Setiap ada kapal sayur merapat di Dermaga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta, warga langsung berkerumun. Semua sayuran berasal dari Jakarta, perjalanan lebih dari dua jam untuk merapat ke pulau. Kondisinya banyak tak lagi segar.
Julian Puput Lendri, warga Pulau Kelapa, mengatakan sayuran yang tiba sering sudah layu, tetapi tetap diburu warga karena tak ada pilihan. “Di sini kalau sayur berebut. Kita sampai ke tukang sayur, semuanya habis. Mending kalau segar, nggak segar pula kita dapetnya, tapi cepat habis,” kata Julian.
Ketergantungan pada pasokan dari Jakarta juga membuat harga sayuran lebih mahal, kenaikkan bisa mencapai 50%. Saat cuaca buruk, kapal bahkan tidak dapat merapat sehingga pasokan sayur bisa terhenti hingga tiga hari.
Kondisi itu mendorong para perempuan Pulau Kelapa membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Hijau Daun sejak 2018. Mereka memilih hidroponik karena kondisi tanah yang berpasir, keterbatasan air bersih, serta ancaman banjir rob membuat sayuran sulit ditanam langsung di lahan. Mereka menanam kangkung, bayam, sawi, pakcoi, dan cabai dengan memanfaatkan rak hidroponik.
“Dengan menanam sayur sendiri secara alami, kita bisa memenuhi kebutuhan dapur sekaligus mendapat banyak manfaat,” ujar Rosda, Ketua KWT Hijau Daun Pulau Kelapa Dua.
Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka menampung air hujan di bawah rumah panggung. Saat kemarau panjang, warga juga mengumpulkan air buangan AC secara urunan. Upaya tersebut membuat KWT Hijau Daun meraih penghargaan sebagai program urban farming terbaik se-DKI Jakarta pada 2025 setelah berhasil memanen 21 kilogram kangkung di lahan terbatas.
Namun, hasil panen masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga. Pada April, misalnya, mereka memanen 1,6 kilogram pakcoy dan 2,6 kilogram cabai yang langsung habis dibeli warga. Saat ini hanya ada enam rak hidroponik aktif di seluruh Pulau Kelapa.
“Tanam, satu bulan setengah panen, selesai masa tanam, itu kan jadi nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan seluruh warga,” jelas Ardian, Sekretaris Kelurahan Kepulauan Kelapa.
Selain itu, KWT juga masih bergantung pada bibit dari pemerintah dan belum mampu memproduksinya secara mandiri dan berkelanjutan. Di sisi lain, mayoritas warga Pulau Kelapa bekerja sebagai nelayan sehingga belum banyak yang tertarik pada urban farming karena hasilnya membutuhkan waktu, sementara pendapatan dari melaut bisa diperoleh dalam hitungan hari.
Pemerintah kemudian mendorong warga mengenali kembali pangan lokal seperti taka atau kecundang (Tacca leontopetaloides), yang selama ini dianggap sebagai tumbuhan liar. Julian mengatakan pengetahuan mengenai tanaman ini mulai hilang di kalangan generasi muda.
“Kalau kecundang itu sebenarnya bagi orang pulau sendiri sudah lama, warga pulau kelahiran 80-an itu sudah mulai tidak mengenal kecundang. Malah dianggap sebagai tanaman hama. Itu kalau kita pasti kita selalu potong,” kata Julian.
Padahal, tanaman ini dapat menjadi pangan alternatif yang beradaptasi dengan kondisi pesisir. Pemerintah berencana mengembangkan tanaman lokal tersebut melalui pelatihan dan pendampingan bersama masyarakat, KWT, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian.
Bagi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), hidroponik dan akuaponik dapat menjadi pilihan bagi masyarakat pulau kecil untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar pulau. Namun, keberlanjutannya membutuhkan pendampingan, akses pasar, modal, serta pemetaan kondisi pangan sesuai kebutuhan masing-masing pulau.
Kredit
Comments are closed.