Jakarta, NU Online
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap mendampingi pembangunan Kampung Haji, sesuai dengan arahan dari Instruksi Presiden (Inpres).
“Sudah ada inpres terkait dengan kampung haji kolaborasi antara Danantara sebagai leading sektor kemudian Kemenhaj sebagai user,” ujar Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, ditemui usai penyelenggaraan 7th International Hajj Fund Forum 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan kampung haji nantinya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang berperan sesuai tupoksinya masing-masing.
Fadlul menegaskan BPKH sebagai lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji, akan mengambil peran sebagai pendamping dalam proses pembangunan Kampung Haji.
“Tapi teknisnya sampai saat ini karena bicara tanah memang ranahnya Danantara, nanti ke depan banyak hal yang secara teknis harus diselesaikan nanti kita tunggu dari proses pengadaan tanah,” kata Fadlul.
Fadlul menegaskan BPKH akan mulai mengambil peran aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan selesai dilakukan.
“Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim sudah menyelesaikan semua proses dari sisi pemilihan tanah atau penyewaan tanah, nanti selanjutnya kita akan berbuat,” ucap Fadlul.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare, yang diprakirakan mampu menampung hingga 200 ribu orang.
“Luasnya 80 hektare,” ujar CEO Danantara Rosan Roeslani dalam kesempatan yang sama.
Rosan membenarkan bahwa Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Namun ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Ke depan kita akan berkolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun,” kata Rosan.
Terkait lokasi, Rosan menyebutkan bahwa lahan sudah ditentukan dan saat ini tengah dalam proses administrasi serta menyediakan berbagai persyaratan perizinan.
“Sekarang kami fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kami melakukannya secara bertahap,” kata Rosan.
Comments are closed.