Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK).
Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB telah melaksanakan penugasan sejak 6 September 2026 dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta assessment kesiapsiagaan di sejumlah kawasan pesisir Banten. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak aktivitas GAK, termasuk potensi bahaya sekunder berupa tsunami.
Pada awal penugasan, tim BNPB melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran perkembangan kondisi terkini, dampak yang dirasakan masyarakat, serta langkah-langkah penanganan dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah.
Aktivitas GAK sebelumnya berdampak berupa sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Provinsi Banten dengan intensitas yang dipengaruhi arah dan kondisi angin. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki pengalaman terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.
Hingga Selasa, 8 September 2026, pukul 18.00 WIB, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga) berdasarkan informasi PVMBG. Aktivitas kegempaan juga masih terpantau dinamis. Masyarakat diminta tetap mematuhi rekomendasi keselamatan, termasuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
Salah satu fokus utama penugasan BNPB adalah melakukan assessment kesiapsiagaan di wilayah pesisir yang memiliki risiko terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Assessment dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, termasuk kawasan yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda 2018. Penilaian menggunakan indikator Tsunami Ready yang disesuaikan dengan karakteristik risiko dan kondisi kesiapsiagaan di masing-masing wilayah.
Di Kabupaten Pandeglang, assessment dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya. Sedangkan di kawasan Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, tim menemukan rambu evakuasi menuju titik aman di kawasan resort telah tersedia dan kegiatan simulasi tsunami telah dilakukan secara berkala. Namun, perangkat diseminasi informasi berupa Warning Receiver System (WRS) Gen masih dalam proses perbaikan.
Sementara di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, rambu evakuasi telah terpasang menuju dua lokasi evakuasi akhir, yaitu Kampung Pasir Malang dan kawasan hunian tetap. Tower sirene peringatan dini tsunami di halaman Kantor Kecamatan Sumur juga dipastikan siap beroperasi. Desa tersebut telah memiliki SOP peringatan dini tsunami dan dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan kegiatan gladi.
Di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami dinilai cukup baik. SOP peringatan dini tsunami telah tersedia, sedangkan tower sirene di halaman Kantor Kecamatan Panimbang dan peta jalur evakuasi di depan kantor desa terpantau dalam kondisi baik. Sosialisasi kesiapsiagaan juga dilakukan secara berkala.
Di Kabupaten Serang, assessment dilakukan di Desa Salira, Desa Karang Suraga, dan Desa Anyar. Desa Salira memiliki kesiapsiagaan yang baik dengan tersedianya peta bahaya, rambu dan jalur evakuasi menuju lima titik aman. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) juga aktif dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat. SOP peringatan dini tsunami telah tersedia dan tower sirene di halaman kantor desa berada dalam kondisi baik.
Di Desa Karang Suraga, tim mencatat peran aktif relawan dalam menyampaikan informasi keselamatan kepada masyarakat dan pengunjung kawasan Pantai Anyer. Peta serta rambu evakuasi menuju enam titik aman telah tersedia, disertai SOP peringatan dini tsunami dan sirene yang berada di halaman kantor desa.
Sementara di Desa Anyar, pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami dinilai cukup. Peta dan rambu evakuasi telah tersedia, dilengkapi SOP peringatan dini tsunami serta tower sirene yang terpasang di SMPN 1 Anyar dan berfungsi dengan baik.
Di Kota Cilegon, asesmen dilakukan di Kelurahan Kubangsari. Tim menemukan pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami cukup baik. Fasilitator kelurahan juga masih aktif menyampaikan informasi perkembangan situasi kepada masyarakat melalui grup WhatsApp. SOP peringatan dini tsunami telah tersedia dan tower sirene di belakang kantor kelurahan dipastikan berfungsi normal.
Melalui asesmen, BNPB tidak hanya melihat ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga menilai kesiapan mekanisme peringatan dini, jalur evakuasi, titik aman, SOP, kapasitas masyarakat, serta peran relawan dalam penyebaran informasi kebencanaan.
Hasil asesmen menunjukkan bahwa secara umum sejumlah wilayah pesisir yang menjadi lokasi peninjauan telah memiliki komponen dasar kesiapsiagaan. Beberapa wilayah juga telah secara aktif melakukan sosialisasi dan gladi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat.
Namun demikian, BNPB memastikan seluruh perangkat sistem peringatan dini dapat berfungsi optimal. Salah satunya adalah perangkat WRS Gen di kawasan Tanjung Lesung yang masih dalam proses perbaikan.
BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan jalur evakuasi, rambu, titik kumpul, serta sarana peringatan dini dapat dipelihara dan diperiksa secara berkala. Kesiapan peralatan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga sistem peringatan dini dapat diikuti dengan respons yang cepat ketika terjadi kondisi darurat.
Selain assessment kesiapsiagaan, tim BNPB terus melakukan koordinasi dengan BPBD dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat.
BNPB terus mendorong penguatan penyebaran informasi resmi kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan menangkal informasi yang tidak benar. Langkah tersebut menjadi penting mengingat pengalaman bencana tsunami Selat Sunda 2018 masih menjadi bagian dari ingatan masyarakat di kawasan pesisir Banten.
Sementara itu, kondisi sebaran abu vulkanik di Banten berdasarkan pemantauan hingga Selasa (8/9) sore sudah tidak teramati lagi. Hasil paper test juga menunjukkan tidak terdapat lagi sebaran abu di wilayah Banten. Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan mengingat status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga).
BNPB turut memberikan perhatian terhadap kesiapan perlindungan masyarakat, termasuk ketersediaan masker sebagai bagian dari kebutuhan logistik daerah. Cadangan masker di gudang-gudang pemerintah daerah perlu dipastikan tersedia sebagai langkah antisipasi apabila kembali terjadi sebaran abu vulkanik.
Secara umum, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Banten telah kembali berjalan normal. Pelayanan publik tetap berlangsung dan masyarakat turut berperan dalam menyebarluaskan informasi yang valid mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Melalui penugasan ini, BNPB terus mendorong penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan memastikan koordinasi antarpemangku kepentingan, kesiapan sarana peringatan dini, jalur evakuasi, serta kapasitas masyarakat berjalan secara terpadu.
BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur pentaheliks akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan sesuai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari PVMBG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah.
Comments are closed.