Ringkasan Berita:
- Oknum PPPK Disdukcapil Gresik diduga terlibat dalam pembuatan blangko KTP untuk praktik joki UTBK. BKPSDM Gresik janji tindak tegas jika terbukti bersalah.
- Polrestabes Surabaya selidiki dugaan pemalsuan identitas peserta UTBK, salah satu nama oknum PPPK Disdukcapil Gresik ikut terseret. BKPSDM siap kooperatif.
- Kasus joki UTBK di Gresik soroti integritas ASN; Dispendukcapil dan BKPSDM menunggu hasil penyelidikan hukum Polrestabes Surabaya.
Gresik (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik membenarkan adanya dugaan keterlibatan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kasus pembuatan blangko KTP yang diduga digunakan untuk praktik joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Informasi tersebut mencuat setelah Polrestabes Surabaya melakukan pendalaman terkait dugaan pemalsuan identitas yang dipakai peserta UTBK. Dalam proses penyelidikan, nama seorang oknum PPPK disebut ikut terseret karena diduga memiliki akses terhadap pembuatan dokumen identitas.
Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro mengatakan, institusinya bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
“Oknum PPPK tersebut staf Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas di Kecamatan Menganti,” katanya, Minggu (10/5/2026).
Lebih lanjut Agung menuturkan, pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng integritas aparatur pemerintah. Jika terbukti bersalah, tentu akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Tentunya ada tindakan tegas bagi oknum PPPK yang terlibat kasus ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik, Hari Syawaludin menambahkan, pihaknya menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Surabaya. “Kami menunggu hasil penyelidikan dari aparat karena ranahnya sudah berhubungan dengan hukum,” imbuhnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena praktik joki UTBK dinilai merusak sistem seleksi pendidikan nasional. Selain dugaan penggunaan identitas palsu, aparat juga mendalami kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam penyediaan dokumen pendukung. [dny/suf]





Comments are closed.