yang sedang dan akan dikerjakan Prabowo, bekerja dalam panduan serupa. Pemerintahan pusat memutuskan, lalu mengirim bala pendudukan berupa alat-alat berat dan ribuan aparat keamanan untuk memuluskan gelombang penggusuran dan relokasi paksa, pun marginalisasi yang utamanya menyasar perempuan. Kekerasan meledak, kerusakan ekologis merebak tanpa ruang pemulihan.
Di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, misalnya. Setelah memberi label PSN pada program “eco-city” di sana, pemerintah mengerahkan lebih dari 1.000 polisi dan tentara untuk menyergap, mengepung, memukul, dan membubarkan protes rakyat pada siang hari, 7 September 2023.
Belasan orang terluka, belasan siswa sesak napas keracunan gas air mata, dalam upaya negara mengukur dan memasang patok investasi seluas 46% dari total luas pulau itu. Ada 2.400-an keluarga dari belasan kampung tua yang terancam digusur dan dicerabut dari ruang sosial-ekonomi dan kulturalnya. Sebanyak 34 warga dijadikan tersangka dan divonis penjara tiga hingga delapan bulan.
Di Wadas, sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah, yang warganya berkecukupan mengandalkan hasil bumi dari hutan bukit yang kaya, ratusan polisi menerobos masuk kampung, dalam dua aksi represif pada April 2021 dan Februari 2022. Semua demi mematok bukit penambangan batu andesit, bahan baku PSN Bendungan Bener.
“Jangan berani-berani menolak program pemerintah, hidupmu akan sengsara jika menolak,” ujar polisi yang menginterogasi seorang ibu penolak tambang, satu dari 67 warga yang ditangkap (termasuk 10 anak-anak) pada peristiwa kekerasan kedua.
Penghancuran ekologis yang permanen dalam skala luas bisa terlihat, terasa, terdengar, tercium, dan teraba di pusat-pusat kawasan industri baru nikel.
Mengikuti jejak “boom” industri kelapa sawit sejak akhir 1970an dan ledakan komoditas batubara pada awal 2000an, industri nikel meledak dalam satu dekade terakhir. Jumlah smelter nikel melonjak dari hanya enam pada 2015 menjadi 54 per akhir 2024, mayoritas terletak di kawasan industri berlabel PSN.
Smelter-smelter ini begitu lapar nikel, terus menyedot pasokan dari tambang-tambang yang menghancurkan berbagai sudut Sulawesi, jazirah Maluku, dan Raja Ampat di Papua.
Ia menyalurkan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik garapan maskapai otomotif global, seiring tren dunia untuk jadi lebih “hijau”. Namun, bagi warga terdampak tambang nikel: “[Ia] mematikan kami secara halus.”
Warga menyaksikan dan merasakan langsung dampaknya. Sungai tercemar, udara penuh polutan memicu infeksi pernapasan, kebun dirampas, ikan mengandung logam merkuri, bising mesin nonstop seharian bikin pekak dan jantungan.
Tak ayal semua ini melanggengkan ketimpangan: 68% tanah di Indonesia dikuasai 1% golongan pengusaha dan korporasi besar.
Politik Kematian
Kolega saya Laksmi Savitri, yang menulis kisah pendudukan PSN di Merauke, menyebutnya sebagai “nekropolitik” alias politik kematian, mengutip filsuf Achille Mbembe. Negara, dengan sumber kekuasaan yang berlimpah ruah, punya kekuatan buat menentukan mana yang hidup dan mana yang layak mati.
Di berbagai titik panas konflik PSN, pilihannya adalah tidak ada pilihan, kecuali ditentukan oleh penguasa.
Opsinya, dan itulah satu-satunya yang diberikan penguasa, adalah rakyat harus mau menerima ganti rugi dan direlokasi. Jika terus menentang, dia dibiarkan frustrasi, sampai pada satu titik butuh kepastian dan mau tak mau menerima yang ditawarkan. Ini terjadi di proyek Sirkuit Mandalika di NTB.
Warga yang menentang PSN, yang ingin bumi yang mereka rawat bisa diwariskan untuk anak-cucu, malah dikejar-kejar, dipukul, ditangkap dan dipenjara oleh institusi hukum. Politik kematian bekerja dalam norma struktural.
Warga yang menolak juga dimarginalkan, dipaksa-paksa oleh tetangga atau saudaranya, atau oleh aparatur sipil setempat agar mau menerima kalau tidak ingin dikucilkan. Ini terjadi di Wadas, yang menunjukkan politik kematian bekerja dalam koridor hegemonik dan administratif. Politik tanpa harapan kehidupan sebab harapannya sudah dimatikan.
Pengalaman serupa terjadi pada PSN Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Pada peluncuran laporan Dampak PSN terhadap Hak Asasi Manusia oleh Komnas HAM pada Desember 2024, Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono bilang:
“Perjuangan menolak sejak 2014. Ada pihak keamanan mau gusur desa kami tapi bisa terhalau. Pasukannya berjumlah 500 personel. Ada bentrokan sedikit, cuma kami bisa menguasai.
Pada 16 November 2016, karena kami kalah personel, cuman 1.500 orang menghadapi 5.000 personel keamanan, kami dipukul mundur, ditembaki gas air mata.
Saya dicari-cari. Saya sempat ngumpet. Mau bagaimana kita? Warga bilang kami sudah kalah. Terserahlah, dikembalikan ke pemerintah, asal tanah kami dibeli dan diuntungkan.”
Bandara ini dibangun dan diresmikan Jokowi pada 2018. Beroperasi dan sepi, tapi menyisakan rencana pembangunan yang terkatung-katung, berdampak pada warga sekitar.
Nono melanjutkan:
“… ternyata sekarang tidak ada kejelasan. Tadinya bandara akan membangun 1.800 hektare. Sekarang 1.000 hektare. Dan kami kena imbas.
Bayangkan, rumah warga nempel ke runway. Bahasanya, demi keselamatan bandara. Tapi keselamatan warga nggak disebut. Bukan cuma satu rumah, tapi banyak. Banyak semak belukar di samping runway. Banyak ular masuk rumah.
Di era digital, desa kami nggak ada sinyal.
Anak sekolah, tidak cukup sangu Rp5.000. Karena lewat bandara, harus bayar tiket, sekali lewat Rp3.000, bolak-balik Rp6.000. Kalau nggak ingin lewat bandara, harus mutar jauh, harus lewati banjir. Kami diajak jalan mutar, tapi jalannya banjir. Kasihan sekali anak-anak sekolah.
Banyak yang stres gara-gara bandara. Banyak yang ngutang. Kata warga, kalau digusur dua kali lipat nanti utang dibayar. Tapi sekarang tidak ada ketidakjelasan. Masyarakat trauma. Tolong, ada kejelasan pembangunan di Kertajati. Kalau tidak ya tidak. Kami cuma terkatung-katung.”
Politik kematian bekerja seperti itu.
Di PSN kawasan industri nikel atau kawasan Ibu Kota Nusantara, misalnya, warga setempat dipaksa hidup dengan alam dan ekosistem yang hancur, sementara yang menikmatinya adalah orang-orang yang tidak tinggal di kawasan tersebut. Para pekerjanya, dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang minim, bertahan sebab terbatasnya opsi lowongan kerja di tempat lain.
Dari sekian riset dan reportase yang saya baca tentang PSN, lebih dari sekali saya menemukan seorang warga berkata, “Kalau demi kepentingan umum, kenapa saya yang harus berkorban?”
Mereka menolak tanahnya dijual atau lingkungannya tercemar bau busuk gas geotermal. Mereka menolak ancaman kematian. Mereka mempertanyakan keadilan yang dibawa pemerintah. Adil bagi siapa? Keadilan untuk siapa?
Belum lama ini, berbagai pasal yang mengatur PSN dalam UU Cipta Kerja 2023—termasuk kemudahan dan percepatan PSN, juga pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum—digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh delapan lembaga masyarakat sipil dan 13 warga korban PSN.
Tergabung sebagai koalisi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) PSN, isi gugatan mereka setebal 104 halaman, yang intinya bilang PSN sudah melenceng dari mandat konstitusi dan negara hukum, sudah jauh dari tujuan pembangunan untuk kesejahteraan umum, dan malah jadi kendaraan buat merampas kehidupan rakyat.
Sidangnya sudah tahap akhir, tinggal menunggu putusan MK. Selagi itu, koalisi juga mengedarkan petisi untuk seluruh rakyat Indonesia agar sudi menandatangani dan bergabung dan mendukung perjuangan hukum mereka.
Saya teringat kembali perjalanan saya ke Keerom. Saya berhenti sebentar untuk menyapa keluarga orang Papua, pasangan suami-istri yang sudah tua, yang rumahnya berada di mulut Kampung Wambes, di sisi jalan raya.
Si mama menggendong bayi, tapi terlalu tua untuk punya anak lagi. Rupanya, bapa si bayi meninggal dalam satu kejahatan keji di kampung. Pembunuhnya tidak ada yang tahu. Ibu si bayi, menantu pasangan itu, sudah pergi. Meninggalkan si anak ke kakek-neneknya.
Ini adalah alegori, saya meyakinkan diri dalam perjalanan pulang ke Jayapura, bahwa pembunuh bisa bebas pergi dalam hukum yang gampang dicurangi, meninggalkan pertanyaan tak terjawab bagi si anak kelak: kenapa bapa saya dibunuh, ke mana mama saya?
Proyek strategis nasional bekerja seperti itu. Ia menggiring ekologi pada kehancuran dan kematian. Si pembunuhnya, bertahun-tahun lalu, sudah pergi.
Project Multatuli telah merekam berbagai dampak PSN, memetakan kebijakan terkait, plus mengungkap konflik kepentingan di baliknya melalui reportase, esai, dan cerita foto. Silakan telusuri jejak sengsara akibat PSN di laman serial #ProyekSengsaraNasional.
Comments are closed.