Pemerintah mengecualikan sektor nikel dan industri hard to abate seperti baja dari kewajiban dekarbonisasi dalam dokumen second nationally determined contribution (SNDC). Padahal, kedua industri ini menyumbang emisi karbon tinggi dari proses pembakaran batubara dan konsumsi energi fosil yang masif. Kondisi ini, memperlihatkan sikap kontradiksi antara ambisi iklim dan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berjanji menurunkan emisi melalui SNDC yang sudah setor ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), menjelang pertemuuan iklim para pihak (conference of parties (COP )30, 10-21 November 2025. Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan sekaligus Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP, menilai, pengecualian hilirisasi nikel dan sektor baja dalam SNDC memperlihatkan, target penurunan emisi belum sepenuhnya jadi arus utama dalam kebijakan pembangunan. “Dikecualikannya nikel dan baja dari dokumen SNDC berarti bahwa emisi dari industri baja tidak diperhitungkan secara formal dalam target penurunan emisi nasional, dengan kata lain, tidak ada kebijakan atau program mitigasi yang spesifik untuk sektor ini dalam kerangka SNDC,” kata Iqbal Damanik, anggota Koalisi JustCOP juga Climate dan Energy Manager Greenpeace Indonesia. Industri baja, misal, merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Terutama, karena proses produksi sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara. Ketika sektor besar seperti baja keluar dari perhitungan, katanya, kredibilitas komitmen iklim Indonesia menjadi dipertanyakan. “Target penurunan emisi akan tampak lebih mudah dicapai di atas kertas, tetapi tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.” Industri baja memberikan kontribusi besar terhadap emisi karbon nasional, yakni 4,9% dari total emisi industri yang mencapai setara 430 juta ton…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.